PermenPUPR22-2018

Dokumen Umum / Regulasi/Peraturan

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

1. JDIH Kementerian PUPR PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 /PRT/M/20 18 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA , Menimban g : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (6), Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat ( 1 3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 t enta ng Pembangunan Bangunan Gedung Negara , perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan g - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No mor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532); 2. Peraturan Presiden Nomor 73 T ahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 3. Peraturan Presid en Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2. - 2 - JDIH Kementerian PUPR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemente rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Um um dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN , APBD, dan/ atau perolehan lainnya yang sah. 2. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelak sanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang

76. - 76 - JDIH Kementerian PUPR Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Ba rang Milik Daerah dianggarkan di OPD . Pasal 7 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IX PEMBINAAN DAN PENG AWASAN Pasal 7 4 (1) Pembinaan dan pengawasan teknis Pembangunan bangunan gedung negara diselenggarakan oleh Menteri . (2) Pembinaan teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Menteri melalui Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk tingkat nasional dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara; b. gubernur melalui kepala OP D yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung untuk tingkat daerah provinsi dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah ; c. bupati atau wali kota melalui kepala OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung untuk tingkat daerah kabupaten atau kota dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan /atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah.

79. - 79 - JDIH Kementerian PUPR Pasal 7 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2018 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd . M. BASUKI HADIM U LJONO Diundangkan di Jakarta pada tang gal 15 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1433

70. - 70 - JDIH Kementerian PUPR BAB VIII PENGELOLAAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Pasal 68 (1) Setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh K/L atau OPD harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis. (2) Pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berupa Pengelola Teknis yang bersertifikat . (3) Prosedur pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) dilaksanakan dalam hal: a. Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara dilaksanakan Pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja K/L di t ingkat pusat dengan lokasi pembangunan di wilayah DKI Jakarta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; b. Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara dilaksanakan Pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja K/L di tingkat pusat dengan lokasi pembangunan di luar wilayah DKI Jakarta; c. Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perole han lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara dilaksanakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) K/L di daerah dengan lokasi pembangunan di luar wilayah DKI Jakarta; atau d. Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah .

39. - 39 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Ke enam Biaya Pembangunan untuk Perawatan Pasal 3 4 (1) Biaya pembangunan untuk perawatan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dihitung berdasarkan tingkat kerusakan bangunan gedung. (2) T ingkat kerusakan pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak : a. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk kerusakan ringan; b. 45% (empat puluh per seratus) untuk kerusakan sedang; dan c. 65% (enam puluh lima per seratus ) untuk kerusakan berat. (3) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jendera l Cipta Karya untuk tingkat nasional atau OPD setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung untuk tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota . (4) Biaya pembangunan untuk perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termas uk kategori bangunan cagar budaya, besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata. BAB V PENYELENGGARA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Bagian Kesatu Umum Pasal 3 5 Penyelenggara P embangunan Bangunan Gedung Negara terdiri atas:

20. - 20 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Kedua Komponen Biay a Pembangunan Paragraf 1 Umum Pasal 2 0 (1) Komponen biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi: a. biaya pelaksanaan konstruksi; b. biaya perencanaan teknis; c. biaya pengawasan teknis ; dan d. biaya pengelo laan kegiatan. (2) Biaya perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , biaya pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , dan biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan persentas e terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara. (3) Ketentuan mengenai besaran persentase komponen biaya pembangunan Bangunan Gedung Negara terhadap biaya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam L ampiran I II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 2 Biaya Pelaksanaan Konstruksi Pasal 21 (1) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 0 ayat (1) huruf a merupakan biaya paling banyak yang diguna kan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik Bangunan Gedung Negara .

78. - 78 - JDIH Kementerian PUPR b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang - undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau kota; c. pelaksanaan kebijakan bangunan ge dung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota; d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara; e. pendaftaran Bangunan Gedung Negara; dan/atau f. Standar harga s a tuan tertinggi yang ditetapkan. (7) Pembinaan dan pengawasa n teknis dilakukan melalui bantuan teknis yang berupa bantuan tenaga, informasi dan kegiatan percontohan . Pasal 7 5 P embinaan dan pengawasan umum pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan . BAB X PENUTUP Pasal 7 6 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/P RT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. - 4 - JDIH Kementerian PUPR atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 12. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangu nan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 13. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ru ang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 14. Koefisien Tapak Basemen yang selanju tnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW K abupaten atau K ota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Rua ng Wilayah kabupaten atau kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan. 17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana progra m bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

62. - 62 - JDIH Kementerian PUPR d. menyusun program kebutuhan pembangunan , pemeliharaan, dan perawatan Bangunan Gedung Negara ; e. menyusun perhitungan kebutuhan biaya pemeliharaan dan perawatan; dan f. me ngetahui besarnya pemasukan keuangan kepada negara dari hasil sewa, penjualan, dan penghapusan Bangunan Gedung Negara khususnya Rumah Negara . (2) Pendaftaran sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh K/L atau OPD Pengguna Anggaran dengan melaporkan Ban gunan Gedung Negara yan g telah selesai dibangun kepada: a. Menteri melalui Direktur Jenderal Cipta Karya untuk Bangunan Gedung Negara dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah ya ng akan menjadi Barang Milik Negara, yang dilaksanakan di tingkat pusat, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ; atau b. G ubernur atau bupati atau wali kota melalui OPD atau instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembinaan Bangunan Gedun g Negara, untuk Bangunan Gedung Negara dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah . (3) P endaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) menghasilkan dokumen pendaftaran berupa Surat Keterangan Bukti Pendaftaran Bangunan Gedung Negara dengan diberikan Huruf Daftar Nomor (HDNo). (4) Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara diterbitkan oleh Kementerian . (5) Huruf Daftar Nomor (HDNo) terdiri atas Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara dan Huruf Daftar Nomor (HDNo) Rumah Negara.

50. - 50 - JDIH Kementerian PUPR pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah . (9) Dalam hal Pembangunan Bangunan Gedung Negara dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pendapat te knis proyek tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. Pasal 4 5 (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam P asal 4 0 ayat (3) menghasilkan dokumen pendanaan. (2) Setelah dokumen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diterbitkan , pengguna anggaran melalui Kepala Satuan Kerja melakukan: a. pembentukan organisasi pengelola kegiatan; b. koordinasi dengan unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa ata u pejabat pengadaan; c. pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan manajemen konstruksi; d. menyusun program pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh ; dan e. m elakukan persiapan pengadaan penyedia jasa perencana an konstr uksi . (3) Dalam hal Pembangunan Bangunan Gedung Negara menggunakan penyedia jasa manajemen konstruksi, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf d dan huruf e dibantu oleh manajemen konstruksi. Pasal 4 6 Penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan, dan rencana penyediaan dana Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan .

46. - 46 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Kedua Kegiatan Persiapan Pasal 4 1 (1) Rencana kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 0 ayat (3) huruf a ha rus mendapatkan persetujuan . (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat dari: a. Menteri Keuangan untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara ; b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pembangunan Bangu nan Gedung Negara yang pendanaa nnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah ; atau c. Gubernur untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah . Pasal 4 2 (1) Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 0 ayat (3) huruf b harus mendapatkan rekomendasi . (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh : a. Menteri untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya bers umber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara ; b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pembangunan Bangu nan Gedung Negara yang pendanaa nnya

18. - 18 - JDIH Kementerian PUPR (2) S tandar luas Bangunan Gedung Negara lainnya untuk bangunan gedung pendidikan, bangunan gedung pelayanan kesehatan dan bangunan pasar sebagaima na dimaksud pada ayat ( 1 ) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh yang melaksanakan urusan pemerintahan masing - mas ing setelah berko ordinasi dengan Menteri. (3) Standar luas bangunan gedung negara lainny a selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengguna anggaran setelah melakukan koordinasi dengan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang terkait . (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar luas dan kebutuhan atau jenis ruang Bangunan Gedung Negara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Ke empat Standar Jumlah Lantai Pasal 18 (1) Jumlah lant ai Bangunan Gedung Negara , ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai. (2) Jumlah lantai bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari ruang yang dibangun di atas permukaan tanah terendah . (3) Dalam hal Bangunan Gedung Negara yang dibangun le bih dari 8 (delapan) lantai, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. (4) P ersetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mempertimbangkan : a. kebutuhan; b. peraturan daerah setempat terkait ketinggian bangunan atau jumlah lantai ; dan c. koefisien perbandingan antara nilai harga tanah dengan nilai harga bangunan gedung.

63. - 63 - JDIH Kementerian PUPR (6) Gubernur atau bupati atau wali kota melaporkan Bangunan Gedung Negara yang ada di wilayahnya kepada Menteri melalu i Direkt ur Jenderal Cipta Karya . BAB V II PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN TERTENTU BANGUNAN GEDUNG NEGARA Bagian Kesatu Umum Pasal 59 Penyelenggaraan p embangunan t ertentu Bangunan Gedung Negara terdiri atas : a. pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan desain berula ng ; b. pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan desain purwarupa ( protot y pe ) ; c. pembangunan Bangunan Gedung Negara terintegrasi; dan d. pemeliharaan dan/ atau perawatan Bangunan Gedung Negara . Bagian Kedua Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan Desain Berulan g Pasal 6 0 (1) Pelaksanaan pembangunan dengan desain berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan penggunaan secara berulang terhadap produk desain yang sudah ada yang dibuat oleh penyedia jasa peren canaan yang sama, dan telah ditetapkan se belumnya dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). (2) Pelaksanaan pembangunan dengan desain berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. desain berulang total; dan b. desain berulang parsial.

69. - 69 - JDIH Kementerian PUPR (7) Ketentuan mengenai tingkat kerusakan bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang - undangan. Pasal 6 6 (1) Besarnya biaya pem eliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 3 ayat ( 1 ) tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dan dihitung berdasarkan per m2 (meter per segi) bangunan gedung. (2) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan paling banyak 2% (dua per seratus) dari harga standar per m 2 (meter per segi) tertinggi tahun berjalan . Pasal 6 7 (1) Perawatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 3 ayat ( 2 ) digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu: a. perawatan untuk tingkat kerus akan ringan; b. perawatan untuk tingkat kerusakan sedang; dan c. perawatan untuk tingkat kerusakan berat. (2) Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan dan pemugaran bangunan gedung bersejarah, besarnya biaya pera watan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata . (3) Biaya perawatan seb a gaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk tingkat nasional atau OPD setempat yang bertang gung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung untuk tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota .

61. - 61 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Keenam Pasca K onstruksi Pasal 5 6 (1) Tahapan pembangunan diikuti dengan kegiatan pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 0 ayat (4). (2) Barang milik negara sebagaimana dima ksud dalam Pasal 4 2 ayat ( 4 ) huruf a merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (3) Penetapan status Bangunan Gedung Negara sebagai barang milik negara dilak ukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan tentang barang milik negara atau daerah . Pasal 5 7 (1) Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 0 ayat (4) huruf b diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fung si khusus diterbitkan oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. (2) Penerbitan sertifikat laik fungsi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. Pas al 58 (1) Pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 0 ayat ( 4 ) butir c termasuk Rumah Negara bertujuan: a. terwujudnya tertib pengelolaan Bangunan Gedung Negara ; b. mengetahui status kepemilikan dan penggunaan Bangunan G edung Nega ra; c. mengetahui secara tepat dan rinci jumlah aset negara yang berupa Bangunan G edung Negara ;

7. - 7 - JDIH Kementerian PUPR d. dokumen pendaftaran . Pasal 5 (1) Setiap Bangunan Gedung Negara yan g berdiri sebagian atau seluruhnya di atas dan /atau di bawah tanah , air , dan/atau prasarana dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a . (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. sertifikat tanah; dan/ atau b. bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas tanah kepada K / L dan OPD yang bersangkutan. Pasal 6 (1) Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan bukti kepemilikan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan . (2) Status kepemilikan bangunan gedung dapat berupa: a. s urat bukti kepemilikan bangunan gedung ; atau b. s urat penetapan izin pemanfaat an dari pemegang hak atau pengelola b arang negara atau daerah atas bangunan gedung. Pasal 7 (1) Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota atau p emerintah provinsi untuk DKI Jakarta, dan Menteri untu k bangunan gedung fungsi khusus . (2) Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

13. - 13 - JDIH Kementerian PUPR a. ruang u tama terdiri atas: 1. ruang m enteri atau ketua l embaga atau g ubernur atau yang setingkat seluas 247 m 2 (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 8 (delapan) orang, ruang simpan, dan ruang toilet; 2. ruang wakil m enteri atau w akil ketua l embaga atau yang setingkat seluas 117 m 2 (seratus tujuh belas meter persegi) terdiri ata s ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 5 (lima) orang, ruang simpan, dan ruang toilet; 3. r uang pimpinan tinggi utama atau pimpinan tinggi madya setara eselon IA atau wali kota atau Bupati at au yang setingkat seluas 117 m 2 (seratus tujuh belas meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 5 (lima) orang, ruang simpan, dan ruang toilet; 4. r uang anggota D ewan P er wakilan R akyat R epublik I ndonesia atau D ewan P erwakilan D aerah R epublik I ndonesia seluas 117 m 2 (sembilan puluh empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 5 (lim a) orang, ruang simpan, dan ruang toilet; 5. r uang pimpinan tinggi madya setara eselon IB atau yang setingkat seluas 83,4 m 2 (delapan puluh tiga koma empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris,

32. - 32 - JDIH Kementerian PUPR m. p encegahan bahaya r ayap ditetapkan sebesar 1% (sat u per seratus) sampai dengan 3% (tiga per seratus) dari keseluruhan biaya standar; n. fondasi d alam ditetapkan sebesar 7% (tujuh per seratus) sampai dengan 12% (dua belas per seratus) dari keseluruhan biaya standar; o. f asilitas penyandang difabel atau berkebutu han khusus ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus) sampai dengan 5% (lima per seratus) dari keseluruhan biaya standar; p. s arana atau p rasarana lingkungan ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus) sampai dengan 8% (delapan per seratus) dari keseluruhan biaya standar; q. p eningkatan m utu ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari keseluruhan biaya komponen pekerjaan yang ditingkatkan mutunya; r. p erizinan s elain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan paling banyak 1% (satu per seratus) dari keselur uhan biaya standar; s. p enyiapan dan p ematangan l ahan ditetapkan paling banyak 3,5 % (tiga koma lima per seratus) dari keseluruhan biaya standar; t. p emenuhan persyaratan Bangunan Gedung Hijau ( g reen building ) ditetapkan paling banyak 9,5 % (sembilan koma lima per seratus) dari keseluruhan biaya standar; dan u. p enyambungan u tilitas ditetapkan paling banyak 2% (dua per seratus) dari keseluruhan biaya standar. (2) Untuk biaya non standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dan dikonsultasikan dengan K/ L atau OPD Pe mbina Teknis.

49. - 49 - JDIH Kementerian PUPR a. penyusunan seluruh dokumen perencanaan teknis selesai di tahun pertama; b. pelaksanaan fondasi dan struktur bangunan k eseluruhan diselesaikan pada tahun anggaran yang sama; dan/atau c. pelaksanaan sisa pekerjaan diselesaikan pada tahun anggaran selanjutnya. (5) Rencana penyediaan dana s ebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) harus dikonsultasikan dengan instansi teknis . (6) Dalam hal pela ksanaan proyek tahun jamak tidak dapat dilakukan dengan pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , untuk efektifitas dan efisiensi harus dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak. (7) Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang akan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari: a. Menteri K euangan untuk bangunan gedung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menj adi Barang Milik Negara ; atau b. Kepala Daerah bersama DPRD untuk bangunan gedung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah . (8) Sebelum mendapa t persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan kontrak tahun jamak harus memperoleh pendapat teknis proyek tahun jamak dari: a. Menteri untuk bangunan gedung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara ; atau b. Kepala OPD atau instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembinaan Bangunan Gedung Negara untuk bangunan gedung dengan sumber

64. - 64 - JDIH Kementerian PUPR (3) Desain berulang total sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf a merupakan penggunaan secara berulang terhadap seluruh produk desain yang sudah ada yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang sama untuk pekerjaan lain pada tapak yang sama atau pada lokasi lain. (4) Desain berulang parsial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf b merupakan penggunaan secara berulang terhadap sebagian produk desain yang sudah ada yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang sama untuk pekerjaan lain pada tapak yang sama atau pada lokasi lain. (5) B iaya perencanaan untuk desain bangunan y ang berulang diperhitungkan terhadap komponen biaya perencanaan sebagai berikut: a. pengulangan pertama sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) ; b. pengulangan kedua sebesar 65 % (enam puluh lima per seratus) ; dan c. pengulangan ketiga dan pengulangan seterusnya masing - masing sebesar 50 % (lima puluh per seratus) . (6) Untuk pekerjaan desain berulang , penyedia jasa perencanaan konstruksi dapat ditunjuk langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan . Bagian Ketiga Pembangunan Bangunan Gedung Negara denga n Desain P urwarupa ( Prototy pe ) Pasal 6 1 (1) Penggunaan desain purwarupa ( protot y pe ) pada pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal Cipta Karya, untuk bangunan gedung dengan s umber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

71. - 71 - JDIH Kementerian PUPR (4) Prosedur pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara: a. pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja K/L mengajukan permintaan bantuan tenaga Pengelola Teknis secara tertulis kepada D irektur Bina Penataan Bangunan; dan b. Direktur Bina Penataan Bangunan menugaskan pengelola teknis dalam kewenangannya sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya. (5) Prosedur pengelolaan teknis sebagaimana dimaks ud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara: a. pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja K/L mengajukan permintaan bantuan tenaga Pengelola Teknis secara tertulis kepada Direktur Bina Penataan Bangunan dan Kepala OPD pelaksana tugas dekonsentrasi Kemente rian kepada pemerintah daerah provins i ; dan b. Direktur Bina Penataan Bangunan dan Kepala OPD pelaksana tugas dekonsentrasi Kementerian kepada pemerintah daerah provinsi menugaskan pengelola teknis dalam kewenangannya sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi nya; (6) Prosedur pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara: a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) K/L mengajukan permintaan bantuan tenaga Pengelola Teknis secara tertulis kepada Kepala OPD pelaksana tugas dekonsentrasi Kemen terian kepada pemerintah daerah provins i; dan b. Kepala OPD pelaksana tugas dekonsentrasi Kementerian kepada pemerintah daerah provinsi menugaskan Pengelola Teknis dalam kewenangannya sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi. (7) Prosedur pengelolaan teknis seba gaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara: a. Kepala OPD yang melaksanakan pembangunan Bangunan Gedung Negara mengajukan permintaan bantuan tenaga Pengelola Teknis secara tertulis

73. - 73 - JDIH Kementerian PUPR b. jadwal pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung Negara; c. paket pekerjaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi at au manajemen konstruksi berdasarkan dokumen Daf tar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Rencana Kerja dan Anggaran K/L yang diterbitkan; d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) , spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), syarat khusus kontrak dan sistem penga daan jasa atas pekerjaan perencanaan teknis dan pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi untuk diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan/atau e. perizinan yang diperlukan meliputi Analis is Mengenai Dampak Lingkungan . (3) Bantuan teknis administr atif pada tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (1) berupa pemberian informasi atau masukan meliputi : a. penyusunan dokumen perencanaan meliputi pros es, kelengkapan, dan kesesuaian terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) d an ketentuan peraturan perundang - undangan ; b. perizinan yang diperlukan kepada penyedia jasa perencana an konstruksi ; dan/atau c. sistem pengadaan dan pemilihan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. (4) Bantuan teknis administratif pada tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 3 dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 5 berupa pemberian informasi atau masukan meliput i : a. penyusunan dokumen pelaksanaan meliputi proses, kelengkapan, dan kesesuaian terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) d an ketentu an peraturan perundang - undangan ; b. perizinan yang diperlukan paling sedikit meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) , dan Standar Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) ;

74. - 74 - JDIH Kementerian PUPR c. pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau M anajemen Konstruksi; dan/atau d. Tindakan Turun Tangan (T3) dalam penyelesaian permasalahan. (5) Bantuan teknis administratif pada tahap pasca konstruksi berupa pemberian informasi atau masukan meliputi : a. status Barang Milik Negara (BMN) dari pengelola barang; b. Se rtifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Daerah; dan/atau c. pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara . (6) Pengelola Teknis memberikan informasi atau masukan mengenai Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesu ai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. (7) Pe ngelola Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab profesional penyedia jasa. Pasal 7 1 (1) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 0 ayat ( 1 ) bertanggung jawab secara operasiona l dan kelembagaan dalam P embangunan Bangunan Gedung Negara . (2) Pengelola Teknis bertanggung jawab secara operasional kepada Pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) K/L atau Kepala OPD yang mengajukan permintaan bantuan Pe ngelola Teknis . (3) Pengelola Teknis bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan/atau Kepala OPD pelaksana tugas dekonsentrasi Kementerian kepada pemerintah provinsi selaku pemberi tugas atau Kepala OPD yang bertanggungjawab dalam pembinaan gedung negara.

6. - 6 - JDIH Kementerian PUPR d. penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara ; e. tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara ; f. penyelenggaraan Pembangunan Tertentu Bangunan Gedung Negara; g. Pengelolaan Teknis Pembang unan Bangunan Gedung Negara; dan h. p embinaan dan pengawasan . BAB II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Bagian Kesatu Umum Pasal 3 Setiap Bangunan Gedung Negara harus memenuhi persyaratan : a. administratif; dan b. teknis. Bagian Kedua Persyaratan Administra tif Pasal 4 (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah ; b. status kepemilikan bangunan gedung; dan c. i zin m endirikan b angunan (IMB) gedung . (2) Se lain persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bangunan Gedung Negara harus dilengkapi dengan: a. dokumen pendanaan; b. dokumen perencanaan; c. dokumen pembangunan; dan

40. - 40 - JDIH Kementerian PUPR a. pengg una anggaran; dan b. penyed ia jasa konstruksi. Bagian Kedua Pengguna Anggaran Pasal 3 6 (1) Penguna a nggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi : a. K/L ; b. OPD ; dan c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah . (2) Badan Usaha Milik Negara a tau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk keperluan dinas, yang mempunyai program dan pembiayaan tahunan dalam hal mendapatkan penyertaan modal dari Anggaran Penda patan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara . (3) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk: a. menyusun dokumen pendanaan pembangunan Bangunan Gedung Negar a; dan b. melaksanakan pembangunan, mengendalikan p embangunan, dan memanfaatkan bangunan. (4) Pengguna Anggaran dapat melimpahkan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunannya kepada K/ L atau OPD Pembina Teknis setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - un dangan . (5) Dalam penyelenggaraan P embangunan Bangunan Gedung Negara, pengguna anggaran membentuk organisasi pengelola kegiatan dan tata laksana pengelola kegiatan.

42. - 42 - JDIH Kementerian PUPR c. melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi termasu k menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) ; d. melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa perencanaan termasuk menyusun Kerangka Acuan K erja (KAK) ; e. menyusun Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja (SPK) , dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); f. mengendalikan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan perencanaan; dan/atau g. menyusun berita acara persetujuan kem ajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan perencana an. (6) Tugas pengelola kegiatan pada t ahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b terdiri atas: a. melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa pengawasan termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) ; b. melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa pelaksana an konstruksi; c. menyusun Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja (SPK) , dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ; d. mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi; e. mengendalikan kegiatan pelaksanaan konstruksi dan penilaian atas kemajuan tahap pelaksanaan konstruksi; f. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi; dan

44. - 44 - JDIH Kementerian PUPR dalam Pasal 3 7 ayat (1) huruf a bertindak selaku pengguna jasa dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi. (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ant ara pengguna jasa dengan penyedia jasa konstruksi merupakan hubungan kerja yang mempunyai kedudukan setara dan berasaskan kemitraan yang diwujudkan dalam bentuk kontrak kerja konstruksi. (3) Hubungan kerja antara pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) dengan penyedia jasa konstruksi diatur sebagai berikut: a. pengguna jasa bertanggung jawab atas pembayaran semua prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama; b. penyedia jasa wa jib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan gedung dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi; c. dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penyedia jasa wajib bertanggun g jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyeraha n akhir layanan jasa konstruksi; d. hubungan kerja antara pengguna jasa dengan penyedia jasa konstruksi untuk pembangunan baru, perluasan dan/at au lanjutan pembangunan Bangunan Gedung Negara dilakukan secara kontraktual dengan jenis kontrak lump sum ( Lumpsum Fixed Price Contract ) ; e. dalam pelaksanaan kon trak lump sum ( Lumpsum Fixed Price Contract ) , daftar volume dan harga ( bills of quantity ) tidak d apat dijadikan dasar perhitun gan untuk melakukan pembayaran; dan f. tahap pembayaran kontrak lump sum ( Lumpsum Fixed Price Contract ) dilakukan berdasarkan prestasi

48. - 48 - JDIH Kementerian PUPR Gedung Negara untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilakukan oleh K/L untuk Bangunan Gedung Negara yang berada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 4 3 (1) Rencana penyediaan dana sebaga imana dimaksud dalam Pasal 4 0 ayat (3) huruf c dilakukan oleh K/L atau OPD Pengguna Anggaran. (2) Rencana penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa: a. rencana kerja dan anggaran K/L untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya bers umber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; atau b. rencana kerja dan anggaran OPD untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . Pasal 4 4 (1) Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran karena kondisi tertentu, dilakukan dengan proyek tahun jamak ( multiyears project ) . (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena: a. k ompleksitas atau spesifikasi; b. besaran kegiatan; dan /atau c. ketersediaan anggaran. (3) Rencana penyediaan dana untuk proyek tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahunnya sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan. (4) Rencana penyediaan dana s ebagai ma na dimaksud pada ayat ( 3 ) dilakukan melalui pentahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan ber pedoman pada ketentuan sebagai berikut:

67. - 67 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Ke lima Pemeliharaan dan/ atau Perawatan Bangunan Gedung Negara Pasal 6 3 (1) Pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d merupakan usaha mempertahankan kondisi bangunan dan upaya untuk menghindari kerusakan komponen atau elemen bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi. (2) Perawatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d merupakan usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana me stinya. (3) Pemeliharaan dan/ atau perawatan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. umur bangunan ; b. penyusutan; dan /atau c. kerusakan bangunan . Pasal 6 4 (1) Umur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 6 3 ayat (3) huruf a merupakan jangka waktu bangunan gedung masih tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. (2) Umur Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 50 (lima puluh) tahun. (3) P enyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 3 ayat (3) huruf b merupakan nilai penurunan atau depresiasi bangunan gedung yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. (4) Penyusutan Bangunan Gedung Negara ditetapkan sebesa r: a. 2% (dua per seratus) per tahun untuk bangunan permanen; b. 4% (empat per seratus) per tahun untuk bangunan semi permanen; atau

26. - 26 - JDIH Kementerian PUPR (6) T ata cara pembayaran angsuran pekerjaan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti ketentuan peraturan perundang - undangan. Paragraf 6 Biaya Pengelolaan Kegiatan Pasal 2 6 (1) Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 0 ayat 1 huruf d merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan P embangunan Bangunan Gedung Negara. (2) Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk b iaya operas ional unsur K/L atau OPD . (3) Biaya operasional unsur K/L atau OPD digunakan untuk keperluan : a. honorarium staf dan panitia lelang ; b. perjalanan dinas ; c. rapat ; d. proses pelelangan ; e. bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pen t ahapanny a; f. penyusunan laporan; g. dokumentasi; dan h. persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran Bangunan Gedung Negara . Bagian Ketiga Biaya Standar dan Biaya Nons tandar Pasal 2 7 (1) Biaya standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1 ) huruf b digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik standar pekerjaan meliputi :

59. - 59 - JDIH Kementerian PUPR (4) Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakhiri dengan serah terima akhir ( final hand over ) pekerjaan konstruksi yang dilampi ri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi . Bagian Kelima Pengawasan Teknis Pasal 5 5 (1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 0 ayat (1) huruf c dilakukan oleh : a. penyedia jasa manajemen konstruksi ; atau b. p enyedia jasa pengawasan konstruksi . (2) Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan kriteria : a. klasifikasi tidak sederhana dengan ketentuan juml ah lantai di atas 4 (empat) lantai dan dengan luas bangunan minimal 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi) untuk pembangunan baru, perluasan dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung ; b. perawatan Bangunan Gedung Negara kecuali Rumah Negara untuk tingkat ker usakan berat dan perawatan terkait keselamatan bangunan; c. Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan khusus ; d. melibatkan lebih dari satu penyedia jasa, baik perencanaan maupun pelaksana konstruksi; dan/atau e. pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran deng an menggunakan kontrak tahun jamak . (3) Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan kriteria selain sebagaimana dimaksud p ada ayat (2) dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau dapat dilakukan oleh penyedia jasa m anajemen konstruksi dengan rekomend asi dari instansi teknis .

3. - 3 - JDIH Kementerian PUPR sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung. 3. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfung si sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga ser ta p enunjang pelaksanaan tugas p ejabat dan/atau p egawai n egeri. 4. Keme n terian/ Lembaga Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya dis ingkat K/L adalah instansi pengguna anggaran/barang yang sumbe r pembiayaan yang berasal dari d ana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , dan/atau perolehan lainnya yang sah . 5. Organisasi Perangkat Daerah Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat OPD adalah instansi pengguna anggaran/barang yang sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , dan/atau perolehan lainnya yang sah. 6. Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung Negara adalah pemberian bantuan teknis oleh Menteri kepada K/L atau OPD dalam Pembangunan Bangunan Gedung Nega ra . 7. P engelo la Teknis adalah tenaga teknis k ementerian dan/atau OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan Bangunan Gedung Negara , yang ditugaskan untuk membantu K/L dan/atau OPD dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara . 8. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara a dalah penggolongan kelas Bangunan Gedung Negara berdasarkan tingkat kompleksitas . 9. S tandar Luas Bangunan Gedung Negara adalah standar luasan yang digunakan untuk Bangunan Gedung Negara . 10. Standar Harga Satuan T ertinggi adalah biaya paling banyak per meter per segi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara . 11. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan

8. - 8 - JDIH Kementerian PUPR (3) Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan . Pasal 8 (1) Dokumen pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) at au Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) . (2) Dokumen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p embangunan Bangunan Gedung Negara harus dilengkapi dengan: a. rencana kebutuhan; b. rencana pendanaan; dan c. rencana penyediaan dana. (3) Dokumen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh p ejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pasal 9 (1) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupaka n hasil penyusunan rencana tekni s pada tahap perencanaan tek nis. (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan melalui : a. penyedia jasa; dan/atau b. tim swakelola. Pasal 1 0 Dokumen pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. dokumen perencanaan ; b. dokumen pelaksanaan konstruksi; dan c. Sertifikat Laik Fungsi.

15. - 15 - JDIH Kementerian PUPR puluh meter persegi) untuk kapasitas 75 (tujuh puluh lima) orang; 3. ruang rapat u tama pimpinan tinggi pratama setara eselon II atau yang setingkat dengan luas 40 m 2 (empat puluh meter persegi) untuk kapasitas 30 (tiga puluh) orang ; 4. ruang s tudio dengan luas 4 m 2 (empat meter persegi) per orang untuk pemakai 10% (sepuluh per seratus) dari staf; 5. ruang a rsip dengan luas 0,4 m 2 ( nol koma empat meter persegi) per orang untuk pemakai seluruh staf; 6. WC atau t oilet dengan luas 2 m 2 (dua meter persegi) per 25 (dua pul uh lima) orang untuk pemakai Pejabat administrator , pengawas dan seluruh staf; dan 7. m u sh ol la dengan luas 0,8 m 2 (nol koma delapan meter persegi) per orang untuk pemakai 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah person e l. (4) Untuk pejabat pengawas yang memiliki s taf lebih dari ketentuan pada ayat ( 3 ) huruf a angka 10 penambahan luas ruang staf diperhitungkan sebesar 2,2 (dua koma dua meter persegi) sampai dengan 3 m 2 (tiga meter persegi) per person e l. (5) Dalam hal kebutuhan standar luas ruang bangunan gedung kantor s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi rata - rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel , harus mendapat persetujuan dari Menteri. Pasal 1 6 (1) Standar luas Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 huruf b ditetapkan sesuai dengan tipe Rumah Nega ra yang didasarkan pa da tingkat jabatan dan golongan atau pangkat penghuni.

17. - 17 - JDIH Kementerian PUPR (3) Standar kebutuhan atau jenis ruang Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : : a. t ipe Khusus terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang duduk, ruang makan, 4 (e mp at) ruang tidur, 2 (dua) kamar mandi, dapur, gudang, 2 (dua) gara si, 2 (dua) ruang tidur pembantu, ruang cu ci, dan kamar mandi pembantu; b. t ipe A terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang duduk, ruang makan, 4 (empat) ruang tidur, 2 (dua) kamar mandi, da pur, gudang, garasi, 2 (du a) ruang tidur pembantu, ruang cuci, dan kamar mandi pembantu; c. t ipe B terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang duduk, ruang makan, 3 (tiga) ruang tidur, 2 (dua) kamar mandi, dapur, gudang, garasi, ruang tidur pembantu, ruang cu ci, dan kamar mandi pembantu; d. t ipe C terdiri atas ruang ta mu, ruang makan, 3 (tiga) ruang tidur, ka mar mandi, dapur, gudang, dan ruang cuci; e. t ipe D yang terdiri atas ruang tamu, ruang makan, 2 (dua) ruang t idur, kamar mandi, dapur, dan ruang cuci; dan f. t ipe E yang terdiri atas ruang tamu, ruang makan, 2 (dua) ruang t idur, kamar mandi, dapur, dan ruang cuci. (4) Ruang cuci dan kamar mandi pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf f tidak dihitung dalam standar luas Rumah Negara . Pa sal 1 7 (1) Bangunan gedung n egara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 huruf c meliputi: a. bangunan gedung pendidikan; b. bangunan g edung pendidikan dan pelatihan ; c. bang unan gedung pelayanan kesehatan; d. bangunan gedung parki r; dan e. bangunan gedung pasar .

31. - 31 - JDIH Kementerian PUPR b. lift, eskalator, dan/atau lantai berjalan ( moving walk ) ditetapkan sebesar 8% (delapan per seratus) sampai dengan 14% (empat belas per ser atus) dari keseluruhan biaya standar; c. t ata s uara ( sound system ) ditetapkan sebesar 2 % (dua per seratus) sampai dengan 4% (empat per seratus) dari keseluruhan biaya standar; d. telepon dan perangkat penyambungan komunikasi telepon ( private automatic branch exc hange atau PABX) ditetapkan sebesar 1% (satu per seratus) sampai dengan 3% (tiga per seratus) dari keseluruhan biaya standar; e. i nstalasi Informasi dan Teknologi ditetapkan sebesar 6 % (enam per seratus) sampai dengan 11% (sebelas per seratus) dari keseluruha n biaya standar; f. e lektrikal (termasuk genset) ditetapkan sebesar 7% (tujuh per seratus) sampai dengan 12% (dua belas per seratus) dari keseluruhan biaya standar; g. s istem proteksi kebakaran ditetapkan sebesar 7% (tujuh per seratus) sampai dengan 12% (dua bel as per seratus) dari keseluruhan biaya standar; h. p enangkal petir k husus ditetapkan sebesar 1% (satu per seratus) sampai dengan 2% (dua per seratus) dari keseluruhan biaya standar; i. I nstalasi Pengolahan Air Limbah ditetapkan sebesar 1% (satu per seratus) samp ai dengan 2% (dua per seratus) dari keseluruhan biaya standar; j. i nterior (termasuk furnitur) ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus) sampai dengan 25% (dua puluh lima per seratus) dari keseluruhan biaya standar; k. g as p embakaran ditetapkan sebesar 1% (satu per seratus) sampai dengan 2% (dua per seratus) dari keseluruhan biaya standar; l. g as m edis ditetapkan sebesar 2% (dua per seratus) sampai dengan 4% (empat per seratus) dari keseluruhan biaya standar;

34. - 34 - JDIH Kementerian PUPR lainnya dan pagar Rumah Negara s ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c terdiri atas: a. Standar Harga Satuan Tertingg i p embangunan Pagar Depan , Samping , atau Belakang Bangunan Gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya per meter ; dan b. Standar Harga Satuan Tertinggi p embangunan Pagar Depan , Samping , atau Belakang Rumah Negara per meter . (6) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) , biaya umum ( overhead ) pelaksana konstruks i, asuransi, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undang an. (7) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaima na dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh bupati atau wali kota , untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur. (8) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula perhitungan Sta ndar Harga Satuan Tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri. (9) Formula perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 8 ) didasarkan pada komponen harga bahan dan upah pekerjaan konstruksi. (10) Formula perhitungan Standar Harga Satuan T ertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala se tiap 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun. Pasal 31 (1) Dalam hal Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 0 ayat ( 1 ) huruf a memerlukan bangunan atau ruang dengan fungsi yang meliputi fungsi bangunan atau ruang sidang , ICU ( Intensive Care Unit ), ICCU ( Intensive Coronary Care Unit ), Instalasi Gawat Darurat (IGD), CMU ( Central Medical Unit ), dan NICU ( Neonate Intensive Care Unit ) , ruang operasi , radiologi ,

36. - 36 - JDIH Kementerian PUPR i. fungsi bangunan atau ruang power house, harga satuan per m 2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,25 (satu koma dua puluh lima) ; j. fungsi bangunan atau ruang ruang ra w at jalan, harga satuan per m 2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1, 1 (satu koma satu) ; k. fungsi bangunan atau ruang dapur dan laundri, harga sat uan per m 2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,1 (satu koma satu) ; l. fungsi bangunan atau ruang bengkel, harga sat uan per m 2 (per meter perse gi) tertinggi yaitu 1 (satu) ; m. fungsi bangunan atau ruang selasar luar beratap atau teras, harga sat uan per m 2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 0,5 (nol koma lima) . Pasal 3 2 (1) Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi bangunan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 4 ayat (1) huruf c , ditetapkan berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang dihitung sesuai dengan tingkat kekhususan atau spesifikasi teknis, kebutuhan nyata , dan kewajaran harga yang berlaku . (2) Standar Har ga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi bangunan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh K/L atau OPD kepada Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk ditetapkan. Bagian Ke lima Biaya Pekerjaan Lain yang Menyertai atau Melengkapi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Pasal 3 3 (1) Biaya p ekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi P embangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d merupakan biaya pekerjaan yang terkait

43. - 43 - JDIH Kementerian PUPR g. menyusun berita acara serah terima dan menerima bangunan gedung yang telah selesai dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi . (7) Tugas pengelola kegiatan pada kegiatan pasca konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c terdiri atas: a. menyiapkan dokumen pembangunan; b. menyiapkan dokumen untuk penetapan status; c. menyiapkan dokumen untuk Sertifikat Laik Fungsi ; d. menyiapkan dokumen pendaftaran Bangunan Gedung Negara ; dan e. menyerahkan Bangunan Gedung Negara yang telah selesai dari Pengelola kegiatan kepada Pengguna Anggaran, melalui Kuasa Pengguna Anggaran pimpinan tinggi madya . Bagian Ketiga Penyedia Jasa Konstruksi Pasal 38 (1) Penyedia Jasa Konstruksi pembangunan ban gunan gedung negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 5 huruf b terdiri atas: a. penyedia jasa perencanaan konstruksi; b. penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; c. penyedia jasa pengawasan konstruksi; dan /atau d. penyedia jasa manajemen konstruksi. (2) Ketentuan tentang k e giatan dan tugas penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Keempat Hubungan Kerja Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa Pasal 39 (1) Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud

56. - 56 - JDIH Kementerian PUPR d. pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan gedung . (3) Pelaksanaa n konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) meliputi: a. pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama ( P r ovisional Hand Over ) pekerjaan; dan b. pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir ( Final Hand Over ) peke rjaan. (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. (5) P enyedia jasa perencanaan konstruksi dan penyedia jasa manajemen konstruksi untuk kegiatan yang memerlukan manajemen konstruksi dapat memb antu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan dalam proses pengadaan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi fisik . (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan l apora n pengadaan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi fisik . (7) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengawasan teknis oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi , dan pengawasan berkala oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi . (8) penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7 ) membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir pengawasan teknis . (9) penyed ia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7 ) membuat laporan akhir pekerjaan perencanaan. (10) Laporan akhir pekerjaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 9 ) terdiri atas: a. dokumen perencanaan teknis;

68. - 68 - JDIH Kementerian PUPR c. 10% (sepuluh per seratus) per tahun untuk bangunan konstruksi darurat , dengan nilai sisa ( salvage value ) paling sedikit sebesar 2 0% (dua puluh per seratus) . Pasal 6 5 (1) Kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 3 ayat (3) huruf c merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh : a. p enyu sutan atau berakhirnya umur bangunan ; b. kelalaian m anusia ; atau c. bencana alam . (2) Kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu: a. kerusakan ringan; b. kerus a kan sedang; dan c. kerusakan berat. (3) Kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf a merupakan kerus akan terutama pada komponen non struktural, seperti penutup atap, langit - langit, penutup lantai , dan dinding pengisi. (4) Kerus a kan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf b merupakan kerus akan pada sebagian komponen non - struktural, dan/ atau kompon en struktural , seperti struktur atap dan lantai . (5) Kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non - struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfung si dengan baik sebagaimana mestinya. (6) Penentuan tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk tingkat nasional atau OPD setempat yang bertanggung jawab terhadap p embinaan bangunan gedung untuk tingkat daerah provinsi dan kabupaten atau kota .

75. - 75 - JDIH Kementerian PUPR Pasal 7 2 (1) Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 0 ayat (1) mendapatkan biaya pengelolaan teknis. (2) Biaya pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ay at (1) meliputi honorarium dan biaya operasional. (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk: a. b iaya p erjalanan dinas; b. biaya transpor t asi lokal dalam kota; c. uang saku; d. biaya pembelian alat tulis kantor; e. biaya pembelian atau penyewaa n bahan dan peralatan; f. biaya komunikasi dan dokumentasi; dan/atau g. biaya asuransi. (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara dianggarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Bina Penataaan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya . (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yang b ertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara . (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah dianggarkan di K/L. (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran

66. - 66 - JDIH Kementerian PUPR ( protot y pe ) paling banyak seb esar 50% (lima puluh per seratus) dari biaya perencanaan. (6) Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya atau OPD yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) huruf b dan huruf c diberikan biaya penyesuaian perencanaan teknis desain purwarupa ( protot y pe ) paling banyak sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari biaya perencanaan penyesuaian desain purwa rupa ( protot y pe ) oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi. (7) perencanaan teknis desain purwarupa ( protot y pe ) atau penyesuaian nya ditetapkan sebagai dokumen pelelangan desain purwarupa ( protot y pe ) oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Ci pta Karya atau OPD yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung. (8) Dokumen pelelangan desain purwarupa ( protot y pe ) sebagaimana dimaksud pada a yat (7 ) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan desain purwarupa ( protot y pe ) . (9) Dalam hal Pembangunan Bangunan Gedung Negara menggunakan desain purwarupa ( protot y pe ) secara berulang tanpa penyesuaian , tidak diberikan tambahan biaya perencanaan. Bagian Keempat Pembangunan Bangunan Gedung Negara Terintegrasi Pasal 6 2 (1) Pembangunan Bangunan Gedu ng Negara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c merupakan gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. (2) Pembangunan Bangunan Gedung Negara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan ketent uan peraturan perundang - undangan.

10. - 10 - JDIH Kementerian PUPR b. persyaratan struktur bangunan; dan c. persyaratan utilitas bangunan. (6) Ketentuan spesifikasi komponen bangunan gedung negara sebagaiman a dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB I II KLASIFIKASI, STANDAR LUAS, DAN STANDAR JUMLAH LANTAI Bagian Ke satu Umum Pasal 1 3 Bangunan Gedung Negara dalam me menuhi klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (2), dikelompokkan menjadi: a. bangunan gedung kantor, b. Rumah Negara , dan c. Bangunan Gedung Negara lainnya. Bagian Kedua Klasifikasi Pasal 1 4 (1) Klasifikasi Ba ngunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 meliputi: a. b angunan sederhana; b. b angunan tidak sederhana; dan c. b angunan khusus. (2) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana s ebagaimana dimaksud pada ay at ( 1 ) huruf a merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi :

14. - 14 - JDIH Kementerian PUPR ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet; 6. r uang pimpinan tinggi p r a tama setara eselon IIA atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau yang setingkat seluas 74,4 m 2 (tujuh puluh empat koma emp at meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet; 7. r uang pimpinan tinggi p r a tama setara eselon IIB atau yang setingkat seluas 62,4 m 2 (enam puluh dua koma empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet; 8. r uang administrator setara eselon IIIA at au yang setingkat seluas 24 m 2 (dua puluh empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang sekretaris, dan ruang simpan; 9. r uang administrator setara eselon IIIB atau yang setingkat seluas 21 m 2 (dua puluh satu meter persegi) terdiri atas rua ng kerja, ruang tamu, dan ruang simpan; dan 10. r uang pengawas setara eselon IV atau yang setingkat seluas 18,8 m 2 delapan belas koma delapan meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang staf untuk 4 (empat) orang , dan ruang simpan. b. Ruang Penunjang terdiri a tas: 1. ruang rapat utama k ementerian dengan luas 140 m 2 (seratus empat puluh meter persegi) untuk kapasitas 100 (seratus) orang; 2. ruang rapat u tama pimpinan tinggi utama atau pimpinan tinggi madya setara eselon I atau yang setingkat dengan luas 90 m 2 (sembila n

19. - 19 - JDIH Kementerian PUPR (5) Dalam hal Bangunan Gedung Negara dibangun di basemen , jumlah lapis paling banyak 3 (tiga). BAB I V PEM BIAYA AN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Bagian Kesatu Umum Pasa l 19 (1) Pemb iaya an Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi: a. komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara; b. biaya standar dan biaya nonstandar; c. standar harga satuan tertinggi; d. biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pembangunan; dan e. biaya pembangunan dalam rangka perawatan. (2) Pemb iaya an P embangunan Bangunan Gedung Negara harus dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksa na an Anggaran (DIPA) atau Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1 ) . (3) Daftar Isian Pelaksa n a a n A nggaran (DIPA) atau Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. perencanaan teknis; b. pelaksanaan konstruksi fisik; c. manajemen konstruksi atau pengawasan konstruksi; dan d. pengelolaan kegiatan.

24. - 24 - JDIH Kementerian PUPR a. penyiapan dokumen S ertifikat L aik F ungsi ; h. penyiapan dokumen pendaftaran; i. asuransi atau pertanggungan ( indemnity insurance ); dan j. pajak dan iuran daerah lainnya. (4) Pemb ayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan. (5) Pembayaran biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dil akukan sebagai berikut : a. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama ( P rovisional Hand Over ) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) ; dan b. pengawasan konstruksi tahap pemel iharaan s ampai dengan serah terima akhir ( Final Hand Over ) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus) . (6) T ata cara pembayaran angsuran pekerjaan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Paragraf 5 Biaya Manajemen Konstruksi Pasal 2 5 (1) Biaya manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi P embangunan Bangunan Gedung Negara . (2) Besarnya biaya manajemen konstruksi dihitung secara orang per bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan biaya langsung person e l ( billing rate ).

41. - 41 - JDIH Kementerian PUPR Pasal 3 7 (1) Organisasi dan tata laksana pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 6 ayat ( 5 ) terdiri atas: a. Kuasa Pengguna A nggaran atau K epala S atuan K erja atau P ejabat P embuat K omitmen yaitu pejabat yang ditetapkan oleh P engguna A nggaran; b. pengelola keuangan yaitu bendahara yang ditetapkan oleh P engguna A nggaran ; c. pejabat verifikasi yang ditetapkan oleh P engguna A nggaran ; d. pengelola administrasi yaitu staf yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau K epala S atuan K erja ; dan e. pengelola teknis yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau K epala S atuan K erja . (2) Pengelola kegiatan sebag aimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. (3) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berfungsi membantu Kuasa Pengguna Anggaran atau K epala S atuan K erja atau P ejabat P embuat K omitmen dibidang teknis administratif pada setiap tahap P embangunan Bangunan Gedung Negara. (4) Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) bertugas pada : a. kegiatan persiapan dan tahap perencanaan teknis; b. tahap pelak sanaan konstruksi ; dan c. kegiatan pasca konstruksi . (5) Tugas pengelola kegiatan pada kegiatan persiapan dan tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a terdiri atas: a. menyiapkan dan menetapkan organisasi kegiatan; b. menyiapkan bahan, menetapkan waktu, dan menetapkan strategi penyelesaian kegiatan;

33. - 33 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Keempat Standar Harga Satuan Tertinggi Pasal 3 0 (1) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi: a. harga satuan tertinggi pembangunan b angunan g edung kantor dan gedung negara lainnya ; b. harga satuan tertinggi pembangunan Rumah Negara ; dan c. harga satuan tertinggi pembangunan pagar bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya dan pagar Rumah Negara . (2) Standar Harga Satuan Tertinggi P embangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri atas klasifikasi sederhana dan tidak sederhana. (3) Standar Harga Satuan Tertinggi p embangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri atas: a. Standar Harga Satuan Tertinggi P embangunan Bangunan Rumah Negara dengan klasifikasi sederhana terdiri atas Tipe C, Tipe D, dan Tipe E ; b. Standar Harga Satuan Tertinggi P embangunan Bangunan Rumah Negara dengan klasifikasi tidak sederhana per m 2 terdiri atas: 1. Tipe A dan Tipe B ; 2. Tipe C, Tipe D, dan Tipe E dengan jumlah lan tai lebih dari 2 (dua) ; dan 3. Rumah Negara yang berupa rumah susun. (4) Rumah Negara yang berupa rumah susun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3 ) huruf b angka 3 menggunakan Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan b angunan gedung kantor dan gedung negara lain nya dengan klasifikasi tidak sederhana . (5) Standar Harga Satuan Tertinggi p embangunan Pagar Bangunan Gedung kantor dan bangunan gedung negara

11. - 11 - JDIH Kementerian PUPR a. b angunan g edung kantor dan bangunan gedung negara lain n ya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai ; b. b angunan g edung kantor dan bangunan gedung negara lain n ya d engan luas sampai dengan 500 m 2 ( lima ratus meter persegi) ; dan c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E . (3) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi ti dak sederhana meliputi : a. b angunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lain n ya d engan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai ; b. b angunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lain n ya dengan luas lebih dari 500 m 2 (lima ratus meter persegi) ; dan c. Ruma h Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B. (4) Bangunan Gedung Negara klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c merupakan: a. Bangunan Gedung Negara yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memer lukan penyelesaian atau teknologi khusus ; b. B angunan G edung N egara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional; c. Bangunan Gedung Negara yang penyelenggaraa n nya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya ; dan / atau d. B angunan G edung N egar a yang mempunyai resiko bahaya tinggi. (5) Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan khusus sebagaimana dimaksud pada pada ayat ( 4 ) meliputi : a. istana negara;

21. - 21 - JDIH Kementerian PUPR (2) Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan. (3) Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas : a. biaya standar ; dan b. biaya non standar. (4) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung dari hasil perkalian antara total luas Bangunan Gedung Negara dengan ko e fisien atau faktor pengali jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi tertinggi . (5) K o e fisien atau faktor pengali jumlah lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri . (6) Biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar yang wajar. (7) Keseluruhan biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6 ) ditetapkan paling banyak 150% (seratus lima puluh per seratus) dari keseluruhan biaya standar . (8) Pembayaran b iaya pelaksanaan konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik di lapangan. (9) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 8 ) dilakukan sebagai berikut : a. pelaksanaan konstru k si sam pai dengan serah terima pertama atau ( P rovisional Hand Over ) pekerjaan konstruksi dibayarkan paling bany ak 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak; dan b. masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir atau ( Final Hand Over ) pekerjaan konstruksi dibayarkan 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak. (10) T ata cara pembayaran biaya pelak sanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 9 ) mengikuti ketentuan peraturan perundang - undangan.

23. - 23 - JDIH Kementerian PUPR Biaya (RAB) sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) ; e. tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% (lima per seratus) ; dan f. tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas per seratus) . (5) Tata cara pembayaran biaya perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang - undangan. Paragraf 4 Biaya Pengawasan Teknis Pasal 2 3 B iaya pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 0 ayat (1) huruf c berupa: a. biaya pengawasan konstruksi ; atau b. biaya manajemen konstruksi . Pasal 2 4 (1) Biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a merupakan biaya palin g banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (2) Biaya pengawasan konstruksi dihitung secara orang per bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan biaya langsung person e l ( b illing rate ). (3) Biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; b. materi dan penggandaan laporan; c. pembelian dan atau sewa peralatan; d. sewa kendaraan; e. biaya rapat; f. perjalanan lokal dan luar kota ; g. biaya komunikasi;

58. - 58 - JDIH Kementerian PUPR pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan deng an pelaksanaan konstruksi fisik; f. kontrak kerja perencanaan konstruksi ; g. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi ( com m is ioning test ); h. foto dokumentasi yang diambil pada setiap tah apan kemaju an pelaksanaan konstruksi fisik; i. dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ( K3 ) atau Standar Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3); j. manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan perle ngkapa n mekanikal, elektrikal , dan sistem pemipaan ( plumbing ) ; k. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal , dan sistem pemipaan ( plumbing ) ; l. sertifikat Bangunan Gedung Hijau, dalam hal ditetapkan sebagai Bangunan Gedung Hija u ; dan m. surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis. Pasal 5 4 (1) Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam P asal 5 3 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaaan hasil pelaksanaan konstruksi fisik s etelah serah terima pertama ( Provisional Hand Over ). (2) Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), penyedia jasa pelaksanaa n konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang terjadi selama masa konstruksi. (3) Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung Negara , masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama ( provisional hand over ) pekerjaan konstruksi.

5. - 5 - JDIH Kementerian PUPR 18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republi k Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang bangunan gedung. 20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang bangunan gedung. 21. Pemerintah Daerah Provinsi adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . 22. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksu dkan sebagai petunjuk pelaksanaan P embangunan Bangunan Gedung Negara . (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk : a. m ewujud kan Bangunan Gedung Negara yang sesuai dengan fungsinya; b. memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya ; dan c. mewujudkan penyele nggaraan Bangunan Gedung Negara yang tertib, efektif, dan efisien . (3) Lingkup Peraturan Menteri ini adalah : a. p ersyaratan Bangunan Gedung Negara ; b. k lasifikasi, s tandar luas, dan standar jumlah lantai; c. p emb iaya an Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;

47. - 47 - JDIH Kementerian PUPR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah ; atau c. Gubernur untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah . (3) Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus diprogramkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian dan Lembaga atau Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) berupa kebutuhan biaya pembangunan yang memuat: a. klasifikasi bangunan gedung; b. luas bangunan; c. jumlah lantai; d. rincian komponen biaya pembangunan; dan /at au e. tahapan pelaksanaan pembangunan meliputi: 1. waktu pembangunan; 2. pen ahapan biaya; dan 3. pen ahapan pembangunan. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) digunakan sebagai acuan tertinggi dalam penyusunan anggaran kegiatan dan pelaksanaan pembangunan bang unan gedung negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) atau Do kumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) . (6) Pemberian r ekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf a dilimpahkan wewenangnya kepada : a. Direktur Bina Penataan Bangunan Direkt orat Jenderal Cipta Karya untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilakukan oleh K/L untuk Bangunan Gedung Negara yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan gedung perwakilan Republik Indonesia d i luar negeri; dan b. Kepala Dinas Daerah Provinsi ya ng bertanggung jawab atas pembinaan Pembangunan Bangunan

28. - 28 - JDIH Kementerian PUPR b. pekerjaan s truktur sebesar 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 25% (dua puluh lima per seratus) ; c. pekerjaan l antai sebesar 10% (sepuluh per seratus) sampai dengan 15% (lima belas per seratus) ; d. pekerjaan d inding sebesar 10% (sepuluh per seratus) sampai dengan 15% (lima belas per seratus) ; e. pekerja an p lafon sebesar 8% (delapan per seratus) sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) ; f. pekerjaan a tap sebesar 10% (sepuluh per seratus) sampai dengan 15% (lima belas per seratus) ; g. pekerjaan u tilitas sebesar 8% (delapan per seratus) sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) ; dan h. pekerjaan perampungan ( f inishing ) sebesar 15% (lima belas per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) . (6) Persentase komponen pekerjaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Bangunan Gedung Negara lainnya meliputi : a. peke rjaan fondasi sebesar 5% (lima per seratus) sampai dengan 10% (sepuluh per seratus); b. pekerjaan struktur sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) sampai dengan 35% (tiga puluh lima per seratus); c. pekerjaan lantai sebesar 5% (lima per seratus) sampai dengan 1 0% (sepuluh per seratus); d. pekerjaan dinding sebesar 7% (tujuh per seratus ) sampai dengan 10% (sepuluh per seratus); e. pekerjaan plafon sebesar 6% (enam per seratus) sampai dengan 8% (delapan per seratus ) ; f. pekerjaan atap sebesar 8% (delapan per seratus) samp ai dengan 10% (sepuluh per seratus); g. pekerjaan utilitas sebesar 5% (lima per seratus) sampai dengan 8% (delapan per seratus); dan h. pekerjaan perampungan (finishing) sebesar 10% (sepuluh per seratus) sampai dengan 15% (lima belas per seratus).

38. - 38 - JDIH Kementerian PUPR i. biaya penyedia jasa studi penyusunan progra m P embangunan Bangunan Gedung Negara yang penyusunan program pembangunan nya memerlukan keahlian penyedia jasa ; j. biaya penyedia jasa rekayasa nilai ( Value Engineering ) , apabila satuan kerja menghendaki pelaksanaan rekayasa nilai ( Value Engineering ) dila kuka n oleh penyedia jasa independen ; dan/atau k. penyusunan rencana induk ( master plan ) sebagai acuan pembangunan dalam suatu kawasan . (3) Biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pembangunan dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang waja r. (4) Biaya pengelolaan kegiatan , perencanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi biaya harian, biaya transportasi dan akomodasi kegiatan: a. survei lokasi; b. penjelasan pekerjaan ( aanwijzing ) ; c. pengawasan berkala; d. opname lapangan; e. k oordinasi; dan f. pemantauan dan evaluasi. (5) Penyusunan kebutuhan biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) dapat berkonsultasi dengan K/ L atau OPD Pembina Teknis. (6) Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pen gawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diajukan sebagai biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi Pembangunan Bangunan Gedung Negara .

72. - 72 - JDIH Kementerian PUPR kepada Kepala OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan ged ung negara ; dan b. Kepala OPD yang bertanggungjawab dalam pembinaan gedung negara menugaskan Pengelola Teknis dalam kewenangannya sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi. Pasal 69 (1) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) merupakan peg awai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau pegawai negeri sipil di OPD pelaksana tugas dekonsentrasi Kementerian kepada pemerintah daerah provins i . (2) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai pendidika n di bidang : a. t eknik arsitektur; b. teknik sipil; c. teknik mekanikal atau mesin; d. teknik elektrikal atau elektro; e. teknik lingku ngan; f. planologi; g. manajemen konstruksi ; atau h. manajemen proyek. (3) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunya i Sertifikat Pengelola Teknis . (4) Sertifikat Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . Pasal 7 0 (1) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud dal am Pasal 69 ayat (1) bertugas membantu kuasa pengguna anggaran K/L atau OPD dalam bidang teknis administratif pada setiap tahapan pembangunan Bangunan Gedung Negara. (2) Bantuan teknis administratif setelah kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 berupa pemberian informasi atau masukan meliputi : a. kelengkapan dokumen pendanaan kegiatan ;

45. - 45 - JDIH Kementerian PUPR fisik pekerjaan yang kriterianya ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan. (4) P elaksanaan kontra k lump sum ( Lumpsum Fixed Price Contract ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. BAB V I TAHAPAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Bagian Kesatu Umum Pasal 4 0 (1) Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi tahapan : a. perencanaan teknis; b. pelaksanaan konstruksi; dan c. pengawasan teknis. (2) Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan persiapan dan diikuti dengan kegiatan pasca konstruksi. (3) Kegiatan pers iapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penyusunan : a. rencana kebutuhan pembangunan; b. rencana pendanaan; dan c. rencana penyediaan dana. (4) Kegiatan pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. persiapan untuk mendapatkan status b arang milik negara dari pengelola barang; b. mendapatkan S ertifikat L aik F ungsi ; dan c. pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara.

9. - 9 - JDIH Kementerian PUPR Pasal 1 1 (1) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d berupa Surat Keterangan Bukti Pendaftaran Bangunan Gedung Negara. (2) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengka pi dengan: a. surat permohonan pendaftaran Bangunan Gedung Negara ; b. daftar inventaris Bangunan Gedung Negara ; c. kartu le ger Bangunan Gedung Negara ; d. gambar leg er dan situasi; e. foto bangunan; dan f. lampiran berupa dokumen pembangunan . Bagian Ke tiga Persyaratan Tekni s Pasal 1 2 (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. tata bangunan; dan b. keandalan bangunan. (2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , bangunan gedung negara harus memenuhi ketentuan: a. k lasifikasi ; b. s tandar luas ; dan c. s tandar jumlah lantai . (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan spesifikasi komponen bangunan gedung. (4) Persyaratan teknis sebagaiman a dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g - undangan. (5) S pesifikasi komponen bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) mempertimbangkan: a. persyaratan arsitektur bangunan;

16. - 16 - JDIH Kementerian PUPR (2) Standar tipe dan luas Rumah Negara bagi pejabat dan pegawai ne geri ditetapkan sebagai berikut: a. t ipe Khusus diperuntuk k an bagi Menteri, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, atau pejaba t yang setingkat dengan menteri , dengan luas bangunan 400 m 2 (empat ratus meter persegi) dan luas tanah 1000 m 2 (seribu meter persegi) ; b. t ipe A diperuntukkan bagi Sekretari s Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal , p ejabat yang setingkat , atau Anggo ta Lembaga Tinggi Negara atau Dewan dengan luas bangunan 250 m 2 (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m 2 (enam ratus meter persegi) ; c. t ipe B diperuntukkan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120 m 2 (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m 2 ( tiga ratus lima puluh meter persegi) ; d. t ipe C diperuntukkan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70 m 2 (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200 m 2 (dua ratus meter persegi ; e. t ipe D diperuntukkan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pe jabat yang setingkat, atau Pe gawai Negeri Sipil Golongan III , dengan luas bangunan 50 m 2 (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 120 m 2 (seratus dua puluh meter persegi) ; dan f. t ipe E diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II , dengan luas bangunan 36 m 2 (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah 100 m 2 (seratus meter persegi) .

51. - 51 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Ke tiga Perencanaan Tekni s Pasal 4 7 (1) P erencan aan teknis sebagaimana dimaksud dalam P asal 4 0 ayat (1) huruf a meliputi : a. perencanaan baru; b. perencanaan dengan desain berulang; atau c. perencanaan dengan desain purwarupa ( protot y pe ) . (2) Pe rencana an teknis seb agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pe nyusunan rencana teknis yang meliputi : a. konsepsi pe rancangan; b. pra rancangan; c. pengembangan rancangan; dan d. rancangan detail . (3) Penyusunan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi berdasarkan: a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan perencanaan teknis; b. s urat perjanjian pekerjaan perencanaan teknis dan lampiran beserta perubahan nya ; c. Standar Manajemen Mutu (SMM); dan d. Standar Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). (4) Pembangunan Bangunan Gedung Negara untu k bangunan bertingkat diatas 4 (empat) lantai , bangunan dengan luas total di atas 5000 m2 (lima ribu meter persegi) , klasifikasi bangunan khusus , bangunan yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana konstruksi dan/atau yang d ilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran ( multiyears project ) harus dilakukan pengawasan pada perencanaan teknis oleh manajemen konstruksi. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan laporan reviu desain. (6) Dalam hal keadaan darurat bencan a , penyusunan rencana teknis untuk bangunan gedung dengan

60. - 60 - JDIH Kementerian PUPR (4) Kegiatan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengendalian waktu; b. pengendalian biaya; c. pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas); dan d. tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung N egara. (5) Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. pengawasan pada tahap perencanaan; b. pengawasan persiapan konstruksi ; c. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan s erah terima pertama ( Provisional Hand Over ) pekerjaan konstruksi; dan d. pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir ( Final Hand Over ) pekerjaan konstruksi. (6) Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. pengawasan persiapan konstruksi; b. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama ( Provisional Hand Over ) pekerjaan konstruksi; dan c. pengawasan tahap pemeliharaan pek erjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir ( Final Hand Over ) pekerjaan konstruksi. (7) Penyedia jasa pengawas konstruksi atau manajemen konstruksi memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pengguna Anggaran.

65. - 65 - JDIH Kementerian PUPR dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara ; b. g ubernur, untuk bangunan gedung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan d an Belanja Daerah Provinsi dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah ; atau c. bupati atau w ali kota , untuk bangunan gedung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau K ota dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah . (2) Bangunan Gedung Negara dengan desain purwarupa ( protot y pe ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Rumah Negara yang berbentuk rumah tinggal tunggal atau rumah susun; b. gedun g kantor sederhana dan tidak sederhana; c. gedung Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, atau Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat ; dan d. gedung fasilitas kesehatan. (3) P erencanaan teknis desain purwarupa ( protot y pe ) sebagaimana d imaksud pada ayat ( 2 ) dapat dilakukan p enyesuaian apabila tidak sesuai dengan: a. keadaan lokasi; b. bahan bangunan; dan c. pelaksanaan di lapangan. (4) Penyesuaian perencanaan teknis desain purwarupa ( protot y pe ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) dapat dilakukan oleh : a. penyedia jasa perencanaan konstruksi; b. Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya; atau c. OPD yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung. (5) Penyedia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) huruf a d iberikan biaya penyesuaian perencanaan teknis desain purwarupa

52. - 52 - JDIH Kementerian PUPR klasifikasi sederhana dapat dilakukan oleh K/ L atau OPD Teknis . Pasal 48 (1) Konsepsi perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (2) huruf a digunakan untuk: a. membantu pengguna jasa dalam mem peroleh gambaran atas konsepsi rancangan; dan b. mendapatkan gambaran pertimbangan bagi penyedia jasa dalam melakukan perancanga n . (2) Konsepsi perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit meliputi : a. data dan informasi; b. analisis; c. dasar pemikira n dan pertimbangan perancangan; d. program ruang; e. organisasi hubungan ruang; f. skematik rencana teknis ; dan g. sketsa gagasan. Pasal 49 (1) Pra rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (2) huruf b digunakan untuk : a. mendapatkan pola dan gubahan bentuk ranca ngan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis; b. memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsepsi perancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan; dan c. menunjukkan keselarasan dan keterpad uan konsep si p erancangan terhadap ketentuan Rencana Tata Ruang untuk perizinan . (2) Pra rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan konsepsi perancangan yang telah disetujui dan berdasarkan hasil lokakarya rekayasa nilai ( value engineering ) , paling sedikit meliputi : a. pola, gubahan , dan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar pra rancangan yaitu : 1. rencana massa bangunan gedung;

22. - 22 - JDIH Kementerian PUPR Paragraf 3 Biaya Perencanaan Teknis Pasal 2 2 (1) Biaya perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 0 ayat (1) huruf b merupakan biaya paling ban yak yang digunakan untuk membiayai perencanaan Bangunan Gedung Negara . (2) Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang per bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan biaya langsung person e l ( billing rate ). (3) Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; b. materi dan penggandaan laporan; c. pembelian dan sewa peralatan; d. sewa kendaraan; e. biaya rapat; f. perjalanan lokal maupu n luar kota ; g. biaya komunikasi ; h. asuransi atau pertanggungan ( p rofessional indemnity insurance ); dan i. pajak dan iuran daerah lainnya. (4) Pembayaran biaya perencanaan teknis dida sarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahap an yang meliput i : a. tahap konsep si pe rancangan sebesar 10% (sepuluh per seratus) ; b. tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh per seratus) ; c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) ; d. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran

27. - 27 - JDIH Kementerian PUPR a. arsitektur; b. struktur; c. utilitas; dan d. perampungan ( finishing ). (2) U tilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pekerjaan pemipaan (pl u mbing) , dan jaringan i nstalasi penerangan . (3) P elaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar Bangunan Gedung Negara dibagi dalam komponen pekerjaan standar yang merupakan persentase dari biaya standar. (4) Persentase komponen pekerjaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Bangunan Gedung Kantor meliputi : a. pekerjaan fondasi sebesar 5% (lima per seratus) sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) ; b. pekerjaan struktur sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) sampai dengan 35% (tiga puluh lima per seratus) ; c. pekerjaan lantai sebesar 5% (lima per seratus) sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) ; d. pekerjaan dinding sebesar 7% (tujuh per seratus ) sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) ; e. pekerjaan plafon sebesar 6% (enam per seratus) sampai dengan 8% (delapan per seratus ) ; f. pekerjaan atap sebesar 8% (delapan per seratus) sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) ; g. pekerjaan utilitas sebesar 5% (lima per seratus) sampai dengan 8% (delapan per seratus) ; dan h. pekerjaan perampungan ( finishing ) sebesar 10% (sepuluh per seratus) sampai dengan 15% (li ma belas per seratus). (5) Persentase komponen pekerjaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Rumah Negara meliputi : a. pekerjaan fondasi sebesar 3% (tiga per seratus) sampai dengan 7% (tujuh per seratus) ;

57. - 57 - JDIH Kementerian PUPR b. laporan pengadaan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi fisik ; c. lap oran penyelenggaraan paket loka karya rekayasa nilai ( Value Engineering ) , dalam hal terdapat kegiatan rekayasa nilai ( Value Engineering ) ; d. surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa perencanaan konstruksi; dan e. laporan akhir pengawasan berkala termasuk perubahan perancangan. (11) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana an konstruksi berdasarkan : a. Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau pemborong an dan lampiran beserta perubahan nya; dan b. Standar Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Standar Manajemen Mutu (SMM). (12) P elaksanaan konst r uksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7 ) membuat dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi : a. semua berkas perizina n yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. gambar - gambar yang sesuai dengan pelaksanaan ( as built drawings ); c. kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan atau manajemen konstruksi b esert a segala perubahan atau addendumnya; d. laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu dan laporan akhir pekerjaan perencanaan sesuai dengan ay at ( 10 ) ; e. berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama ( Provisional Hand Over ) dan serah terima akhir ( Final Hand Over ) dilampiri dengan be rita acara pelaksanaan pemeliharaan p ekerjaan konstruksi , pemeriksaan

54. - 5 4 - JDIH Kementerian PUPR a. pengembangan arsitektur bangunan gedung berupa gambar rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisa s i desain dua dimensi dan desain tiga dimensi ; b. sistem struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya; c. sistem mekanikal, elektrikal termasuk Informasi dan Teknologi (IT), sistem pemipa an ( plumbing ) , tata lingkungan beserta uraian konsep dan perhitungannya ; d. penggunaan bahan bangunan secara garis besar dengan mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, nilai ekonom i, dan rantai pasok ; dan e. perkiraan biaya konstruksi be rdasarkan sistem bangunan yang disajikan dalam bentu k gambar, diagram sistem, dan laporan tertulis . Pasal 5 1 (1) Rancangan detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (2) huruf d digunakan untuk penyusunan dokumen teknis pada dokumen lelang konstruksi fi sik. (2) R ancangan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disusun berdasarkan pengembangan rancangan yang telah disetujui paling sedikit meliputi : a. gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas dan lansekap ; b. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang m eliputi: 1. persyaratan umum; 2. persyaratan administratif; dan 3. persyaratan teknis termasuk spesifikasi teknis. c. rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan konstruksi ( Engineering Estimate ) ; dan d. laporan perencanaan yang meliputi : 1. laporan arsitektur; 2. laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah ( soil test );

35. - 35 - JDIH Kementerian PUPR rawat inap , labor atorium , kebidanan dan kandungan , Unit Gawat Darurat (UGD) , power house , ra w at jalan , dapur dan laundri, bengkel , selasar luar beratap atau teras , Standar Harga Satuan Tertinggi dihitung dari perkalian Standar Harga Satuan Tertinggi per meter persegi Bangu nan Gedung Negara klasifikasi tidak sederhana dengan koefisien atau faktor pengali fungsi bangunan atau ruang. (2) Ko efisien atau faktor pengali fungsi bangunan atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi: a. fungsi bangunan atau ruang sidang, harga sa tuan per m 2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,5 (satu koma lima) ; b. fungsi bangunan atau ruang ICU ( Intensive Care Unit ), ICCU ( Intensive Coronary Care Unit ), Instalasi Gawat Darurat (IGD), CMU ( Central Medical Unit ), dan NICU ( Neonate Intensive Care Uni t ) , harga satuan per m 2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,5 (satu koma lima) ; c. fungsi bangunan atau ruang ruang operasi, harga satuan p er m 2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 2 (dua) ; d. fungsi bangunan atau ruang ruang radiologi, harga satuan per m 2 (p er meter persegi) tertinggi yaitu 1, 25 (satu koma dua puluh lima) ; e. fungsi bangunan atau ruang rawat inap, harga sat uan per m 2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,1 (satu koma satu) ; f. fungsi bangunan atau ruang laboratorium, harga sat uan per m 2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,1 (satu koma satu) ; g. fungsi bangunan atau ruang ruang kebidanan dan kandungan, harga sat uan per m 2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,2 (satu koma dua puluh) ; h. fungsi bangunan atau ruang Unit Gawat Darurat (UGD) , harga sat uan pe r m 2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,1 (satu koma satu) ;

12. - 12 - JDIH Kementerian PUPR b. rumah mantan jabatan presiden dan /atau mantan wakil presiden; c. rumah jabatan menteri ; d. wisma negara; e. g edung instalasi nuklir; f. gedung yang menggunakan radio aktif; g. gedung instalasi pertahanan; h. bangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penggunaan dan persyaratan khusus; i. gedung terminal udara , laut, dan darat; j. stasiun kereta api; k. stadion atau gedu ng olah raga; l. rumah tahanan dengan tingkat keamanan tinggi ( maximum security ) ; m. pusat data ; n. gudang benda berbahaya; o. gedung bersifat monumental; p. gedung cagar budaya; dan q. gedung perwakilan negara R epublik Indonesia . (6) Bangunan Gedung Negara klasifikasi banguna n khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri. Bagian Ke tiga Standar Luas Pasal 1 5 (1) S tandar L uas bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 huruf a sebesar rata - rata 10 (sepuluh) meter persegi per person e l . (2) J u mlah persone l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan struktur organisasi yang telah mendapat persetujuan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (3) Standar l uas ruang bangu nan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

25. - 25 - JDIH Kementerian PUPR (3) Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung p ekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; b. materi dan penggandaan laporan; c. pembelian dan atau sewa peralatan; d. sewa kendaraan; e. biaya rapat; f. perjalanan lokal dan luar kota ; g. biaya komunikasi ; h. penyiapan dokumen S erti fikat L aik F ungsi ; i. penyiapan dokumen pendaftaran; j. asuransi atau pertanggungan ( indemnity insurance ); dan k. pajak dan iuran daerah lainnya. (4) Pembayaran biaya manajemen konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi at au kemajuan pekerjaan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di lapangan . (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan: a. Persiapan atau pengadaan penyedia jasa perencana sebesar 5% (lima per seratus) ; b. reviu rencana teknis sa mpai dengan serah terima dokumen perencanaan sebesar 10% (sepuluh per seratus ) ; c. pelelangan penyedia jasa pelaksana an konstruksi fisik sebesar 5% (lima per seratus) ; d. pengawasan teknis pel aksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerj aan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan serah terima pertama ( P rovisional Hand Over ) pekerjaan konstruksi sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) ; dan e. pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir ( Final Hand Over ) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (s epuluh per seratus) .

29. - 29 - JDIH Kementerian PUPR (7) Persentase kom ponen pekerjaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai: a. pedoman penyusunan dokumen pendanaan; b. pembangunan yang lebih dari satu tahun anggaran; dan c. peningkatan mutu. (8) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya umum ( overhead ) penyedia jasa pelaksana an konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pasal 28 (1) Biaya non standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1 ) huruf b digunakan untuk pelaksa naan konstruksi fisik non standar , perizinan selain I zin M endirikan B angunan (IMB) , dan penyambungan utilitas. (2) Biaya non standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan konstruksi fisik nonstandar meliputi pekerjaan: a. penyiapan dan pematangan lah an; b. peningkatan pekerjaan arsitektur bangunan; c. peningkatan pekerjaan struktur bangunan; d. khusus kelengkapan bangunan yang terdiri atas pekerjaan mekanikal dan pekerjaan elektrikal; dan /atau e. khusus bangunan gedung ramah lingkungan ( green building ). (3) Biaya n on standar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) digunakan untuk pekerjaan: a. alat peng ondisian udara; b. lift, eskalator, dan/atau lantai berjalan ( moving walk ) ; c. tata suara ( sound system ); d. telepon dan perangkat penyambungan komunikasi telepon ( private automati c branch exchange atau PABX ) ;

77. - 77 - JDIH Kementerian PUPR (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) meliputi : a. fasilitasi ; dan b. konsultasi. (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) huruf a meliputi: a. p enyusunan n orma, standar, pedoma n dan k riteria tentang pembangunan bangunan gedung negara; b. p enyusunan formula perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara; c. p enyusunan panduan pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara; d. p enyusunan Prosedur Operasi Standar ( POS) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara; e. p emberian bantuan teknis pengelola teknis; f. p elaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi, pelatihan teknis, workshop dan focus group discussion (FGD) g. p eningkatan kapasitas penyelenggara pembangunan bangunan gedun g negara; h. p eningkatan kapasitas pengelola teknis; i. p eningkatan kapasitas tenaga pendata harga daerah kabupaten atau k ota; dan/atau j. p ercontohan pembangunan bangunan gedung negara. (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) huruf b meliputi: a. r ekomendasi pe nyusunan rencana pendanaan pembangunan bangunan gedung negara; b. p erhitungan nilai bahan atau material bangunan gedung negara yang masih dapat dijual kembali untuk pen ghapusan bangunan gedung negara; dan/atau c. r ekomendasi terkait persyaratan dan prosedur pemb angunan bangunan gedung negara . (6) Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara sebagaimana ayat ( 1 ) dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara;

55. - 55 - JDIH Kementerian PUPR 3. laporan perhitungan mekanikal, elektrikal , dan sistem pemipaan ( plumbing ) ; 4. laporan perhitungan Informasi dan Teknologi ; 5. laporan tata lingkungan; dan 6. lapora n pe rhitungan Bangunan Gedung Hijau. (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gambar detail , Rencana Kerja d an Syarat (RKS) , dan rinc ian volume pelaksanaan pekerjaan. Pasal 5 2 Tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat ( 1 ) menghasilkan dokumen perencanaan meliputi : a. laporan konsep si perancangan; b. dokum en pra rancangan; c. dokumen pengembangan rancangan ; d. dokumen rancangan detail ; e. laporan kegiatan lokakarya rekayasa nilai atau value engineering (VE) untuk kegiatan yang d iwajibkan ; f. reviu desain untuk kegiatan yang memerlukan penyedia jasa manajemen konstruksi ; g. kontrak kerja perencana konstruksi; dan h. kontrak kerja manajemen konstruksi untuk kegiatan yang memerlukan penyedia jasa manajemen konstruksi . Bagian Keempat Pelaksa naan Konstruksi Pasal 5 3 (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 0 ayat (1) huruf b merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi bangunan ge dung yang siap dimanfaatkan. (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan: a. pembangunan baru; b. perluasan; c. lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai; dan/atau

37. - 37 - JDIH Kementerian PUPR tetapi terpisah dengan Pembangunan Bangunan Gedung Negara , untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan . (2) Biaya P ekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyiapan lahan dalam komplek s yang mel iputi pembentukan kualitas permukaan tanah atau lahan sesuai de ngan rancangan, pembuatan tanda lahan, pembersihan lahan , dan pembongkaran; b. pematangan lahan dalam kompleks yang meliputi: 1. pembuatan jalan dan jembatan; 2. jaringan utili tas kompleks yang melipu ti: a) saluran drainase; b) air bersih; c) listrik; d) lampu penerangan luar; e) limbah kotoran; dan f) hidran kebak aran. 3. l ansekap atau taman ; 4. pagar fungsi khusus; dan 5. tempat parkir; c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan L ingkungan termasuk rencana induk ( master plan ) ; d. penyusunan studi Analis is Mengenai Dampak Lingkungan; e. penyelidikan tanah yang terperinci; f. biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan untuk perjalanan dinas ke wilayah atau lokasi kegiatan yang sukar dijangkau oleh sarana transportasi ( remote area ); g. rekomendasi khusus karena sifat bangunan, lokasi atau letak bangunan, ataupun karena luas lahan; h. b iaya penyedia jasa studi penyusunan program pembangunan Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan khusus.

53. - 53 - JDIH Kementerian PUPR 2. rencana tapak; 3. denah; 4. tampak bangunan gedung; 5. potongan bangunan gedung; dan 6. visualisasi desain tiga dimensi . b. nilai fungsional dalam bentuk diagram ; dan c. aspek kualitatif serta aspek kuantitatif , baik dalam bentuk laporan tertulis dan gambar seperti: 1. perkiraan luas lantai; 2. i nformasi penggunaan bahan; 3. sistem konstruksi; 4. biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan ; dan 5. penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau. (3) L okakarya rekayasa nilai ( value engineering ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk kegiatan pembangunan dengan luas bangunan diatas 12.000 m2 (dua belas ribu meter persegi) atau diatas 8 (delapan) lant ai. (4) L okakarya rekayasa nilai ( value engineering ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 40 (empat puluh) jam. Pasal 5 0 (1) Pengembangan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (2) huruf c digunakan untuk : a. kepastian dan kejelasan u kuran serta wujud karakter bangunan secara menyeluruh, pasti, dan terpadu; b. mematangkan konsepsi rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau dari keselarasan sistem yang terkandung di dalamnya baik dari segi kelayakan dan fungsi, estetika, waktu dan eko nomi bangunan serta Bangunan Gedung Hijau ; dan c. penyusunan rancangan detail. (2) P engembangan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pra rancangan yang telah disetujui, paling sedikit meliputi:

30. - 30 - JDIH Kementerian PUPR e. instalasi informasi dan teknologi ; f. elektrikal (termasuk genset); g. sistem proteksi kebakaran; h. sistem penangkal petir khusus; i. instalasi pengolahan air limbah ; j. interior (termasuk furnitur ); k. gas pembakaran; l. gas medis; m. penc egahan bahaya rayap; n. fondasi dalam; o. fasilitas penyandang disabilitas; p. sarana atau prasarana lingkungan; q. peningkatan mutu; r. perizinan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; s. penyiapan dan pematangan lahan; t. pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau ( green building ); dan u. penyambungan utilitas. (4) Biaya non standar untuk perizinan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digunakan untuk biaya penyiapan dokumen permohonan S ertifikat L aik F ungsi . (5) Biaya non standar untuk penyambungan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf u meliputi: a. listrik; b. telepon; c. air; d. gas; dan e. sambungan ke saluran pembuangan kota. Pasal 29 (1) Biaya non standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berpedoman pada rincian persentase sebagai berikut: a. a lat pengkondisian u dara ditetapkan sebesar 7% (tujuh per seratus) sampai dengan 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan biaya standar;

Views

  • 55 Total Views
  • 33 Website Views
  • 22 Embeded Views

Tindakan

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+