PermenPUPR07-2019

Dokumen Umum / Regulasi/Peraturan

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

73. - 73 - JDIH Kementerian PUPR Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peratur an Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultans i . (2) P roses pengadaan Jasa Konstruksi untuk tahun anggaran 2019 dilakukan berdasarkan pada pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Me nteri. Pasal 9 8 Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak tersebut. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 9 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan U mum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa K onsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perum ahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa K onsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285), dic abut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 100 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

74. - 74 - JDIH Kementerian PUPR Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2019 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201 9 NOMOR 319

1. JDIH Kementerian PUPR MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 / PRT/M/ 201 9 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA DENGAN RAHMAT TUHAN Y ANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehing ga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah ; b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga dapat menindaklanjuti pelaks anaan Peraturan Presiden ini dengan peraturan menteri ; c . bahwa perlu pengaturan mengenai tata cara pemilihan Penyedia jasa konstruksi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pemilihan Penyedia jasa konstruksi;

72. - 72 - JDIH Kementerian PUPR c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak . (2) Dalam hal penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dilakukan sebelum daftar isian pelaksanaan anggaran ditetapkan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) huruf a dan ternyata alokasi anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak , penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah pagu anggaran cukup tersedia melalui revisi daftar isian pelaksanaan anggaran . (3) Dalam hal penambahan pagu anggaran melalui revisi daftar isian pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dibatalkan dan kepada calon Penyedia tidak diberikan ganti rugi. BAB VIII STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI Pasal 9 6 Ketentuan mengenai standar Dokumen Pemilihan Penyedia jasa K onsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak t erpisahkan dari Peraturan Menteri ini . BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 7 (1) P roses pengadaan jasa konstruksi yang persiapan dan pelaksanaan nya dilakukan untuk pengadaan tahun anggaran 2018 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/P RT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa K onsultansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

5. - 5 - JDIH Kementerian PUPR da n hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa . 14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh t ahapan pengadaan barang/jasa . 15. Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa . 16. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rang ka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan . 17. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga . 18. Pelaku Usaha adalah seti ap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyel enggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 19. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pa da saat ini dan pada masa yang akan datang. 20. Pengadaan Berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak h anya untuk kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai penggunanya tetap i juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

2. - 2 - JDIH Kementerian PUPR d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ; Mengingat : 1 . Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2 . Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umu m dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 201 8 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Per umahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 8 Nomor 249 ) ; 3 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 4 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 /PRT/M/201 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 9 Nomor 96 ) ; 5 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/20 16 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomo r 05 /PRT/M/201 9 tentang Perubahan atas Peraturan

13. - 13 - JDIH Kementerian PUPR 2. seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000. 000 ,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang. (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia , anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah s epanjang berjumlah gasal. (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli . (5) Selain dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pendukung. Pasal 9 (1) Agen p engadaan sebagaimana dima ksud dalam Pasal 4 huruf e dapat melaksanakan pengadaan b arang/ j asa. (2) Pelaksanaan tugas agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK. Pasal 10 PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f m emiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000 ,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa konsultansi Konstruksi yang bernilai paling s edikit di atas Rp100.000.000 ,00 (seratus juta rupiah). Pasal 11 (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib memenuhi kualifikasi jasa konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi yang diadakan , serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

55. - 55 - JDIH Kementerian PUPR (2) Dalam hal diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan di lapangan. (3) Dalam hal pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) m engakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan , perubahan tersebut haru s dituangkan dalam adendum Dokumen Pemilihan . Pasal 6 3 (1) Dalam hal perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 2 ayat (3) berupa dokumen spesifikasi teknis/KAK, HPS , atau rancangan Kontrak , perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK. (2) Persetujuan pe rubahan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diunggah pada aplikasi s istem pengadaan secara elektronik dianggap sebagai persetujuan adendum Dokumen Pemilihan . (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan PPK , perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku yaitu Dokumen Pemilihan awal. (4) Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan adendum Dokumen Pemilihan melalui aplikasi s istem pengadaan secara elektronik pa ling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran. (5) Dalam hal adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Pemilihan , Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penaw aran. Bagian Kelima Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pasal 6 4 (1) Penyampaian dokumen penawaran dilakukan setelah Peserta melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan .

62. - 62 - JDIH Kementerian PUPR Pasal 7 8 (1) Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga/biaya yang akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya , dilakukan konfirmasi kepada peserta. (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak . (3) Peserta yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikena i sanksi. Paragraf 3 Penetapan Pemenang Pasal 7 9 (1) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang Tender/Seleksi. (2) Selain menetapkan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan dapat menetapkan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan. (3) Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal proses penetapan pemenang yang akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya , dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon pemenang. (4) Konfirmasi seb agaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak . (5) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku sura t penawaran dan Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikena i sanksi.

60. - 60 - JDIH Kementerian PUPR dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokume n penawaran terhadap peserta lain yang tidak terlibat. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan tidak ada nya peserta lain , Tender/Seleksi dinyatakan gagal. Bagian Ketujuh E - reverse Auction Pasal 7 4 (1) E - reverse Auction dapat di lakukan dalam hal terdapat 2 (dua) peserta tender yang lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi. (2) Dalam hal penawaran terendah setelah e - reverse auction di bawah 80% (delapan puluh persen ), dilakukan evaluasi kewajaran harga. Bagian Kedelapan Penetapan Pemenang Paragraf 1 Penetapan Calon Pemenang Pasal 7 5 (1) Penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan . (2) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam menetapkan calon pemenang yang akan mengakibatkan su rat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya, Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon pemenang. (3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar calon pemenang memperpanjang surat penawaran dan/atau J aminan penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak sebelum dilakukan penetapan pemenang.

4. - 4 - JDIH Kementerian PUPR perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegia tan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga . 7. Kuasa Pengg una Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 9. Unit Kerja Pen gadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian/lembaga yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. 10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan o leh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia . 11. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa . 12. Pa nitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 13. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah p ejabat f ungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,

6. - 6 - JDIH Kementerian PUPR 21. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 22. Seleksi adal ah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia jasa konsultansi konstruksi. 23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi . 24. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan kete ntuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia . 25. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia . 26. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adala h Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank U mum/Perusahaan Pen j aminan /Perusahaan Asuransi/Lembaga keu a ngan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, pen j aminan , dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia/konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/konsorsium Lembaga Pen j aminan /konsorsium Perusahaan Pen j aminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 27. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/ Penyedia berupa lar angan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian/lembaga dalam jangka waktu tertentu. 28. Konsolidasi Pengadaan adalah strategi pengadaan Jasa Konstruksi yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Jasa Konstruksi sejenis. 29. Aparat Pengawas Intern P emerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi p emerintah.

7. - 7 - JDIH Kementerian PUPR 30. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Deputi/Kepala Badan. 31. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendan aan, serta jumlah tenaga yang diperlukan. 32. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi. 33. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokum en perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi . 34. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko , dan mengendalikan risiko. 35. Keselamatan K onstruksi adalah segala kegiatan yang meliputi kegiatan keteknikan dalam mewujudkan Pekerjaan Konstruksi yang aman dan handal serta menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan. 36. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegi atan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 37. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelak sanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pada setiap Pekerjaan Konstruksi . 38. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMKK dan m erupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak suatu Pekerjaan Konstruksi , yang dibuat oleh Penyedia dan disetujui oleh pengguna jasa , untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana

54. - 54 - JDIH Kementerian PUPR (7) Dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan pem buktian kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal. Bagian Kedua Undangan dan Pengumuman Pasal 60 (1) Untuk pelaksanaan pemilihan dengan metode prakualifikasi, Pokja Pemilihan mengundang semua peserta Tender yang telah lulus prakualifikasi sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 5 4 ayat (2). (2) Untuk pelaksanaan pemilihan dengan metode pascakualifikasi, Pokja Pemilihan mengumumkan Tender /Seleksi seb agaimana dimaksud dalam Pasal 58 . Bagian Ketiga Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Pasal 61 (1) Pelaku Usaha yang diundang atau yang berminat untuk mengikuti Tender/Seleksi melakukan pendaftaran . (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui aplikasi s is tem pengadaan secara elektronik . (3) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dima ksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mengunduh Dokumen Pemilihan melalui aplikasi s is tem pengadaan secara elektronik . Bagian Keempat Pemberian Penjelasan Pasal 62 (1) Pemberian penjelasan dilakukan melalui aplikasi s istem pengadaan secara elektronik sesuai denga n jadwal yang telah ditetapkan.

61. - 61 - JDIH Kementerian PUPR (4) Dalam hal c alon pemenang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran, calon pemenang dianggap mengundurka n diri dan tidak dike nai sanksi. Paragraf 2 Klarifikasi dan Negosiasi terhadap Teknis dan Harga/Biaya Pasal 7 6 (1) K larifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya untuk jasa konsultansi Konstruksi dilakukan dengan ketentuan: a. dilakukan setelah masa sangga h; dan b. kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang. (2) Dalam hal peserta yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja Pemilihan melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan di bawahny a secara berurutan. (3) Dalam hal klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang dan seluruh pemenang cadangan tidak menghasilkan kesepakatan, Seleksi dinyatakan gagal. (4) Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya. Pasal 7 7 (1) K larifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan a dministrasi, teknis, dan kualifikasi. (2) Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga.

26. - 26 - JDIH Kementerian PUPR (3) Spesifikasi teknis/KAK, HPS, d etailed engineering design unt uk pemilihan Penyedia , rancangan Kontrak dan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga yang telah ditetapkan dituangkan menjadi dokumen persiapan pengadaan. (4) Dokumen persiapan pengadaan disampaikan k epada UKPBJ. Bagian Kedua Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja Pasal 2 7 (1) Reviu spesifikasi teknis/KAK dilakukan berdasarkan data/informasi terkini. (2) PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui PA/KPA dalam dokumen spes ifikasi teknis/KAK berdasarkan hasil reviu. (3) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar, PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA. Bagian Ketiga Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendi ri Pasal 2 8 (1) Penyusunan HPS didasarkan pada: a. hasil perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan; b. pagu anggaran yang tercantum dalam d aftar i sian p elaksanaan a nggaran atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan d a ftar i sian p elaksanaan a nggaran mengacu kepada pagu anggaran yang tercantum dalam r encana k erja dan anggaran kementerian/ l embaga; dan c. hasil reviu perkiraan biaya/RAB.

31. - 31 - JDIH Kementerian PUPR c. paling tinggi 15% (lima belas persen ) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak. Paragraf 2 Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan Pasal 33 (1) Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, dan Jaminan pemeliharaan bersifat: a. tida k bersyarat; dan b. mudah dicairkan. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicairkan oleh penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterbitkan . (3) Besara n Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Jaminan uang muka diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka ; b. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen ) sampai dengan 100% (seratus perse n ) dar i nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima perse n ) dari nilai Kontrak ; c. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS; dan d. Jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak .

40. - 40 - JDIH Kementerian PUPR m. penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi. Bagian Keempat Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pasal 41 (1) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Tender, pasca kualifikasi, 1 ( satu ) file, dan evaluasi dengan sistem harga terendah. (2) Pemilihan Penyedia dengan menggunakan sistem harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem harga terendah sistem gugur atau harga terendah ambang batas. (3) Dal am hal pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, pemilihan dilakukan melalui metode Tender, prakualifikasi, 2 ( dua ) file , dan evaluasi dengan sistem nilai. (4) Dalam hal pemilihan menggunakan sistem evaluasi harga terendah ambang batas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) atau metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persyaratan/kriteria evaluasi teknis dan ambang batas ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya . Pasal 42 (1) Proses kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Pek erjaan Konstruksi dilakukan dengan metode: a. pascakualifikasi, untuk Tender Pekerjaan Konstruksi yang bersifat tidak kompleks; atau b. prakualifikasi, untuk Tender Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks. (2) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur.

51. - 51 - JDIH Kementerian PUPR Pasal 53 (1) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berbentuk badan usaha kerja sama operasi, penyampaian kualifikasi p ada formulir elektronik isian kualifikasi d isampaikan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi. (2) Badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan file formu lir isian kualifikasi anggota lainnya pada s istem pengadaan secara elektronik . Pasal 5 4 (1) Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi. (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi , Pokja Pemilihan menetapk an seluruh peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagai peserta Tender. (3) Untuk jasa K onsultansi Konstruksi , Pokja Pemilihan men etapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi ke dalam daftar pendek peserta seleksi dengan ketentuan sebagai berikut: a. b erjumlah 7 (tujuh) dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh); atau b. sejumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 7 (tujuh). (4) Dalam hal jumla h peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kurang dari 3 (tiga) peserta, prakualifikasi dinyatakan gagal. Pasal 5 5 (1) Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggah kualifikasi melalui aplikasi s is tem pengadaan secara elektronik .

63. - 63 - JDIH Kementerian PUPR (6) Pokja Pemilihan menetapkan kembali calon pemenang dalam hal calon pemenang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran d an Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ). Pasal 80 (1) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000 ,00 (seratus m iliar rupiah). (2) PA menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadanga n untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000 ,00 (seratus miliar rupiah). (3) Dalam hal penetapan pemenang oleh PA seba gaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP kementerian/lembaga yang bersangkutan. (4) Dalam hal PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) , PA/KPA: a. menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan; dan b. menyatakan Tender/Seleksi gagal. (5) Dalam hal PA/KPA melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menind aklanjuti penolakan tersebut. Pasal 81 (1) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadanga n untuk pengadaan jasa K onsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000 ,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) PA men etapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadanga n untuk pengadaan jasa K onsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000 ,00 (sepuluh miliar rupiah).

64. - 64 - JDIH Kementerian PUPR (3) Dalam hal penetapan pemenang oleh PA sebagaimana dimaksu d pada ayat (2), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP kementerian/lembaga yang bersangkutan. (4) Dalam hal PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat ( 3 ), PA/KPA: a. menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan; dan b. menyatakan Tender/Seleksi gagal. (5) Dalam hal PA/KPA melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut. Paragraf 4 Pengumuman Pemenang Pasal 8 2 (1) Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang pemilihan melalui aplikasi s is tem pengadaan secara elektronik . (2) Isi dan format pengumuman pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fitur yang terdapat dalam aplikasi s is tem pengadaan secara elektronik . Bagian Kesembilan Sanggah Pasal 8 3 (1) Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi s istem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan: a. kesalahan dalam melakukan evaluasi; b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang - undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ;

66. - 66 - JDIH Kementerian PUPR jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi s is tem pengadaan secara elektronik . (4) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada APIP yang bersangkutan. (5) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada a yat (1) menghentikan sementara proses Tender. Pasal 8 6 (1) Penyanggah b anding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 5 ayat (1) harus menyerahkan Jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan . (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me ngklarifikasi kebenaran Jaminan sanggah banding kepada penerbit Jaminan . (3) KPA menindaklanjuti sanggah banding setelah mendapatkan hasil klarifikasi dari Pokja Pemilihan atas kebenaran Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) KPA menyampai kan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. (5) Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ay at (4) , KPA dianggap menerima sanggah banding. (6) Dalam hal tidak terdapat KPA, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan oleh PA. Pasal 8 7 (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 6 disampaikan sejak ta nggal pengajuan sanggah banding dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicairkan oleh penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah adanya surat

22. - 22 - JDIH Kementerian PUPR b. nilai HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa K onsultansi Konstruksi dengan kualifikasi u saha m enengah; atau c. nilai HPS di atas Rp2.500.000.000 ,00 ( dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa K onsultansi Konstruksi dengan kualifikasi u saha b esar. (2) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa K onsultansi Konstruksi den gan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila: a. Seleksi gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b yang mendaftar; dan/atau b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak d apat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b . (3) Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk: a. nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaa n Konstruksi dengan kualifikasi u saha k ecil; b. nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi u saha m enen gah; atau c. nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi u saha b esar. (4) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b dapat dikerjakan oleh Peny edia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila:

52. - 52 - JDIH Kementerian PUPR (2) Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi. Pasal 5 6 (1) Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir. (2) Dalam hal sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, Pokja Pemilihan melanjutkan proses prakualifikasi. (3) Dalam hal sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualif ikasi ulang. Paragraf 2 Prakualifikasi Gagal Pasal 5 7 (1) Prakualifikasi dinyatakan gagal dalam hal : a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (t iga) peserta. (2) Tindak lanjut prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: a. a pabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, dilanjutkan dengan p roses Tender/Seleksi; atau b. a pabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung. (3) Dalam hal prakualifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan men gumumkan hasil prakualifikasi ulang dan menyampaikan hasil prakualifikasi kepada PPK.

59. - 59 - JDIH Kementerian PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bukan merupakan bagian dari dokumen Kontrak dan hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran serta tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan. (6) Dalam hal harga penawaran peserta berdasarkan hasil evaluasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatak an tidak wajar maka peserta dinyatakan gugur harga. Pasal 7 2 (1) Dalam hal pengadaan jasa K onsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawaran biaya yang dilakukan terhadap: a. kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel; b. kewaja ran penugasan tenaga ahli sesuai penawaran teknis; c. kewajaran penugasan tenaga pendukung; dan d. kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non - personel . (2) Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel untuk person e l inti tenaga ahli didasarkan pada kete ntuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli yang ditetapkan Menteri. (3) Biaya remunerasi person e l inti tenaga ahli pada rincian biaya langsung personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bernilai di bawah standar remunerasi minimal tenaga ahli yang ditetapkan Menteri dinyatakan tidak wajar dan nilai penawaran biaya peserta diberi nilai 0 (nol). Pasal 7 3 (1) Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. (2) Dalam hal Pokja Pemilihan dalam dokumen penawaran menemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama antarpeserta

70. - 70 - JDIH Kementerian PUPR (7) Pemenang yang diundang rapat persiapan penunjukan Penyedia yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b : a. dikena i sanksi daftar hit am sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan ; dan b. Jaminan p enawaran dicairkan dan disetorkan pada kas negara . BAB VII PERSIAPAN DAN PENANDATANGANAN KONTRAK Bagian Kesatu Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pasal 9 2 (1) Surat penunjuka n Penyedia barang/jasa ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia . (2) Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja d an anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Bagian Kedua Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pasal 9 3 (1) PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah ditetapkan surat penunjukan Penyedia barang /jasa. (2) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak , paling sedikit membahas hal sebagai berikut: a. dokumen Kontrak dan kelengkapan; b. kelengkapan RKK ; c. rencana penandatanganan Kontrak ; d. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;

25. - 25 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Kedua Rencana Umum Pengadaan Penyedia Pasal 2 5 (1) Dokumen Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat ( 5 ) dituangkan ke dalam RUP oleh PPK. (2) Pe ngumuman RUP kementerian/lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan. (4) RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran . BAB IV PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA Bagian Kesatu Umum Pasal 2 6 (1) Persiapan pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut: a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK; b. penetapan deta iled engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi ; c. penyusunan dan penetapan HPS; d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak ; dan e. penetapan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian ha rga. (2) Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung, Tim / Tenaga Ahli , dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

47. - 47 - JDIH Kementerian PUPR s. evaluasi harga disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; t. penetapan dan pengumuman pemenang disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi; u. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang; v. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir ; w. masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah ; dan x. jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding. Bagian Kelima Persyaratan Kualifikasi Penyedia Pasal 4 7 (1) Kualifikasi Penyedia untuk jasa K onsultansi Konstruksi dan untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi: a. syarat kualifikasi admi nistrasi; b. syarat kualifikasi teknis; dan c. syarat kualifikasi kemampuan keuangan . (2) Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk jasa K onsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dala m Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . (3) Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampi ran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

65. - 65 - JDIH Kementerian PUPR c. rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA. (2) Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman p emenang . (3) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi s is tem pengadaan secara elektronik . (4) Jawaban sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui aplikasi s istem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah. Pasal 8 4 (1) Dalam hal sanggah dinyatakan benar, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang. (2) Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima : a. untuk pengadaan jasa K onsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan ; atau b. untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi , penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding. Bagian Kesepuluh Sanggah Banding Pasal 8 5 (1) Sanggah banding disampaikan ol eh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 4 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA. (2) Dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sanggah banding diajukan kepada PA. (3) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaik an paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

68. - 68 - JDIH Kementerian PUPR e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme; f. seluruh p eserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; g. seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS; h. negosiasi biaya pada Seleksi jasa konsultansi Konstruksi tidak tercapai; dan/atau i. korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK. (2) Sebagai tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan: a. evaluasi penawaran ulang; b. penyampaian penawaran ulang; atau c. Tender/Seleksi ulang. Bagian Kedua Belas Hasil Pemilihan Pasal 90 (1) Pokj a Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan s urat p enunjukan Penyedia b arang/ j asa . (2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, s urat p enunjukan Penyedia b arang/ j asa dite rbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Bagian Ketiga Belas Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pasal 91 (1) PPK, Pokja Pemilihan , dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan s urat p enunjukan Penyedia b arang/ j asa

69. - 69 - JDIH Kementerian PUPR paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK. (2) Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastik an Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. keberlakuan data isian kualifikasi; b. bukti sertifikat kompetensi: 1. personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi ; atau 2. personel inti pada jasa K onsultansi Konstruksi; c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaa n dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; d. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi , atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan e. pelaksanaan alih pen galaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian. (3) Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK bersama Pokj a Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1. (4) Dalam hal pemenang cadangan 1 tidak memenuhi, PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 2. (5) Dalam hal pem enang cadangan 2 tidak memenuhi, PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama peserta yang memenuhi persyaratan Tender/Seleksi dan kualifikasi sesuai urutan berikutnya. (6) Dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan, P PK melaporkan ke Pokja Pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender/Seleksi u lang .

71. - 71 - JDIH Kementerian PUPR e. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; f. asuransi; g. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau h. hal yang telah diklarifikasi dan dikon firmasi pada saat rapat persiapan penunjukan Penyedia . (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara . (4) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi , PPK dibantu oleh pengawa s pekerjaan , konsultan pengawas , atau konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi. Bagian Ketiga Pendapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi Pasal 9 4 (1) Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak K erja Konstruksi . (2) Dalam hal tidak diperoleh ahli Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapat tersebut dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan. (3) Pemberian pendapat dapat dilakukan pada saat p enyusunan rancangan Kontrak . Bagian Keempat Penandatanganan Kontrak Pasal 9 5 (1) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan: a. daftar isian pelaksanaan anggaran telah ditetapkan; b. penandatangan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah di terbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa; dan

8. - 8 - JDIH Kementerian PUPR interaksi antara Penyedia dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan konstruksi . 39. Post Bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti , dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan dokumen. 40. Penawaran Harga Secara Beru lang yang selanjutnya disebut E - reverse Auction adalah metode penyampaian penawaran harga secara berulang pada tender . 41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi . Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan s ebagai acuan dalam p engadaan J asa K onstruksi melalui Penyedia yang meliputi: a. Jasa konsultansi Konstruksi; dan b. Pekerjaan Konstruksi . (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi lebih operasional dan efektif. Pasal 3 (1) Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi p elaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Tender/Seleksi di lingkungan kementerian/lembaga yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara . (2) Termasuk dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh p emerintah dan/atau p emerintah d aerah; dan/at au

9. - 9 - JDIH Kementerian PUPR b. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. (3) Pelaksanaan Pemilihan Penye dia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: a. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi terintegrasi; dan b. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan pe ngadaan khusus. (4) Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia . BAB II PELAKU PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Bagian Kesatu Umum Pasal 4 Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengad aan Jasa Konstruksi, meliputi: a. PA; b. KPA; c. PPK; d. Pokja Pemilihan; e. Agen p engadaan; f. PPHP; dan g. Penyedia .

21. - 21 - JDIH Kementerian PUPR Pasal 20 (1) Pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dilakukan dengan berorientasi pada: a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan kementerian/lembaga; b. ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi; c. kemampuan P elaku U saha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan kementerian/lembaga; dan/atau d. ketersediaan anggaran pada kementerian/lembaga. (2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang: a. me nyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing - masing sesuai denga n hasil kajian/telaah; b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan Penyedia yang sesuai; c. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil ; d an/atau d. memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi. (3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak - banyaknya paket untuk u saha k ecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan siste m, dan kualitas kemampuan teknis. Pasal 21 (1) Pemaketan jasa K onsultansi Konstruksi untuk: a. nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa K onsultansi Konstruksi dengan kualifikasi u saha k ecil;

23. - 23 - JDIH Kementerian PUPR a. Tender gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b yang mendaftar; dan/atau b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerj aan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b . Pasal 22 (1) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (1) huruf h dilakukan sesuai dengan kewenangan masing - masing pihak dalam perencanaan pengadaan, yaitu: a. PA, dapat mengonsolidasikan paket antar - KPA dan/atau antar - PPK; b. KPA, dapat mengonsolidasikan paket antar - PPK; dan c. PPK, dapat mengonsolidasikan paket di area kerjanya masing - masing. (2) Konsolidasi P engada an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumuman RUP. (3) Konsolidasi P engadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kegiatan pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi atau perubahan RUP. (4) Konsolidasi P engadaan dilaku kan dengan memperhatikan kebijakan pemaketan. Pasal 23 (1) Detailed engineering design sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 3 ) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya . (2) Detailed engineering design sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui Penyedia . (3) Ketentuan pada ayat (2) dikecualikan untuk:

56. - 56 - JDIH Kementerian PUPR (2) Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan p erubahan sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran. (3) Untuk peserta yang berbentuk kerjasama operasi, penyampaian penawaran dilakukan oleh leadfirm kerjasama operasi. (4) D alam hal tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran s ampai dengan batas akhir pen awaran , Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan . Pasal 6 5 (1) Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding bersifat: a. tidak bersyarat; dan b. mudah dicairkan. (2) Jaminan penawaran dan Jaminan s anggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pokja Pemilihan. (3) Penyampaian Jaminan penawaran dilakukan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran. (4) Penyampaian Jaminan sanggah banding dilakukan bersamaan dengan pengajuan sa nggah banding. Pasal 6 6 (1) Pokja Pemilihan tidak dapat menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran. (2) Dalam hal file penawaran tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau L embaga K ebijakan P engadaan Barang/Jasa P emerintah , Pokja pemilihan menggugurkan penawaran tersebut.

58. - 58 - JDIH Kementerian PUPR (2) U ntuk Kontrak harga satuan dan Kontrak gabungan lumsum dan harga sat uan terhadap 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan setelah koreksi aritmatik . (3) U ntuk Kontrak lumsum terhadap 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai harga penawaran. (4) Dalam hal 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak lulus evaluasi teknis, evaluasi teknis dilanjutkan kepada peserta atau penawar terendah berikutnya. (5) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dapat menggunakan: a. sistem gugur; atau b. pembobotan dengan menggunakan ambang batas . Pasal 7 1 (1) Penawaran harga untuk pengadaan jasa K onsultansi Konstruksi dengan metode pagu anggaran dinyatakan memenuhi syarat dalam hal total penawaran harga terkoreksi paling banyak sama dengan total HPS. (2) Penaw aran harga untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dinyatakan memenuhi syarat dalam hal total penawaran harga terkoreksi paling banyak sama dengan total HPS. (3) Pokja Pemilihan d alam pengadaan Pekerjaan Konstruksi melakukan evaluasi kewajaran harga dalam hal tot al penawaran harga lebih rendah dari 80% (delapan puluh perse n ) total HPS. (4) Dalam hal dilakukan evaluasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta menyampaikan: a. analisa harga satuan pekerjaan, untuk bagian pekerjaan harga satuan; dan/atau b. rincian keluaran dan harga, untuk bagian pekerjaan lumsum. (5) Analisa harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan rincian keluaran dan harga

67. - 67 - JDIH Kementerian PUPR perintah penc airan dari Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan. (3) Besaran Jaminan sanggah banding dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 1% (satu perse n ) dari nilai total HPS. Pasal 8 8 (1) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diteri ma, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang , pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang. (2) Dalam hal sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima: a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; dan b. UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara. (3) Sanggah banding yang: a. pengajuannya disampaikan bukan kepada KPA; atau b. disampaikan diluar masa sanggah banding , dianggap dan diproses sebaga i pengaduan . Bagian Kesebe las Tender/Seleksi Gagal Pasal 8 9 (1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal: a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi pe nawaran; d. dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan ketentuan p eraturan perundang - undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Peraturan Menteri ini;

38. - 38 - JDIH Kementerian PUPR metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah meliputi: a. undangan Seleksi disampaikan 1 (satu) hari kerja set elah selesai masa sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah semua sanggah dijawab; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi; d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; e. pembukaan dokumen penawaran administrasi file I berupa dokumen penawaran administrasi dan t eknis dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir; f. evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; h. pengumuman hasil ev aluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran; i. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil evaluasi administra si dan teknis; j. evaluasi biaya disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; k. penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi; l. masa sanggah terhitung selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir ; dan

57. - 57 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Keenam Evaluasi Dokumen Penawaran Pasal 6 7 Evaluasi dilakukan dengan tahapan: a. koreksi aritmatik; b. evaluasi administrasi; c. evalusi teknis; dan d. evaluasi harga. Pasal 68 (1) Koreksi aritmatik seb agaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan untuk: a. Kontrak harga satuan; b. Kontrak waktu penugasan; dan c. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan pada bagian pekerjaan dengan harga satuan. (2) Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan s i s tem pengadaan secara elektronik . (3) Dalam hal koreksi aritmatik yang dilakukan dengan menggunakan s istem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memadai, koreksi aritmatik dilakukan secara manual. Pasal 6 9 (1) Evaluasi administrasi seb agaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan untuk semua penawaran. (2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat - syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pe milihan . Pasal 70 (1) Dalam hal Tender yang menggunakan metode 1 (satu) file , evaluasi teknis seb agaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah.

29. - 29 - JDIH Kementerian PUPR (3) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincia n biaya dan volume. (4) Kontrak harga satuan untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal : a. Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun ( input based) ; b. kuantitas/volume masih bersifat perkiraan; dan c. detailed engineering design dan spesifikasi tek nis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan . (5) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan h arga s atuan tetap sesuai perkiraan volume dalam d aftar k uantitas dan h arga dan ketentuan dalam Kontrak . (6) Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak lumsum d an terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak harga satuan di dalam satu perjanjian Kontrak . Pasal 31 (1) Penyusunan rancangan Kontrak berisikan surat perjanjian, syarat - syarat umum Kontrak dan syarat - syarat khusus Kontrak . (2) Rancangan Kontra k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari standar Kontrak dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. jenis Kontrak ; b. lingkup pekerjaan; c. keluaran/ output hasil pekerjaan;

10. - 10 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 5 (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: a. melakukan tindakan yang mengakibatka n pengeluaran anggaran belanja ; b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; c. menetapkan perencanaan pengadaan; d. menetapkan dan mengumumkan RUP; e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Jasa Konstruksi ; f. menetapkan p enunjukan l angsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; g. menetapkan PPK; h. menetapkan PPHP; i. menetapkan tim teknis; j. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan k. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan K onstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2. Seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar r upiah). (2) PA untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

12. - 12 - JDIH Kementerian PUPR j. mengendalikan Kontrak ; k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; l. menyerahk an hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan n. menilai kinerja Penyedia . (2) PPK selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK m elaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. (3) PPK dapat diba ntu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa . (4) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung. Pasal 8 (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dala m Pasal 4 huruf d memiliki tugas dan kewenangan: a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia ; b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemiliha n: 1. T ender untuk paket p engadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000 ,00 (seratus miliar rupiah); dan

15. - 15 - JDIH Kementerian PUPR BAB III PERENCANAAN PENGADAAN Bagian Kesatu Kegiatan Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia Pasal 12 (1) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi tahapan: a. identifikasi kebutuhan; b. penetapan jenis Jasa Konstruksi; c. jadwal pengadaan; d. anggaran p eng adaan Jasa Konstruksi; e. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; f. penyusunan perkiraan biaya / RAB; g. pemaketan p engadaan Jasa Konstruksi; h. Konsolidasi p engadaan Jasa Konstruksi; dan i. Penyusunan biaya pendukung. (2) Penyusunan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan k ementerian/ l embaga, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. (3) Dalam hal perencanaan pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi , selain memenuhi tahapan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) harus memenuhi tahapan penyusunan detailed engineering design sebelum tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f. (4) Perencanaan pengadaan Jasa Konstruksi mengacu pada pendekatan Konstruksi Berkelanjutan dengan menerapkan p rinsip Konstruksi Berkelanjutan. (5) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pengadaan.

16. - 16 - JDIH Kementerian PUPR Pasal 13 (1) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan rencana ke rja kementerian/lembaga . (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen penetapan jenis Jasa Konstruksi . Pasal 14 (1) P enyusunan identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi harus memperhatikan hal sebagai berikut : a. penent uan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, dan target/sasaran yang akan dicapai; b. penentuan tingkat kompleksitas Pekerjaan Konstruksi ; c. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang mampu dilaksanakan oleh u saha k ecil; d. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi , untuk segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana; e. penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri; f. persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan; g. studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan se belum pelaksanaan desain; h. dokumen detailed engineering design tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui Penyedia ; i. Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun tunggal atau Kontrak tahun jamak; j. untuk Pekerjaan Ko nstruksi yang memerlukan pembebasan lahan, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat diterbitkan dalam hal: 1. administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindahan hak atas tanah telah diselesaikan;

33. - 33 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Ketiga Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa konsultansi Konstruksi Pasal 3 6 (1) Proses kualifikas i untuk jasa K onsultansi Konstruksi dilakukan dengan metode: a. p rakualifikasi, untuk Seleksi jasa K onsultansi Konstruksi badan usaha; atau b. pascakualifikasi, untuk Seleksi jasa K onsultansi Konstruksi perorangan. (2) Evaluasi kualifikasi untuk jasa K onsultansi Kon struksi dilakukan dengan metode: a. sistem pembobotan dengan ambang batas, untuk Seleksi dengan metode prakualifikasi; atau b. sistem gugur, untuk Seleksi dengan metode pascakualifikasi. Pasal 3 7 Metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) file digunakan untu k Seleksi pemilihan Penyedia jasa K onsultansi Konstruksi badan usaha dan Seleksi pemilihan Penyedia jasa K onsultansi Konstruksi perorangan. Pasal 3 8 (1) Metode evaluasi penawaran untuk jasa K onsultansi Konstruksi meliputi: a. kualitas dan biaya; b. kualitas; c. pagu a nggaran; atau d. biaya terendah. (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya dapat digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran, waktu penugasan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, serta besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat. (3) Metode evaluasi k ualitas dapat digunakan untuk: a. pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap

48. - 48 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Keenam Persyaratan Teknis Penawaran Pasal 4 8 (1) Persyaratan teknis penawaran untuk j asa K onsultansi Konstruksi terdiri atas : a. pengalaman perusahaan /peserta; b. proposal teknis; dan c. kualifikasi tenaga ahli . (2) Persyaratan teknis penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi terdiri atas : a. m etode pelaksanaan pekerjaan ; b. j angka waktu pelaksanaan pekerjaan ; c. p eralatan utama ; d. p ersonel manajerial ; e. b agian pekerjaan yang akan disub k ontrak kan ; f. d okumen RKK; dan g. d okumen lain yang disyaratkan . (3) Persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara rinci tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak te rpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Pasal 4 9 (1) Dalam hal diperlukan , persyaratan kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dilakukan penambahan persyaratan. (2) Penamba han persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya .

53. - 53 - JDIH Kementerian PUPR (4) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) . Paragraf 3 Pelaksanaan Pascakualifikasi Pasal 58 (1) Pengumuman Ten der/Seleksi paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Pokja Pemilihan; b. uraian singkat pekerjaan; c. nilai HPS dan nilai pagu anggaran; d. persyaratan peserta; e. jadwal pengunduhan Dokumen Pemilihan ; dan f. jadwal penyampaian dokumen penawaran. Pasal 5 9 (1) Pada pelaksanaa n pascakualifikasi, penyampaian dokumen dokumen kualifikasi dilakukan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran. (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berbentuk badan usaha kerja sama operasi, penyampaian kualifikasi pada formulir elek tronik isian kualifikasi disampaikan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi. (3) Badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyampaikan file formulir isian kualifi kasi anggota lainnya pada s ist em pengadaan secara elektronik . (4) Evaluasi kualifikasi dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran berupa dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga. (5) Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang. (6) Dalam hal calon pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lulus pembuktian kualifikasi maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya.

18. - 18 - JDIH Kementerian PUPR c. jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing - masing yang diperlukan . (3) Dalam hal jasa Ko nsultansi Konstruksi menggunakan Kontrak tahun jamak sebagaimana dima ksud ayat (1) huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau b. pekerjaan yang membe rikan manfaat lebih apabila di Kontrak kan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) t ahun a nggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran. (4) P roses pemilihan Penyedia dalam Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah mendapat persetuj uan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan p erundang - un dangan. Pasal 16 Penetapan jenis Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (1) huruf b berupa: a. jasa Konsultansi Konstruksi ; atau b. Pekerjaan Konstruksi . Pasal 17 (1) Jadwal p engadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyusun: a. rencana jadwal persiapan pengadaan; dan b. rencana jadwal pelaksanaan pengadaan. (2) Rencana jadwal persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri at as: a. jadwal persiapan pengadaan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh PPK; dan b. jadwal persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. (3) Rencana jadwal pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. jadwal pelaksanaan pem ilihan Penyedia ; b. jadwal pelaksanaan Kontrak ; dan

39. - 39 - JDIH Kementerian PUPR m. negosiasi teknis dan biaya setelah masa sanggah berakhir. (4) W aktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa K onsultansi Konstruksi perorangan meliputi: a. pengumuman Seleksi dilakukan p aling cepat 5 (lima) hari kerja; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman S eleksi; d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis, dan kualifikasi dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir; f. evaluasi administrasi dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; h. pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; i. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran; j. masa sanggah terhitung selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sa nggah berakhir ; k. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari setelah masa sanggah berakhir; l. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; dan

46. - 46 - JDIH Kementerian PUPR f. pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; g. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dilakukan 1 ( satu) hari kerja setelah pembuktian kualifikasi; h. masa sanggah kualifikasi terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi; i. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah akhir masa sanggah; j. undangan Tender disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah semua sanggah dijawab; k. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; l. p emberian penjelasan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Tender; m. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; n. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen administrasi dan teknis setelah masa penyamp aian dokumen penawaran berakhir; o. evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; p. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; q. pengumuman peserta yang lulus evaluasi dokumen penawar an file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran Pokja Pemilihan ; r. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran harga bagi yang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari kerja sete lah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;

14. - 14 - JDIH Kementerian PUPR (2) Dalam hal Pekerjaan Kons truksi , Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha tunggal atau kerjasama operasi. (3) Dalam hal jasa konsultansi Konstruksi, Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perorangan, badan usaha tunggal atau kerjasama operasi. (4) K erjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan antar - Penyedia yang: a. memiliki usaha dengan kualifikasi yang se tingkat, kecuali untuk usaha berkualifikasi kecil; atau b. memiliki usaha ber kualifikasi besar atau berkualifikasi m enengah dengan usaha berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya. (5) Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen). (6) Jumlah anggota kerjasama operasi dapat dilakukan dengan batasan: a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi ; dan b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi . (7) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak ; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyeraha n.

24. - 24 - JDIH Kementerian PUPR a. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lam a untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; dan/atau b. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan d etailed engineering desig n konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup. Pasal 24 Prinsip Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat ( 4 ) terdiri atas: a. kesamaan tujuan, pemahaman , dan rencana tindak; b. pengurangan penggunaan sumber daya ( reduce ), berupa lahan, m aterial, air, sumber daya alam, dan sumber daya manusia; c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik; d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya ( reuse ); e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang ( recycle ); f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian; g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana; h. orientasi kepada siklus hidup; i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan; j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang b erlanjut; dan k. dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.

30. - 30 - JDIH Kementerian PUPR d. kesulitan dan risiko pekerjaan; e. masa pelaksanaan; f. masa pemeliharaan (untuk Pekerjaa n Konstruksi ); g. cara pembayaran; h. sistem perhitungan hasil pekerjaan; i. umur konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan; j. besaran uang muka; k. bentuk dan ketentuan Jaminan ; l. ketentuan penyesuaian harga; m. besaran denda; n. keterlibatan sub Penyedia ; dan o. pi lihan penyelesaian sengketa Kontrak . (3) Karakteristik dan kondisi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam syarat - syarat khusus Kontrak . (4) PPK menetapkan rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi teknis/KAK dan HPS. (5) Rancanga n Kontrak yang telah ditetapkan , menjadi bagian Dokumen Pemilihan dan hanya boleh diubah melalui persetujuan PPK. Bagian Kelima Uang Muka, dan Jaminan Paragraf 1 Penetapan Uang Muka Pasal 32 Uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen ) dari nilai Kontrak untuk usaha kecil; b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi kualifikasi menengah dan kualifikasi usaha besar dan Penyedia jasa Konsultasi Konstruksi; atau

36. - 36 - JDIH Kementerian PUPR h. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis; i. masa sanggah; j. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya untuk peringkat teknis kesatu; k. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya; l. penetapan dan pengumuman pe menang; dan m. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. Pasal 40 (1) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa K onsultansi Konstruksi badan usaha untuk tahapan prakualifikasi meliputi: a. pengumuman prakualifikasi paling singkat 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pen gunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan) paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi; d. penyampaian dokumen kual ifikasi paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi; e. evaluasi kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; f. pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; g. penetapan dan pengu muman hasil kualifikasi serta daftar pendek dilakukan 1 (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi; h. masa sanggah kualifikasi terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi ; dan i. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari k erja setelah masa sanggah kualifikasi berakhir .

44. - 44 - JDIH Kementerian PUPR f. evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; g. pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan kebutuh an Pokja Pemilihan ; h. penetapan pemenang dan pengumuman dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi; i. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman p emenang; j. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setel ah masa sanggah berakhir ; k. masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah ; dan l. jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding. (2) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi: a. pengumuman Tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender; d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan dan paling singkat 3 (ti ga) hari kerja setelah berita acara hasil pemberian penjelasan; e. pembukaan dokumen penawaran file I dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir; f. evaluasi administrasi dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; g. evaluasi teknis bagi yang yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

45. - 45 - JDIH Kementerian PUPR h. pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran; i. pembukaan dokumen penawaran file II dil akukan 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis; j. evaluasi harga disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; k. pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; l. penet apan pemenang dan pengumuman dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi; m. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman p emenang; n. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir ; o. masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah ; dan p. jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding. (3) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Peker jaan Konstruksi untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi: a. pengumuman prakualifikasi dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan 1 (satu) hari kerj a sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelasan dalam hal diperlukan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi; d. penyampaian dokumen kualifikasi terhitung paling singkat 3 (tiga) hari ker ja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi; e. evaluasi kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ;

27. - 27 - JDIH Kementerian PUPR (2) Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya yang dilak ukan oleh konsultan perancang ( engineer’s estimate ) berdasarkan detailed engineering design . (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia serta paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran. (4) PPK dapat menetapkan Tim / Tenaga Ahli untuk memberi kan masukan dalam penyusunan HPS. (5) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa K onsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), hasil reviu perkiraan biaya/RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. (6) PPK menetapkan HPS paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir: a. penyampaian dokumen penawaran untuk pemilihan pascakualifikasi; atau b. penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Bagian Keempat Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak Pasal 2 9 (1) Jenis Kontrak dalam jasa K onsultansi Konstruksi terdiri atas : a. Kontrak lumsum ; b. Kontrak waktu penugasan. (2) Kontrak lumsum untuk jasa K onsultansi Konstruksi digunakan dalam hal : a. Kontrak yang didasarkan atas produk/keluaran ( output based ); b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan c. KAK lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan mini mal tenaga ahli.

50. - 50 - JDIH Kementerian PUPR d. bentuk dokumen penawaran; e. rancangan Kontrak terdiri dari: 1. surat perjanjian; 2. syarat - syarat umum Kontrak ; dan 3. syarat - syarat khusus Kontrak ; f. daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga; g. spesifikasi teknis; dan h. detailed engineering design . BAB VI PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA Bagian Kesatu Pelaksanaan Kualifikasi Paragraf 1 Pelaksanaan Prakualifikasi Pasal 5 1 (1) Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Pokja Pemilihan; b. uraian singkat pekerjaan; c. nilai HPS dan nilai pagu anggaran; d. persyaratan kualifikasi; e. jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan f. jadwal penyampaian dokumen kualifikasi. P asal 5 2 (1) Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik sesuai jadwal yang ditetapkan. (2) Apabila sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi.

11. - 11 - JDIH Kementerian PUPR Pasal 6 (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b m emiliki kewenangan dan tugas melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA. (2) S elain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), KPA berwenang menjawab s anggah b anding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi . (3) PA/KPA melimpahkan kewenangan kepad a PPK dalam hal: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. (4) PA/ KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa . (5) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung. (6) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. Pasal 7 (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas dan kewenangan: a. menyusun perencanaan pengadaan; b. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; c. menetapkan rancangan Kontrak ; d. menetapkan HPS; e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia ; f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; g. menetapkan tim pendukung; h. menetapkan Tim / Tenaga Ahli ; i. menetapkan s urat p enunjukan Penyedia Barang/Jasa;

17. - 17 - JDIH Kementerian PUPR 2. administrasi untuk pembayaran ganti rugi se bagian lahan telah diselesaikan, untuk pembebasan lahan yang dilakukan secara bertahap; dan/atau 3. administrasi perizinan pemanfaatan tanah telah diselesaikan. (2) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun jamak sebagaimana dimasksud ayat (1) huru f i harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila di Kontrak kan untuk ja ngka waktu lebih dari 1 (satu) t ah un a nggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran. (3) P roses pemilihan Penyedia dalam Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan pe rundang - undangan . Pas al 15 (1) P enyusunan identifikasi kebutuhan jasa Konsultansi Konstruksi harus memperhatikan hal sebagai berikut : a. jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan; b. tingkat kompleksitas pekerjaan jasa konsulta n si; c. fungsi dan manfaat dari pengadaan j asa k onsultansi; d. target yang ditetapkan; e. pihak yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut; f. waktu pelaksanaan pekerjaan; g. ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai; dan h. jenis Kontrak tahun tunggal atau tahun jamak. (2) Dalam hal j asa konsultansi yang diperlukan yaitu jasa pengawasa n pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi maka yang perlu diketahui: a. waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai; b. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi ; dan

32. - 32 - JDIH Kementerian PUPR BAB V PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA Bagian Kesatu Umum Pasal 3 4 Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi: a. reviu dokumen persiapan pengadaan; b. penetapan metode pemili han Penyedia ; c. penetapan metode kualifikasi; d. penetapan persyaratan Penyedia ; e. penetapan metode evaluasi penawaran; f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran; g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; h. penyusunan Dokumen Pemilihan ; dan i. penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding. Bagian Kedua Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Pasal 3 5 Reviu dokumen persiapan pengadaan meliputi: a. KAK untuk pemilihan Penyedia jasa K onsultansi Konstruksi; b. spesifikasi teknis dan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi ; c. HPS; d. rancangan Kontrak ; e. dokumen anggaran belanja; f. ID paket RUP; g. waktu penggunaan barang/jasa; dan h. analisis pasar.

37. - 37 - JDIH Kementerian PUPR (2) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa K onsultansi Konstruksi badan usaha untuk tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas meliputi: a. undangan Seleksi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai ma sa sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua sanggah dijawab; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelas an dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi; d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan tekn is setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir; f. evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; h. pengumuman peringkat teknis 1 (s atu) hari kerja setelah evaluasi penawaran; i. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir ; j. pembukaan dokumen penawaran file II berupa d okumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis setelah masa sanggah berakhir atau sanggah telah dijawab; k. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan ; dan l. penetapan dan pengumuman pemenang 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi. (3) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa K onsultansi Konstruksi badan usaha untuk tahap pemilihan dengan

28. - 28 - JDIH Kementerian PUPR (3) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya personel dan biaya nonpersonel. (4) Kontrak wa ktu penugasan untuk jasa K onsultansi Konstruksi digunakan dalam hal : a. Kontrak yang didasarkan atas unsur personel dan nonpersonel ( input based ) ; b. waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan; c. KAK menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. (5) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan: a. pembayaran biaya personel dilakukan dengan remunerasi sesuai d engan d aftar kuantitas dan harga berdasarkan vo lume penugasan aktual dan ketentuan dalam Kontrak ; dan b. pembayaran biaya nonpersonel dilakukan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan pelaksanaan aktual dan ketentuan dalam Kontrak . Pasal 30 (1) Jenis Kontrak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri at as: a. Kontrak lumsum; b. Kontrak harga satuan; dan c. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. (2) Kontrak lumsum untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal : a. Kontrak didasarkan atas produk/keluaran ( output based ); b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah ; dan c. deta iled engineering design dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat.

19. - 19 - JDIH Kementerian PUPR c. jadwal serah terima hasil pekerjaan. Pasal 18 (1) Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (1) huruf d merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh kementerian/lembaga untuk memperoleh Jasa Konstruksi yang dibutuhkan. (2) Anggaran pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. biaya Jasa Konstruksi yang dibutuhkan; dan b. biaya pendukung. (3) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi bia ya yang termasuk pada komponen yang terdapat dalam spesifikasi teknis/KAK. (4) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. biaya pelatihan; b. biaya instalasi dan testing ; c. biaya administrasi; dan/atau d. biaya lainnya. Pasal 19 (1) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (1) huruf e untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi: a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi; b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan; c. spesifikasi proses/kegiatan; d. spesifikasi metode konst ruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi. (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan : a. mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan;

41. - 41 - JDIH Kementerian PUPR Pasal 43 (1) Metode evaluasi penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi: a. sistem nilai; atau b. harga terendah. (2) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis. (3) Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan dengan: a. spesifikasi jelas dan standar; b. persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan/atau c. harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama. (4) Pokja Pem ilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan . Pasal 4 4 (1) Metode penyampaian dokumen penawaran Pekerjaan Konstruksi terdiri atas : a. 1 ( satu ) file ; atau b. 2 ( dua ) file . (2) Metode 1 ( satu ) file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Tender yang menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur. (3) Metode 2 ( dua ) file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Tender yang menggunakan metode evaluasi sistem n ilai atau metode evaluasi harga terendah ambang batas. Pasal 4 5 (1) Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi metode 2 ( dua ) file meliputi: a. pengumuman prakualifikasi; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi; c. pemberian p enjelasan dalam hal diperlukan;

43. - 43 - JDIH Kementerian PUPR m. masa sanggah banding; dan n. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. (3) Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 ( satu ) file meliputi: a. pengumuman T ender; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; c. pemberian penjelasan da n apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan; d. penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga; e. pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi; f. evaluasi administrasi, teknis, h arga, dan kualifikasi; g. pembuktian kualifikasi; h. penetapan dan pengumuman pemenang; i. masa sanggah; j. masa sanggah banding; dan k. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. Pasal 4 6 (1) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Tender Pekerjaan Konstru ksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi: a. pengumuman Tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian pe njelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender; d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan dan paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemberian penjelasan; e. pembuk aan dokumen penawaran dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir;

20. - 20 - JDIH Kementerian PUPR b. dapat menyebutkan mer e k dan ti pe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri; c. semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia ; d. metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan , dan dapat dilaksanakan; e. jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan; f. mencantumkan macam, jenis, kapasitas , dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; g. mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; h. mencantumkan syarat pengujian bahan d an hasil produk; i. mencantumkan kriteria kinerja produk ( output performance ) yang diinginkan; dan j. mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran. (3) KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (1) huruf e untuk pengadaan jasa K onsultansi Konstruksi meliputi: a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran; c. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli; d. kemampuan badan usaha Peny edia jasa K onsultansi Konstruksi; dan e. sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. (4) Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas : a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. lokasi pekerjaan; dan d. produk yang dihasilkan ( output ).

34. - 34 - JDIH Kementerian PUPR hasil/manfaat secara keseluruhan dan/atau lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK; atau b. jasa K onsultansi Konstruksi pero rangan. (4) Metode evaluasi pagu anggaran dapat digunakan untuk pekerjaan yang sudah ada aturan/standar yang mengatur, dapat dirinci dengan tepat, dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran. (5) Metode evaluasi biaya terendah dapat digunakan untuk pekerjaan sederhana dan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu. (6) Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan da lam Dokumen Pemilihan . Pasal 3 9 (1) Tahap prakualifikasi untuk Seleksi jasa K onsultansi Konstruksi badan usaha meliputi: a. pengumuman prakualifikasi; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi; c. pemberian penjelasan dalam hal diperlukan; d. penyampaian dokumen kualifikasi; e. evaluasi kualifikasi; f. pembuktian kualifikasi; g. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan daftar pendek; dan h. sanggah kualifikasi. (2) Tahapan pemilihan untuk Seleksi jasa K onsultansi Konstruksi badan usaha dengan metode kualitas terdiri atas : a. undangan; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; c. pemberian penjelasan; d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II; e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis; f. evaluasi administrasi dan teknis;

3. - 3 - JDIH Kementerian PUPR Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 201 9 Nomor 97 ) ; 6 . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760); 7 . Peraturan Lembaga Kebijak an Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERA T URAN ME N T ERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAK YAT T E N T ANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi . 2. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah p elaku u saha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak . 3. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontra k . 4. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian,

49. - 49 - JDIH Kementerian PUPR Bagian Ketujuh Penyusunan Dokumen Pemilihan Pasal 50 (1) Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan yang terdiri atas: a. dokumen kualifika si; b. dokumen Seleksi untuk jasa K onsultansi Konstruksi; dan c. dokumen Tender untuk Pekerjaan Konstruksi . (2) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat : a. ketentuan umum; b. instruksi kepada peserta; c. lembar data kualifikasi; d. pakta integritas; e. formulir isian data kualifikasi; dan f. tata cara evaluasi kualifikasi. (3) Dokumen S eleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jasa K onsultansi Konstruksi paling sedikit memuat : a. undangan/pengumuman; b. instruksi kepada peserta; c. lemba r data pemilihan; d. KAK; e. bentuk dokumen penawaran; f. rancangan Kontrak terdiri dari: 1. surat perjanjian; 2. syarat - syarat umum Kontrak ; dan 3. syarat - syarat khusus Kontrak ; dan g. daftar kuantitas dan harga/ daftar keluaran dan harga. (4) Dokumen Tender untuk Pekerjaan Konstr uksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat : a. undangan/pengumuman; b. instruksi kepada peserta; c. lembar data pemilihan;

35. - 35 - JDIH Kementerian PUPR g. pengumuman peringk at teknis; h. masa sanggah; i. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya untuk peringkat teknis kesatu; j. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya; k. penetapan dan pengumuman pemenang; dan l. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. (3) Tahapan pemilihan untuk Seleksi jasa K onsultansi Konstruksi badan usaha dengan metode kualitas dan biaya, pagu anggaran , dan biaya terendah terdiri atas : a. undangan; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; c. pemberian penjelasan; d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II; e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis; f. evaluasi administrasi dan teknis; g. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis; h. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya untuk penawaran yan g lulus evaluasi administrasi dan teknis; i. evaluasi biaya; j. penetapan dan pengumuman pemenang; k. masa sanggah; l. negosiasi teknis dan biaya; dan m. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. (4) Tahapan pemilihan untuk Seleksi jasa K onsultansi Konstruksi perorangan terdiri at as : a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; c. pemberian penjelasan; d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II; e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis; f. evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi; g. pembuktian kualifikasi;

42. - 42 - JDIH Kementerian PUPR d. penyampaian dokumen kualifikasi; e. evaluasi kualifikasi; f. pembuktian kualifikasi; g. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi; h. sanggah kualifikasi; i. undangan Tender; j. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; k. pemberian penjelasan dan p eninjauan lapangan; l. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II; m. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis; n. evaluasi administrasi dan teknis; o. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis; p. pembukaan dokume n penawaran file II berupa dokumen penawaran harga; q. evaluasi harga; r. penetapan dan pengumuman pemenang; s. masa sanggah; t. masa sanggah banding; dan u. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. (2) Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi m etode 2 ( dua ) file meliputi: a. pengumuman Tender; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; c. pemberian penjelasan; d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II; e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi, teknis, dan dokumen kuali fikasi; f. evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi; g. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis; h. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran harga; i. evaluasi harga; j. pembuktian kualifikasi; k. penetapan dan pengumuman pemenang; l. masa s anggah;

Views

  • 389 Total Views
  • 203 Website Views
  • 186 Embeded Views

Tindakan

  • 0 Social Shares
  • 1 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+