Pedoman Standar Minimal Tahun 2021 INKINDO BILLING RATE

Dokumen Umum / Regulasi/Peraturan

Pedoman Standar Minimal Tahun 2021 INKINDO BILLING RATE

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

1.

5.

6.

7.

38.

3. ii The National Association Of Indonesian Consultants, A FIDIC Me mber Association 34 provinsi seluruh Indonesia , maka INKINDO merupakan cerminan dan representasi dari sektor Usaha Jasa Konsultansi secara nasional. Buku Pedoman ini disusun melalui kajian teor itis yang konseptual, mendalam dan komprehensif dengan melibatkan lembaga dan tenaga ahli yang kompeten dan independen . Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini dipertimbangkan tingkat inflasi dan indika tor sosial ekonomi di masing - masing Provinsi sert a simulasi untuk memprediksi GDP, Jumlah Penduduk dan Kurs USD tahun yang akan datang . Semoga Buku Pedom an Standar Minimal ini b ermanfaat bagi anggota INKINDO, dan bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB ) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pengguna Jasa serta juga bagi berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Jakarta, Oktober 2020 Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Ir. H. Peter Frans Ketua Umum

24. INKINDO 20 21 Hal. 17 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 8 Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website Unit ***) *** ) Penentuan harg a bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No . 16 Tahun 201 8 Tentan g Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , yaitu pada Pasal 2 6 a yat ( 8 ) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS di tetapkan paling l a ma 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk : a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi ; atau b. pem asukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi .

4. The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association K K O O D D E E E E T T I I K K I I K K A A T T A A N N N N A A S S I I O O N N A A L L K K O O N N S S U U L L T T A A N N I I N N D D O O N N E E S S I I A A Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk: a. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profes i konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat. b. Bertindak jujur, tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat. c. Tukar menukar pengetahuan bidang keahlian secara wajar dengan rek an konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan. d. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan m emadai bagi konsultan, sehingga dapat dipe rtanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan integritas tinggi. e. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan d an setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya. f. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian prof esional tanpa melalui cara - cara persaingan yang tidak sehat. g. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsul tan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi. h. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggungjawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.

12. INKINDO 20 21 Hal. 5 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Catat an: Pada jenis kontrak waktu penugasan (time based contract) , dimungkinkan ada nya rincian pos anggaran kontrak dengan cara penagihan / pembayaran secara gabungan atau kombinasi dari ke t iga ca ra pembayaran di atas . 3. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri , nilai Biaya Langsung ini a dalah dalam bentuk mata uang rupiah . 4. Harga satuan pada Tabel - T abel Biaya Lang sung ( Direct Cost ) dalam buku Pedoman Standar Minimal Tahun 2021 ini tidak bersifat mengikat bagi konsultan internasional yang bekerja di Indonesia. 5. Inde ks Biaya Langsung P er Provinsi dengan B enchmarking Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 8 - 2 1 . 6. Pe rkiraan Total Biaya Langsung ( Direct Cost ) terhadap Nilai Kontrak (diluar PPN) pada kebanyakan jenis pekerjaan tidak lebih dari 40 %, kecuali untuk jenis pekerjaan Jasa Konsultansi yang bersifat khusus antara lain pekerjaan survey, pengukuran dan pemetaan d imana pada pekerjaan ini Biaya Langsungnya lebih dominan (Perlem LKPP No. 9 tahun 2018) .

18. INKINDO 20 21 Hal. 11 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association 2. Di Lingkungan Kementerian Perhubun gan berlaku Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No . KM 197 Tahun 2020 Tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi . • Lampiran Tabel I: Besaran Minimal Biaya Langsung Personil . • Lampira n Tabel II: Indeks Biaya Langsung Personil Per Provinsi . 3. Untuk Tenaga Ahli yang memberikan layanan jasa konsultansi di bidang Non Jasa Konstruksi, masih banyak institusi yang belum mensyaratkan tentang keharusan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA), kecuali jika ditentukan oleh masing - masing Pengguna Jasa. Contoh penggunaan Tabel 3 - 21 : 1. Remunerasi Tenaga Ahli, Pendidikan S1 / Se tara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 25.05 0.000, - 2. Remunerasi Tenaga Ahli , Pendidikan S2 / Se tara, d engan pengalaman 6 tahun = Rp. 36 . 10 0.000, - 3. Remunerasi Tenaga Ahli, Pendidikan S3 / Setara, d engan pengalaman 7 tahun = Rp. 46 . 45 0.000, -

14. INKINDO 20 21 Hal. 7 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Tabel 2 - 21 Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Tahun 202 1 untuk Tenaga Ahli Nasional ( Professional ) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK / SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara ( comparable experiences ) * 2 ) PROVINSI D KI JAKARTA Indeks = 1 , 000 KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN SKK / SKA DAN TAHUN PENGALAMAN REMUNERASI / BIAYA PERSONIL ( RUPIAH PER BULAN ) S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara AHLI MUDA ► 1 21,950,000 30,400,000 38,5 0 0,000 2 23,500,000 32,300,000 40,450,000 AHLI MADYA ► 1 3 25,050,000 34,200,000 42,450,000 2 4 26,600,000 36,100,000 44,450,000 3 5 28,150,000 38,000,000 46,450,000 AHLI UTAMA ► 1 4 6 29,650,000 39,900,000 48,450,000 2 5 7 31,200,000 41,800,000 50,450,000 3 6 8 32,750,000 43,650,000 52,450,000 4 7 9 34,300,000 45,550,000 54,450,000 5 8 10 35,850,000 47,450,000 56,450,000 6 9 11 37,350,000 49,350,000 58,450,000 7 10 12 38,900,000 51,250,000 60,450,000 8 11 13 40,450,000 53,150,000 62,4 5 0,000 9 12 14 42,000,000 55,050,000 64,400,000 10 13 15 43,550,000 56,950,000 66,400,000 11 14 16 45,050,000 58,850,000 68,400,000 12 15 17 46,600,000 60,750,000 70,400,000 13 16 18 48,150,000 62,650,000 72,400,000 14 17 19 49,700,000 64,550,000 74,400,000 15 18 20 51,250,000 66,4 5 0,000 76,400,000 16 19 21 52, 75 0,000 68,300,000 78,400,000 17 20 22 54,300,000 70,200,000 80,400,000 18 21 23 55,850,000 72,100,000 82,40 0,000 19 22 24 57,400,000 74,000,000 84,400,000 20 23 25 58,950,000 75,900,000 86, 40 0,000 * 2 ) Referensi Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Minimal Tahun 202 1 ( B enchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1 , 000). Bagi Tenaga Ahli yang dipersy aratkan memiliki SKK / SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara ( comparable experiences ) dihitung sejak tamat pendidikan S1 , bukan dihitung sejak kepemilikan SKK / SKA. Remunerasi / Biaya Personil ( B illing Rate ) untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi P er Provinsi (Tabel 6 - 2 1 ). Catatan : 1. NCB ( National Competitive Bidding ) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia. 2. Pada Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 T ent ang Jasa Konstruksi, peraturan tentang Standar Remun e rasi dan SK K i ni disebutkan dalam pasal - pasal berikut :

2. i The National Association Of Indonesian Consultants, A FIDIC Me mber Association KATA PENGANTAR Puji syukur atas r ahm at Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sa nya Ikatan Nasional Konsultan Indonesia ( INKINDO ) telah menerbitkan Buku ” PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2021 ” Biaya Remunerasi ( BR) dan Biaya Langsung (BL) untuk k egiatan Jasa Konsultansi , yang berlaku baik untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi maupun untuk Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi . Buku ini diperbarui dan diterbitkan setiap tahu n oleh INKINDO sejak tahun 200 5 , dimaksudkan untuk dapat digunakan s ebagai salah satu acuan dalam p enyusunan Penawaran Harga (Usulan Biaya) oleh Anggota INKINDO dan Usaha Jasa Konsultansi lainnya , serta dapat pula dijadikan s ebagai salah satu acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Per kira an Sendiri (HPS) bagi Pengguna Jasa . Mulai edisi Tahun 2021 ini, buku Pedoman Standar Minimal ini menggunakan terminologi baku yang mulai digunakan dalam berbagai regulasi yang baru . U ntuk mengacu pada Biaya Langsung Per soni l , digunakan istilah baku “Biaya Remunerasi” . Dengan penggunaan istil ah Biaya Remunerasi ini, maka pada Biaya Langsung Non P ersoni l jug a disesuaikan istilahnya menjadi “ Biaya Langsung ” . Beberapa P eraturan perundangan yang saat ini menjadi payung hukum dan sekaligus sebagai penguat ( law enforcement ) dalam pener apan Pedoman Standar Minimal Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut : 1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 T entang Jasa Konstruksi. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 20 1 8 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Um um D an P erumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017 T entang Standar Remunerasi Minimal Tenaga K erja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi . 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897 / KPTS /M/2017 T entang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabata n Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi . • Lampiran I : menetapkan Besaran Remunerasi Minimal Tahun 201 8 . • Lampiran II : menetapkan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 201 8 . 6. Keputusan Menteri Perhu bungan Republik Indonesia No. KM 197 T ahun 2020 Tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan . • Lampiran Tabel I : menetapkan Besaran Minimal Biaya Langsung Personil . • Lampiran Tabel II: menetapkan Indeks Bi aya Langsung Personil Per Provinsi. INKINDO m enerbitkan secara resmi buku Pedoman Standar Minimal ini antara lain dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan HPS , sebagaimana dimaksud dalam Pepres No. 16 Tahun 2018. Buku ini juga merupakan salah satu wujud pelayanan INKINDO , yang memiliki manfaat strategis bagi anggota maupun pemangku kepentingan sektor Usaha Jasa Konsultan si . M engingat bahwa INKINDO adalah Asosiasi Badan Usah a Jasa Konsultansi yang memiliki anggota sebanyak 5.763 y ang tersebar di

36. INKINDO 20 21 Hal. 29 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Dibulatkan = Rp . 2 6 . 4 50 . 000 , - Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat , dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara (dipakai Indeks Standar Remunerasi Pro vinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi) . 3. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Su matera Bar at (Tabel 6 - 2 1 ) = 0 ,8 93 Indeks Standar Remunerasi Provinsi Jawa Barat (Tabel 6 - 2 1 ) = 0 , 8 0 9 Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Provinsi DKI Jakarta ( Tabel 3 - 2 1 ) = Rp. 2 5 . 0 5 0.000 , - (Tidak ber SKK / SKA , S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) Maka: Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Provinsi Sumatera Barat = 0 ,8 93 x Rp . 2 5 . 0 5 0 . 000 , - (Tidak ber SKK/SKA , S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp . 22 . 369 . 65 0 , - Dibulatkan = Rp . 22 . 400 . 00 0 , - Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat , dan Tena ga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat (dipakai Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat yang lebih tinggi) . 4. Indeks Biaya Lan g sung Per Provinsi Su matera Barat (Tabel 8 - 2 1 ) = 0, 900 Sewa Kendaraan Roda - 4 di Provinsi DKI Jakarta ( Tidak termasuk O& M , Driver ) = Rp . 10 . 3 00 . 000 , - (Tabel 7B - 2 1 ) Maka: Sewa Kendaraan Roda - 4 di Provinsi Sumatera Barat ( Tidak termasuk O&M , Driver ) = 0 , 900 x Rp . 10 . 3 00 . 000 , - = Rp . 9 . 2 70 . 00 0 , - Dibulatkan = Rp. 9 . 3 00 . 00 0 , - VII. Pedoman Standar Minim al , Sanksi , dan Denda R emunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) dan Biaya Langsung ( Direct Cost ) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi ini , merupakan “ Pedoman Standar Minimal ” , dan diharapkan agar Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga “ Pedoman Standar Minimal ” ini . Ada sanksi dan denda yang diberikan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang diatur dalam: 1. Undang - Undang Repub lik Indonesia No. 2 Tahun 2017 T entang Jasa Konstruksi : Pasal 93 : Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profe sional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa : a. P eringatan tertulis ; dan/atau b. denda administratif. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi : • Pasal 160 ayat (1) : Menteri, Gubernur, Bupati / Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau dend a administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) . • Pasal 160 ayat (2) : Pengenaan sa nksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minima l.

16. INKINDO 20 21 Hal. 9 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association 5. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017 T entang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , pengaturan tentang Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Remunerasi Minimal disebutkan dalam pasal - pasal be rikut : • Pasal 4 ayat (2 ) : Tenaga Kerja Konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultansi konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai Jenjang Jabatan Ahli. • Pasal 8 ayat (1) : Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada J enjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri . • Pasal 8 ayat (2) : Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli dihitung berdasarkan jumlah satuan waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan pengalaman kerja profes ional dan tingkat pendidikan. • Pasal 12 ayat (1): Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung. • Pasal 12 ayat (2): Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administra tif yang diatur oleh masing - masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri . 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897 / KPTS /M/2017 T entang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Kons truksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , menetapkan remunerasi minimal pada: • Lampiran I: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018 . • Lampiran II: Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2018 . 7. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, INKINDO mengusulkan kepada Pemerinta h agar Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan, penghitungan besa ran remunerasi Tenaga A hli bisa dibuat 20 % lebih tinggi dari standar remunerasi minimal . Hal ini perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah untuk memberi ruang yang cukup bagi Penyedia Jasa untuk membuat rentang persaingan Penawaran Harga yang layak dan sekaligus untuk mengantisipasi adanya kelangkaan ketersedian Tenaga Ahli pada sebagian besar wilayah provinsi di Indonesia , sehingga harus dimobilisasi dari provinsi lain dengan Indeks Standar Remunerasi Provinsi yang lebih tinggi . Contoh peng gunaan Tabel 2 - 21 : 1. Remunerasi Tenaga Ahli Muda, Pendidikan S1 / Se tara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 28 . 15 0.000, - 2. Remunerasi Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 3 1 .2 00.000, - 3. Remunerasi Tenaga Ahli Madya, Pendidika n S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 41.80 0.000, - 4. Remunerasi Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S1 / Se tara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 3 5 .85 0.000, - 5. Remunerasi Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S2 / Se tara, dengan pengalaman 6 tahun = Rp. 4 9.3 50.000, - 6. Remunerasi Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S3 / Se tara, dengan pengalaman 7 tahun = Rp. 60.45 0.000, -

34. INKINDO 20 21 Hal. 27 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association 3. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang , akan tetapi terkait , dip erhitungkan 5 0 % . 4. Pengalaman yang tidak terkait , diperhitungkan 0 % (tidak diperhitungkan) . V. Perhitungan Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Badan Usaha Jasa Konsultansi untuk Tahun 202 1 dan t ahun selanjutnya serta untuk adendum atas k ontrak yang leb ih dari 1 tahun 1. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) dengan pendidikan S1 , S2 dan S3 dalam rangka U ndangan Pelelangan I nternasional (ICB) untuk tahun ke n, n+1 , n+2 , dst . , dihitung dengan menggunakan rumus (1) , (2) , (3) , (4) , (5) da n (6) dengan bas is T ahun 202 1 (n = 202 1 ) . Untuk Mata Uang Internasional (USD) : Y1 = { 20 , 3 06 + 0 , 00 25 GDP + 0,0 23 P + 117 8 , 9 22 T PP } .................................................. (1) Y2 = { 1 , 7 38 + 0,0 0 48 GDP + 0, 01 9 P + 1182 , 2 05 T PP } . ............ ..................................... (2) Y3 = { 31 ,138 + 0,00 36 GDP + 0, 30 1 P + 125 2 ,555 T PP } . . .......... .... ................ . ............... .. . (3) d imana : Y 1 = Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk pendidikan S1 (USD) , untuk Tena ga Ahli Asing Y2 = Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk pendidikan S2 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y 3 = Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk pendidikan S3 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing GDP = Produk Domestik Regional Bruto (da lam Milyar Rupiah ) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst T PP = Tahun Pengalaman Personil Catatan : INKINDO saat ini belum mengeluarkan Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) T ahun 202 1 untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing . Untuk Mata Uang Rupiah : Y4 = f * Y1 * Kurs = f * { 20 , 3 06 + 0 , 00 25 GDP + 0,0 23 P + 117 8 , 9 22 T PP } * Kurs ... ... ...... (4) Y5 = f * Y2 * Kurs = f * { 1 , 7 38 + 0,0 0 48 GDP + 0, 01 9 P + 1182 , 2 05 T PP } * Kurs ....... ..... (5) Y6 = f * Y3 * Kurs = f * { 31 ,138 + 0,00 36 GDP + 0, 30 1 P + 125 2 ,555 T PP } * Kurs ... . .. ... . .. (6) d imana : Y1 = Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk pendidikan S1 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y2 = Remuner asi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk pendidikan S2 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y3 = Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk pendidikan S3 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y4 = Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk pendidikan S1 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y5 = Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk pendidikan S2 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y6 = Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk pendidikan S3 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional F = 0 , 3 5 dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD ( Organisation for Economic Cooperation and Development ) Kurs = Kurs pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst GDP = Produk Domestik Regional Bruto ( dalam Milyar Rup iah) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst T PP = Tahun Pengalaman Personil

35. INKINDO 20 21 Hal. 28 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association catatan : GDP = Rp. 2.026.912, - ( forecast Tahun 2021 untuk Provinsi DKI Jakarta) P = 10.764 ( forecast Tahun 2021 u ntuk Provinsi DKI Jakarta) Kurs USD = Rp. 15.000 , - ( forecast Tahun 2021) 2. Remunerasi / Biaya Personil ( Bi lling Rate ) dengan pendidikan S1 , S2 dan S3 dalam rangka U ndangan Pelelangan Nasional (N CB) untuk tahun ke n, n+1 , n+2 , dst . , dihitung dengan mengguna kan rumus (7) , (8) dan (9) dengan basis Tahun 202 1 (n = 202 1 ) . Untuk Mata Uang Rupiah: Y7 = { 349 ,24 + 8,79 GDP + 3 2,69 P + 1540423 ,27 TPP } ...... ... . . ....... .... . . ... ... .. ........ (7) Y8 = { 3987418 ,48 + 9,79 GDP + 79,64 P + 18 9599 0,79 T PP } .......... .. ........ .... .... . ............ (8) Y9 = { 326873 3,97 + 14 ,38 GDP + 4,60 P + 1995774 ,36 T PP } ...... ............. .... ................. (9) d imana : Y7 = Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk pendidikan S1 (Rupiah) , untuk Ten aga Ahli Nasional Y8 = Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk pendidikan S2 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y9 = Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk pendidikan S3 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional GDP = Produk Domestik Re gional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1 , n+2 , dst T PP = Tahun Pengalaman Personil catatan : GDP = Rp. 2.026..912, - ( forecast Tahun 2021 untuk Provinsi DKI Jakarta) P = 10.764 ( forecast Tahun 2021 untuk Provinsi DKI Jakarta) VI. Pedoman Penggunaan Ind eks Standar Remunerasi Per Provinsi dan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi untuk Provinsi Lain (selain Provinsi DKI Jakarta) Ilustrasi perhitungan Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) dan Biaya Langsung ( Direct Cost ) untuk Badan Usaha Jasa konsultansi atas penggunaan I ndeks untuk P rovinsi lain . Contoh : 1. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Su matera Barat (Tabel 6 - 2 1 ) = 0 , 8 93 Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Provinsi DKI Jakarta ( Tabel 2 - 2 1 ) = Rp . 2 8 . 15 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) Maka: Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Provinsi Sumatera Barat = 0 , 8 93 x Rp . 2 8 . 15 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, U ndangan NCB) = Rp . 2 5 . 137 . 95 0 , - Dibulatkan = Rp . 2 5 . 1 50.000 , - Ilustrasi diatas berlaku untuk o perasional pekerjaan / proyek yang ber langsung di Provinsi Sum atera B ar at , dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sum atera Barat . 2. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Su matera Bara t (Tabel 6 - 2 1 ) = 0 , 8 93 Indeks Standar Remunerasi Provinsi Su matera Utara (Tabel 6 - 2 1 ) = 0 , 93 8 Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Provinsi DKI Jakarta ( Tabel 2 - 2 1 ) = Rp. 2 8 . 15 0.000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) Maka: Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Provinsi Sumatera Barat = 0 , 9 3 8 x Rp . 2 8 . 15 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp . 2 6 . 404 . 7 0 0 , -

30. INKINDO 20 21 Hal. 23 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Tabel 7D - 2 1 Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran Lump S um Tahun 202 1 NO JENIS PENGELUARAN SAT UAN HARGA (RP) KETERANGAN 1 Biaya Lumsum ( Lump Sum ) , antara lain: • Pengumpulan Data Sekunder • Seminar , Webinar , Workshop , Sosialisasi , Pelatihan , D i s e minasi , Loka Karya , Diskusi , Koordinasi A ntar Instansi , Focus Group Discussion (FGD) , dll • Survey • Test Lab oratorium • Hak Cipta • Lisensi Perangkat Lunak • dll. LS L S L S L S L S L S ***) *** ) *** ) *** ) *** ) *** ) ***) Penentuan harga ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No . 16 Tahun 201 8 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , yaitu pada Pasal 2 6 ayat ( 8 ) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS di tetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk: a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

8. INKINDO 20 21 Hal. 1 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association P P E E D D O O M M A A N N S S T T A A N N D D A A R R M M I I N N I I M M A A L L TAHUN 202 1 Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) & Biaya Langsung ( Direct Cost ) Untuk Badan Usaha J asa Konsultansi Pedoman Standar Minimal Tahun 202 1 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Badan Usaha J asa Konsultans i Nasional untuk p enyusun an Penawaran Harga (Usulan Biaya ) , serta dapat digunakan oleh Pengguna J asa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Per kira an Sendiri (HPS) kegiatan Jasa Konsultansi. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) sebagai Asosiasi Badan Usaha Jasa Konsultansi secara resmi menerbitkan Pedoman Standar Minimal Tahun 202 1 untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penghitungan dan penyusunan HPS sebagaimana d imaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1 ) Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 202 1 yang disusun INKINDO ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) dan Biaya Langsung ( Direct Cost ) . Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk T enaga Ahli ( Professional ) dihitung ber dasar kan rumus empiris No. ( 1 ) s/d ( 9 ) yang terdapat pada bagian Lampiran Butir V dengan menggunakan indikator sosial ekonomi y ang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik / Bank Indonesia / Instansi Pemerintah T erkait berupa forecast untuk t ahun 202 1 . Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk T enaga Sub Profesional dan untuk Tenaga Supporting Staff (Staf Pendukung) dihitung penyesuaian nya berdasa rkan nilai inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik / Bank Indonesia / Instansi Pemerintah Terkait berupa forecast untuk tahun 202 1 . Dalam m engguna k an Pedoman Standar Minimal Tahun 202 1 ini , dipakai ketentuan sebagai beri kut : I. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) 1. Istilah baku Remunerasi atau Biaya Personil yang digunakan dalam Buku Pedoman Standar Minimal 2021 ini merujuk dan selaras dengan pengertian Remunerasi atau Biaya Langsung Person i l yang digunakan dalam be rbagai peraturan dan perundangan di Indonesia. Dalam kegiatan Jasa Konsultansi yang berlaku secara internasional istilah ini mengacu pada pengertian Billing Rate . 2. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Tenaga Ahli ( Professional ) dan Tenaga Ahli Sub Profesiona l adalah Satuan Biaya yang digunakan pada kegiatan Badan Usaha Jasa Konsultansi sudah mencakup Gaji Dasar ( Basic Salary ), Beban Biaya Sosial ( Social Charge ), Beban Biaya Umum ( Overhead Cost ), dan Keuntungan ( Profit/Fee ). 3. Remunerasi / Biaya Perso nil ( Billing Rate ) dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan H arga P asar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif dengan analisa permodelan statistik serta dokumen - dokumen yang dapat dipertanggun gjawabkan. 4. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.

15. INKINDO 20 21 Hal. 8 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association • P aragraf 1 Kewenangan Pemerintah Pu sat, Pasal 5 ayat (4) huruf (e): Menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi dan huruf (f): Menyenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja ko nstruksi . • Pasal 43 ayat (2) : D alam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggun akan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan Standar Remunerasi Minimal . • Pasal 43 ayat (3) : Standar remun erasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. • Pasal 70 ayat (1) : Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Se rtifikat Kompetensi Kerja (SKK) . • Pasal 93: Setiap Pengguna Jasa yang menggun akan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa : a. P eringatan tertulis ; dan/atau b. denda administratif. 3. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dimana pengaturan tentang standar remunerasi minimal dan Sertifikat Kompetensi Kerja (S KK) disebutkan dalam pasal - pasal berikut : • Pasal 46 butir d.: Penyelenggara Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan ketentuan menggunakan tenaga kerja Konstruksi yang kompeten dan dibuktikan dengan Sertifikat Komp etensi Kerja (SKK) . • P asal 46 butir e. : menerapkan standar remunerasi minimal pada penggunaan tenaga kerja konstruksi untuk jenjang jabatan ahli. • Pasal 64 ayat (1): Pemilihan Penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal. • Pasal 64 ayat (2): Dalam hal Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan tenaga kerja Konstruks i pada jenjang jabatan ahli maka Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan, penghitungan besaran remunerasi tenaga ahli harus lebih tinggi dari standar remunerasi minimal. • Pasal 64 ayat (3): Standar Remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ditetapkan paling sedikit berdasarkan: a. Kualifikasi; b. pengalaman profesional; dan c. tingkat pendidikan. • P asal 128 : Selain Pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 121 sampai dengan Pasal 127 , Menteri memiliki kewenangan menyelenggarakan pe ngawasan: a. Sistem sertifikasi tenaga ke rja konstruksi kualifikasi ahli ; b. Pelatihan tenaga kerja konstruksi yang bersifat strategis dan percontohan; dan c. Standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja ahli konstruksi • Pasal 160 ayat (1): Menteri, Gubernur, Bup ati / Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1). • Pasal 160 ayat (2): Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nila i remunerasi minimal. • Pasal 168 ayat (1): Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota mengenakan sanksi denda administratif kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerj a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5). 4. Pe raturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. • Pasal 26 ayat (1): Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat d ipertanggungjawabkan. • Pasal 26 ayat (5) huruf a.: Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.

20. INKINDO 20 21 Hal. 13 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Tabel 5 - 21 Remunerasi / Biaya Personil ( Billin g Rate ) Tenaga Pendukung ( Supporting Staffs ) Tahun 202 1 * 5 ) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1,000 NO PERSONIL REMUNERASI / BIAYA PERSONIL ( RUPIAH PER BULAN ) 1 MANAJER KANTOR 11,650,000 2 MANAJER KANTOR LAPANGAN / ADMINSTRATOR 10,600,000 3 SEKRETARIS DW IBAHASA 11,550,000 4 SEKRETARIS 7,400,000 5 OPERATOR KOMPUTER 6,650,000 6 PENGEMUDI 5,200,000 7 KURIR 4,650,000 8 SATPAM 4,650,000 9 PESURUH KANTOR 4,450,000 * 5 ) Referensi Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Tenaga Pendukung Minimal Tahu n 202 1 ( benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1 , 000). Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Tenaga Pendukung untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi P er Provinsi (Tabel 6 - 2 1 ).

32. INKINDO 20 21 Hal. 25 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association L A M P I R A N I. K ualifik asi dan K lasifi kasi Tenaga Ahli Nasional dalam r angka Undangan Pelelangan Internasi onal (ICB) dan Nasional (NCB) A. Tenaga Ahli Nasional ( Professional ) dalam Pelelangan yang d ipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SK K / SK A ) dengan mengikuti antara lain ketentuan: 1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 T ahun 2017 T entang Jasa Konstruksi. 2. P eraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi . 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum D an Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M /2017 T entang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi . 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum D an Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897 / KPTS /M/2017 T entang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi . 5. Peraturan Pengguna Jasa lainnya yang mempersyarat kan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Keahlian (SK K / SKA ). B. Tenaga Ahli Nasiona l ( Professional ) dalam Pelelangan yang tidak d ipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SK K / SK A ) dengan mengikuti antara lain ketentuan : 1. Di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengacu pada Keputusan Menteri No. KM 197 Tahun 2020 Tentang Be saran Minimal Biaya Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi . 2. Peraturan Pengguna Jasa lainnya yang tidak mempersyaratkan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Keahlian (SKK / SKA). C. Tenaga Ahli Sub Profesional : 1. Tenaga Ahli berpendidi kan S1 dengan pengalaman jasa konsultansi profe sional dibidangnya kurang dari 3 (tiga) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Sub Profe sional . 2. Tenaga Ahli berpendidikan D3 dengan pengalaman jasa konsultansi profes ional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Sub Profesional . Catatan: Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) . II. Besaran Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Badan Usaha dan Konsultan Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 1. P enyedia Jasa K onsultansi (Badan Usaha) yang bersifat mencari keuntungan ( profit making organization ) , Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) nya diperhitungkan 100% . 2. Pe nyedia Jasa K onsultansi yang bersifat n ir - laba ( non profit makin g organization ) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas , Lembaga Penelitian , Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya , Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) nya diperhitungkan 70% dari Remunerasi / Biaya Personil Badan Usaha. 3. Untuk P enyedia Jasa Kon sultansi P erorangan , Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) nya diperhitungkan 55 % dari Remunerasi / Biaya Personil Badan Usaha. 4. Untuk Team Leader dan Co - Team Leader , dapat diperhitungkan Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) tambahan sebesar 3% - 6% dari Remunerasi / Biaya Personil Badan Usaha.

26. INKINDO 20 21 Hal. 19 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 4 Sewa Furniture Kanto r ( 8 - 21 ) • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Book Shelf • Water Dispenser • d ll . Set - Bulan Set - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan 1.800 . 000 2.600 . 000 6 00 . 000 250 . 000 1 00 . 000 150 . 000 150.000 5 Biaya Komunikasi Domestic : • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan International : Bulan Bulan Bulan Bulan 7.750 . 000 4 . 00 0 . 000 3 . 250 . 000 8 . 250 . 000 ● Untuk Telepon , Fax , Internet / Wifi , Website , teleconference berbayar (premium) ● Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon, Internet / Wifi , Website , Co - Location Server 6 Penempatan Sementara ( Temporary Lodging ) Untuk proyek ≥ 3 bulan : • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota Org - Hari Org - Hari Org - Hari 85 0 . 000 75 0 . 000 6 0 0 . 000 ● Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek 7 Penginap an Tugas Luar • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapa ngan Org - Hari Org - Hari Org - Hari Org - Hari 60 0 . 000 45 0 . 000 35 0 . 000 30 0 . 000 ● Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek ► Di luar Ibu Kota Kabupaten

37. INKINDO 20 21 Hal. 30 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association • Pasal 168 ayat (1): Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota mengenakan sanksi denda administratif kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5). 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum D an Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017 T entang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi : • Pasal 12 ayat (1) : Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung . • Pasal 12 ayat (2) : Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing - masing asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi untuk dilaporkan kepada Menteri. VIII. Provinsi Baru Untuk Provinsi baru , penentuan besarnya Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) dan Biaya Langsung ( Direct Cost ) Badan Usaha Jasa Konsultansi mengacu kepada I ndeks Standar Remunerasi dan Indeks Biaya Langsung di Provi nsi yang terdekat yang lebih tinggi . IX. Institusi yang sudah meng g unakan Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) dan Biaya Langsung ( Direct Cost ) INKINDO 1. Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias, 2005. 2. Departemen Pekerjaan Umum (PU), 2007. 3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 4. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2013. 5. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 2013 6. PT. Pupuk Indonesia, 2014. 7. Bank Indonesia (BI). 8. Pertamina Sektor Hulu dan Hilir . 9. Badan Ekonomi Kreatif ( Bekraf) , Kementerian Pariwisata . 10. Badan Informasi Geospasial (BIG). 11. Kementerian Pertahanan (Kemenhan). 12. Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bidang Transportasi Udara), 2017. 13. Biro Kepegawaian – Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, 2018. 14. PT. The Jakarta Consulting Group, 2018. 15. PT. PLN (Persero), Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat . 16. Ditjen Pajak, Direktorat Transformasi Proses Bisnis. 17. PT. (Persero) SUCOFINDO JAKARTA, 2019. 18. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan P rovinsi DKI Jakarta, 2019. 19. RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar, 2019. 20. Pustekinfokom KP, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), 2019. 21. PT. VSL Jaya Indonesia, 2019. 22. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) . 23. O toritas Jasa Keuangan (OJK) 2019 . 24. Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020 . 25. PT. Milestone Dinamika Perkasa (branding solutions) 2020 .

9. INKINDO 20 21 Hal. 2 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association 5. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Tenaga Ahli ( Professional ) dalam buku ini disajikan dalam tabel terpisah masing - masing untuk pengadaan J asa Konsultan si (S eleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional ( I nternational Competitive Bidding / ICB ) dan untuk pen gadaan J asa Konsultansi (S eleksi) dalam rangka Pelelangan Nasional ( National Competitive Bidding / N CB), yang dilakukan di W ilayah Republik Indonesia. 6. Mata uang yang dipergunakan untuk Pelelangan Internasional (ICB) maupun Pelelangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah. 7. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) ini dapat digunakan sebagai acuan u ntuk kegiatan Jasa Konsultan si yang didanai oleh APBN, APBD , BUMN, BUMD, dan Swasta . 8. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Tenaga Ahli Nasional bisa dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) dan ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara ( comparable experiences ) sejak lulus dari pendidikan tinggi . 9. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) T enaga Ahli Nasional untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1 - 2 1 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia. 10. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) T enaga Ahli Nasional untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2 - 2 1 (untuk Tenaga A h li dengan syarat SKA) dan Tabel 3 - 21 (untuk Tenaga A hli tanpa syarat SKA) , kedua tabel ini berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark ) . 11. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Tenaga Ahli Sub Pro fesional tercantum dalam Tabel 4 - 2 1 berlaku u ntuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark ) . 12. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Tenaga Pendukung ( Supporting S taff ) dalam Tabel 5 - 21 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) . 13. Indeks Standar Remunerasi P er Provinsi dengan B enchmark ing DKI Jakarta tercantum pada Tabel 6 - 2 1 . 14. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Tenaga Ahli ( Professional ) , Tenaga Ahli Sub Profesional dan Tenaga Pendukung ( Supporting Staff ) untuk masing - masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) d ihitung dengan mengalikan Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark ) dengan Indeks Standar Remunerasi P er Provinsi (Tabel 6 - 2 1 ). 15. INKINDO saat ini belum mengeluarkan Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) T ah un 202 1 untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing . 16. Perhitungan Konversi Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) menurut satuan waktu adalah sebagai berikut : SBOM = SBOB / 4,1 SBOH = ( SBOB / 2 2) x 1,1 SBOJ = ( SBO H / 8 ) x 1,3 d imana : SBOB = Satuan Bi aya Orang Bulan ( Person Month Rate ) SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu ( Person Week Rate ) SBOH = Satuan Biaya Orang Hari ( Person Day Rate ) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam ( Person Hour Rate )

29. INKINDO 20 21 Hal. 22 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 5 Biaya Operasional Kantor Proyek • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan per m 2 per bulan per m 2 per bulan per m 2 per bulan 75.000 60.000 50.00 0 ● Untuk biaya Listrik , Air , Kebersihan , Keamanan Lingkungan, dll (termasuk perawatan) 6 Biaya ATK ( Office Consumables ) ( 8 - 21 ) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan Bulan Bulan Bulan 8. 0 00.000 5. 00 0.000 3. 50 0.000 7 Biay a Komputer & Printer Consumable s ( 8 - 21 ) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan 5 .00 0.000 3. 50 0.000 2 .500 .000 8 Biaya Pelaporan • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Konsep Lap . Akhir • Lapora n Akhir • Ringkasan Eksekutif • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis / Khusus • Dokumen Tender • Manual O&M • Peta / Gambar A3 • Peta / Gambar A2 • SSD (1 TB) • dll. Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Lembar Lembar Buah 15 0.000 2 00 .000 250 .000 4 00 .000 1 0 0.000 100 .000 250 .000 75 0.000 2. 60 0.000 4 0 0.000 5.000 8.000 1. 25 0.000 ● Untuk biaya Pelaporan Standar ● Untuk biaya Pelaporan yang tidak Standar ( ditentukan jenis kertas, cetakan, cover dan penjilidan), maka dihitung sesuai pengeluaran ► Untuk biaya pencetakan Peta / G ambar dengan ukuran A 1 atau lebih besar , maka dihitung sesuai pengeluaran

22. INKINDO 20 21 Hal. 15 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Tabel 7 A - 2 1 Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran Reimbur sable At Cost Tahun 202 1 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 1 Dok umen Perjalanan Ke Luar Negeri ● Biaya untuk pengurusan Paspor , Visa , Fiskal , Sertifikat Kesehatan , dll ● Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi , Perjalanan Dinas , Cuti Tahunan dan Demobilsasi ● Jumlah Trip Keluarga (M ax 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi , Cuti Tahunan dan Demobilisasi • Untuk Lajang Org - Trip ***) Proyek ≥ 12 Bulan : • Untuk Keluarga Org - Trip ***) 2 Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara ● Untuk Penerbanga n Internasional , berlaku tarif IATA , kelas ekonomi ● Untuk Penerbangan Domestik , berlaku tarif kelas ekonomi ● Tidak termasuk Airport Tax • Untuk Lajang • Airport Tax PP Org ***) ***) Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Keluarga PP ***) ► Untuk 1 Is tri , 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahu n • Airport Tax Org ***) ► Untuk 1 Istri , 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun 3 Kelebihan Bagasi ( Excess Baggage ) Kg / Trip ***) ● Max 10 Kg / Orang / Trip ● Hanya untuk Mo bilisasi & Demobilisasi 4 Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri ( Unaccompanied Baggage ) Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Lajang • Untuk Keluarga Kg - Trip Kg - Trip ***) ***) ► Max 25 Kg / Orang / Trip ► Max 40 Kg / Keluarga / Trip 5 Biaya Per jalanan Darat ( Local / Inland Travel ) • Untuk Lajang Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Keluarga Org - Trip Kel - Trip ***) ***)

10. INKINDO 20 21 Hal. 3 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Badan Usaha Jasa Konsultan s i terdiri dari komponen sebagai berikut : REM = GD + BBS + BBU + K d imana : REM = Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) GD = Gaji Dasar ( Basic Salary ) BBS = Beban Biaya Sosial ( Social C harge ) BBU = Beban Biaya Umum ( Overhead Cost ) K = Keuntungan ( Pro fit /Fee ) II. Biaya Langsung ( Direct Cost ) 1. Istilah baku Biaya Langsung yang digunakan dalam Buku Pedoman Standar Minimal 2021 ini merujuk dan selaras dengan pengertian Biaya Langsung Non Personil yang digunakan dalam berbagai peraturan dan perundangan di Ind onesia. Dalam kegiatan Jasa Konsultansi yang berlaku secara internasional istilah ini mengacu pada pengertian Reimbursable Direct Cost . 2. Biaya Langsung ( Direct Cost ) adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultans i yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Berdasarkan cara pembayarannya, Biaya Langsung ( Direct Cost ) ini terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu: a. Rei mbursable A t Cost adalah biaya yang dapat dibayarkan melalui penggantian bia ya sesuai yang dikelu arkan ( At C ost ), sesuai pos anggaran dengan mengikuti batasan maksimum harga satuan (ceiling rate) yang ditetapkan dalam kontrak . Penagihan pada pos anggaran ini didukung dengan D okumen Utama Tagihan berupa tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Biaya Langsung yang bersifat Reimbursable At Cost ini disajikan d alam Tabel 7A - 21 dan Tabel 7B - 21. Tabel 7A - 21 berisi jenis - jenis pos anggaran biaya dan belum mencantumkan angka, karena pos anggaran tersebut secara spesifik terpengaruh oleh tempat dan waktu, yang pada umumnya meliputi :  Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri  Tiket Tr ansportasi Darat / Laut / Udara  Kelebihan Bagasi ( Excess Baggage )  Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri ( Unaccompanied Baggage )  Biaya Perjalanan Darat ( Local / Inland Travel )  Biaya Pembelian Kebutuhan Alat dan Bahan Untuk Pelaksanaan Proyek  Cuti Tahunan ( Annual Leave )  Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website. Tabel 7 B - 21 berisi jenis - jenis pos anggaran biaya dalam kategori at cost yang bersif a t umum dan dicantumkan angka untuk tiap pos anggaran, merupakan biaya yang dapat ditagihkan / dig anti sesu ai pos a nggaran denga n mengikuti bata san maksimum harga satuan ( ceiling rate ) yang di t etapkan dalam kontrak , antara lain meliputi :  Sewa Kendaraan dan O&M ( 8 - 21 )  Sewa Kantor Proyek  Sewa Peralatan Kantor ( 8 - 21 )  Sewa Furniture Kantor ( 8 - 21 )

27. INKINDO 20 21 Hal. 20 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (R P) KETERANGAN 8 Sewa Peralatan Penunjang ( 8 - 21 ) A. Peralatan Pemetaan • Meter Laser • Total Station • Total Station • Theodolite Digital • Waterpass Digital • Waterpass Digital • Hand GPS ( S tatic) • GPS RTK • GPS Static • Echo S ounder • Drone • d ll . B. Peralatan Soil Mech anic • DCP • Benkleman Beam • Sondir • CBR Lapangan C . Non Destructive Test • Hammer Test Mekanik • Hammer Test Digital • Concrete Crack Detector ( U ltrasonic ) Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Uni t - Hari Unit - Hari Unit - hari Unit - Hari Unit - Hari Unit - H ari Unit - Hari Unit - Hari Unit - Hari 250 . 000 15 .000.000 9.000 .000 1. 7 5 0 . 000 5.000.000 3.00 0 . 000 1 . 00 0 . 000 1. 5 0 0 . 000 750.000 2.000.000 1.75 0 .000 150.000 2 50.000 250.000 500.000 150.000 1 .000.000 1.250.000 Disesuaikan dengan type dan merk alat serta spesifikasi , untuk alat berdimensi besar diperhitungkan biaya mobilisasi demolisasi alat ► Untuk tingkat ketelitian tinggi ► Untuk tingkat ketelitian rata - rata ► Untuk tingkat ketelitian tinggi ► Untuk tingkat ketelitian rata - rata ► Untuk tingkat ketelitian tinggi ► Termasuk Operator ► Termasuk operator ► Spesifikasi p aling sederhan a , termasuk op era tor ( 8 - 21 ) Biaya Langsung ( Direct Cost ) untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung P er Provins i (Tabel 8 - 2 1 ) . ***) Bila Lokasi Tujuan dan Sarana Transportasi ke Lokasi Tujuan sudah diketahui, maka Harga Satuan bisa diisi dengan mengikuti aturan yang ada pada Perpres No . 16 Tahun 201 8 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , yaitu pada Pasal 2 6 ayat ( 8 ) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS di tetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas ak hir untuk: a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Catatan: Sewa peralatan survey terkait lainnya dapat dilihat pada standar sewa peralatan oleh agen resmi ala t atau yang diterbitkan oleh instansi terkait .

23. INKINDO 20 21 Hal. 16 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 6 Biaya Pembelian Kebutuhan Alat dan Bahan Untuk Pelaksanaan Proyek Kendaraan : • Roda - 4 • Roda - 2 Peralatan kantor : • Com puter Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A - 3 • Printer Laser Jet A - 4 • Printer Color A - 3 • Printer Color A - 4 • Scanner • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Proyektor • Digital Camera • Plotter • Software / Lisensi • d ll . Furniture Kantor : • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • d ll . Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) *** ) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ● Spesifikasi ditetapkan proyek ► Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan ► Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan 7 Cuti Tahunan ( Annual Leave ) P royek ≥ 12 bulan : • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan Org Org Org Org ***) ***) ***) ***) ● S etelah bertugas 1 tahun terus menerus ● U ntuk tiket pesawat (PP) dan Transport Lokal ● Ketentuan cuti mengikuti Per aturan / Perundangan yang berlaku

11. INKINDO 20 21 Hal. 4 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association  Biaya Komunikasi  Penempa tan Sementara ( Temporary Lodging )  Penginapan Tugas Luar  Sewa Peralatan Penunjang ( 8 - 21 )  Dan biaya - biaya lainnya untuk menunjang kebutuhan pekerjaan. ( 8 - 21 ) Biaya Langsung ( Direct Cost ) ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung P er Provinsi (Tabel 8 - 2 1 ) . Cara pembayaran yang bersifat Reimbursable At Cost ini tidak berlaku untuk jenis Kontrak Lumsum ( L um p S um ). b. Harga Satuan ( Fixed Rat e ) adalah biaya yang dapat ditagihkan / diganti yang dikeluarkan untuk pela ksanaan operasional kegiatan yang sebenarnya berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk set iap pos an ggaran yang telah ditetapkan . Dalam pengajuan tagihan pada pos anggaran ini, cukup dilampirkan D okumen P enunjan g Tagihan yang membuktikan bahwa volume / kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar - benar telah dilaksanakan dan tidak diperlukan bukti harga satuan , maupun besaran pen geluaran biaya yang sebenarnya. Biaya Langsung yang bersifat Fixed Rate ini disajikan dalam Tabel 7C - 2 1, yang pada umum nya meliputi:  Tunjan gan Harian ( Per D iem A llowance )  Tunjanga n Perumahan ( Housing A llowance )  Tunjangan Penempatan ( Relocation Allowance )  Tunjangan Tugas Luar ( Out of Station Allowance )  Biaya Operasional Kantor Proyek  Biaya ATK ( Office Consumables ) ( 8 - 21 )  B iaya Komputer & Printer Consumables ( 8 - 21 )  Biaya Pelaporan ( 8 - 21 ) Biaya Langsung ( Direct Cost ) ini untuk Provinsi lain (dilua r DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung P er Provinsi ( Tabel 8 - 2 1 ) . Cara pembayaran di atas tidak berlaku untuk je nis Kontrak Lumsum ( Lump Sum ). c. Lumsum ( Lum p S um ) adalah biaya suatu atau beberapa item / u nsur pekerjaan dengan harga satuan yan g pasti dan tetap serta ditagihkan / diganti secar a Lumsum ( L ump S um ) dengan melampirkan Dokumen Penunjan g Tagihan berupa bukt i keterlaksanaan unsur pekerjaan dalam pos anggaran dimaksud sesuai dengan volume rincian dalam kontrak sebagaimana tata cara pembayaran Lumsum ( Lump Sum) yang diatur dalam bagian Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) . Biaya Langsung yang bersifat Lumsum ( L ump Sum ) ini disajikan dalam Tabel 7 D - 21, an tara lain be rupa :  Pengumpulan Data S ekunder  Seminar, Webinar , Workshop , Sosialisasi, Pelatihan, Diseminasi, Lokakarya, Diskusi , Koordinasi Antar Instansi , Focus Group Discussion ( FGD ), d an Lain - Lain  S urvey  Tes t Laboratorium  Hak Cipta  Lisensi Perangkat Lunak  Dan lain - lain

25. INKINDO 20 21 Hal. 18 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Tabel 7 B - 2 1 Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran Reimbursable At Cost Tahun 202 1 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 1 Sewa Ken daraan dan O& M ( 8 - 21 ) • Roda - 4 • Roda - 4 • Roda - 2 • Roda - 2 • Kendaraan Air • O &M Roda - 4 • O&M Roda - 2 O&M = Operation & Maintenance Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan Bulan 10 . 3 0 0 . 000 825 . 000 1.800 . 000 300 . 000 ***) 4 . 6 5 0 . 000 85 0 . 000 • Untuk lokasi pro yek terpencil / terisolir di suatu Provinsi , harga dapat 1 , 5 s/d 2 , 5 kali lebih besar • Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda - 4 • Disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan yang diper syaratkan oleh P engguna J asa ► T idak t ermasuk O&M , Driver , 1500 CC M inib us ► Termasuk O&M ► Tidak T ermasuk O&M ► Termasuk O&M ► Termasuk O&M 2 Sewa Kantor Proyek • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan M ² / Bulan M ² / Bulan M ² / Bulan M ² / Bulan 260 . 000 2 1 0 . 000 155 . 000 1 5 5 . 000 ● Kebutuhan ruangan rata - rata 6 M ² per Orang , maksimum untuk 25 orang , dan ruang rapat ± 30 M ² ● Untuk proyek < 6 Bulan , fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksaanaan operasional pekerjaan / proyek ber beda Provinsi / kota / k abupaten dengan Kantor Perusahaan ● Untuk proyek < 6 Bulan , minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan ● Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir / kondisi khusus , harga dapat 1 , 5 s/d 2 , 5 kali lebih besar 3 Sewa Peralatan Kanto r ( 8 - 21 ) • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A - 3 • Printer Laser Jet A - 4 • Printer Color A - 3 • Printer Color A - 4 • Scanner A - 3 • Scanner A - 4 • Mesin Fotocopy • Proyektor • Digital Camera • Plotter • d ll . Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Un it - Bulan Unit - Bulan Unit - Hari Unit - Bulan Unit - Bulan 1 . 250 . 000 2 . 000 . 000 1 . 500 . 000 850 . 000 950 . 000 750 . 000 6 00 . 000 450 . 000 6 . 000 . 000 750 . 000 5 00 . 000 5 . 250 . 000 • Disesuaikan dengan spesifikasi Peralatan yang dipersyaratkan oleh P engguna J asa

28. INKINDO 20 21 Hal. 21 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Tabel 7 C - 2 1 Biaya Langsung Dengan Cara Pembayara n Fixed Rate Ta hun 2021 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 1 Tunjangan Harian ( Per Diem Allowance ) Khusus P royek < 3 bulan : • J akarta • Provinsi • Kabupaten / Kota Org - Hari Org - Hari Org - Hari 850 .000 750 .000 6 00 .000 ● Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian ● Berlaku h anya untuk Lajang , penugasan di luar domisili Kantor Perusahaan < 3 bulan ● Untuk proyek ≥ 3 bulan , d iganti dengan Tunjangan Perumahan 2 Tunjangan Perumahan ( Housing Allowance ) P royek ≥ 3 bulan ( Prof Staf ) : • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota P royek ≥ 3 bulan ( Sub Prof ) : • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota P royek ≥ 12 bulan ( Prof Staf ) • Jakarta • Provi nsi • Kabupaten / Kota Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Kel - Bulan Kel - Bulan Kel - Bulan 5.500 .000 4 .500.000 3. 600 .000 4. 000 .000 2.800. 000 2. 600 .000 7.50 0.000 6.750 .000 6. 000 .000 ● Untuk proyek < 12 bulan , dib ayar diawal proyek ● Untuk proyek ≥ 12 bulan , dibayar disetiap awal tahun proyek ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Keluarga ► Untuk Keluarga ► Untuk Keluarga 3 Tunjangan Penempatan ( Relocation Allowance ) Untuk proyek ≥ 24 bulan : • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota Penugasan Penugasan Penugasan 2 3 .000.000 2 3 .000.000 2 3 .000.000 ● Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga 4 Tunjangan Tugas Lua r ( Out of Station Allowance / OSA ) • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan Org - Hari Org - Hari Org - Hari Org - Hari 35 0.000 350.000 350.000 350.000 ● Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor pro yek ● Untuk Uang Harian, diluar biaya penginapan ► Di luar Ibu Kota Kabupaten

19. INKINDO 20 21 Hal. 12 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Tabel 4 - 2 1 Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Tahun 202 1 Untuk Tenaga Ahli Sub Profesional * 4 ) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1 , 000 NO PERSONIL REMUNERASI / BIAYA PERSONIL ( RUPIAH PER BULAN ) 1 ASISTEN AHLI ( Sub Profes s ional Staff ) 13,950,000 2 OPERATOR CAD / CAM 11,650,000 3 OPERATOR SIG 11,650,000 4 PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK 13,950,000 5 P EMROGRAM BASIS DATA 13,950,000 6 OPERATOR BASIS DATA 13,500,000 7 PEMELIHARA SISTEM 13,500,000 8 TEKNISI JARINGAN T EKNOLOGI INFORMASI 13,500,000 9 ADMINISTRATOR WEB 13,500,000 10 DESAIN GRAFIS 13,950,000 11 TEKNISI PERANGKAT KERAS 11,650,000 12 F ASILITATOR 11,650,000 13 TEKNISI KHUSUS / INSPEKTUR KHUSUS 13,500,000 14 TEKNISI 11,650,000 15 INSPEKT UR 11,650,000 16 SURVEYOR 11,000,000 * 4 ) Referensi Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) M inimal Tahun 202 1 ( benchmarking DKI Jakarta deng an Indeks = 1 , 000). Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunera si (Tabel 6 - 2 1 ). Catatan : 1. Personil dalam kategori Sub Profes s ional Staff ini adalah Tenaga Ahli ber pendidikan S1 atau yang disetarakan dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun . 2. S emua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultan si yang berpendidikan dibawah S1 dengan pengalaman kerja berapapun , dikategorikan sebagai T ena ga Sub Professi onal . 3. Fa s ilitator dalam tabel ini adalah fa s ilitator yang ber pendidikan dibawah S1. Fa s ilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun keatas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli. 4. Teknisi Khusus / Inspektur Khusus adalah pers onil yang memiliki S ertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu / spesifik dan langka seperti : inspector pre – post tension , grouting inspector , inspe k t u r pengeboran pondasi dalam dan sejenisnya. 5. Teknisi / Inspektur adalah personil yang mem iliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu yang umum diperlukan dalam pekerjaan prasarana umum seperti: inspektur pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan.

33. INKINDO 20 21 Hal. 26 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association 5. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu dan masih langka , dapat diperhitungkan Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) tambahan yang bersifat k husus . C ontoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi ter tentu , antara lain dan tidak terbatas seperti di bawah ini : • Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay , Suspension Bridge , Jembatan Box Girder , Arch Bridge , dll . ) . • Stru c ture Engineer pada pekerjaan Power Plant • Mechani cal Engineer pada pekerjaan Power Plant • Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant , Highrise Building , dll . • Geologist pada pekerjaan Power Plant , Highrise Building , Bendungan / Dam dll . • Geotechnical Engineer pada pekerjaan Power Plant , Bendungan / Dam • Environmental Engineer pada pekerjaan Power Plant , Highrise Building , dll . • Blasting Engineer pada pekerjaan Tunnel , Dam , dll . • Value Engineering Specialist / Value Management Specialist • System Security Specialist • Legal Contractual Expert / Advisor • Public P rivate Partnership (PPP / KPBU ) Specialist • Risk Analyst • Financ ial Specialist pada proyek PPP / KPBU • Gender Specialist • Hospital Management Specialist • Information and Com m unication Technology Specialist • Untuk Tenaga Ahli yang bekerja pada Sektor Swasta • d ll . Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek , yaitu: SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu ( Person Week Rate ) SBOH = Satuan Biaya Orang Hari ( Person Day Rate ) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam ( Person Hour Rate ) III. Imbal Jasa Keahlian / Honor / Gaji yang diterima oleh Tenaga Ahli Berdasark an Lampiran Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 T entang Standar D an Pedoman Pengadaan J asa Konstruksi Melalui Penyedia, Lampiran JK S t a ndar Do kumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha Bab III Huruf F, butir 35.5 huruf (c) T entang Klarifikasi D an Negosiasi Biaya , batasan Imbal Jasa Keahlian / Honor / Gaji yang diterima Tenaga A hli adalah: 1. Untuk Tenaga Ahli Tetap diberikan minimal 25% dari Remunerasi / Biaya Langsung ( Billing Rate ) yang diterima Penyedia Jasa dari Pengguna Jasa . 2. Untuk Tenaga Ahli Tidak Tetap diberikan minimal 40% dari Remunerasi / Biaya Langsung ( Billing Rate ) yang diterima Penyedia Jasa dari Pengguna Jasa . IV. Perhi tungan Pengalaman P rofes ional Riil yang setara ( Comparable Experiences ) Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rill untuk seorang T enaga A hli ditetapkan sebagai berikut : 1. Pengalaman profesional riil yang setara ( Comp arable Experi e nces ) dengan bidang yang diperlukan , diperhitungkan 100% . 2. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang , diperhitungkan 8 0% .

31. INKINDO 20 21 Hal. 24 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Tabel 8 - 2 1 Indeks Biaya Langsung P er Provinsi Tahun 202 1 NO PROVINSI INDEKS 1 Nanggroe Aceh Darussalam 0.963 2 Sumatera Utara 0.924 3 Sumatera Barat 0.900 4 Riau 0.894 5 Kepulauan Riau 1.125 6 Jambi 0.881 7 Sumatera Selata n 0.882 8 Kepulauan Bangka Belitung 0.943 9 Bengkulu 0.860 10 Lampung 0.849 11 Banten 0.889 12 DKI Jakarta ( Benchmarking ) 1.000 13 Jawa Barat 0.905 14 Jawa Tengah 0.876 15 DI Yogyakarta 0.906 16 Jawa Timur 0.909 17 Bali 1.043 18 Nusa Tenggara Ba rat 0.897 19 Nusa Tenggara Timur 0.888 20 Kalimantan Barat 0.984 21 Kalimantan Tengah 0.934 22 Kalimantan Selatan 0.942 23 Kalimantan Timur 1.006 24 Kalimantan Utara 0.988 25 Sulawesi Utara 0.943 26 Sulawesi Tengah 0.851 27 Sulawesi Tenggara 0.892 28 Sulawesi Selatan 0.908 39 Sulawesi Barat 0.903 30 Gorontalo 0.942 31 Maluku 1.102 32 Maluku Utara 1.088 33 Papua 1.852 34 Papua Barat 1.175 Tabel 8 - 21 ini b erlaku hanya untuk beberapa J enis P engeluaran yang tertera pada Tabel 7 B - 2 1 dan Tabel 7 C – 21 . Indeks Biaya Langsung Per Provinsi ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut .

21. INKINDO 20 21 Hal. 14 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Tabel 6 - 2 1 Indeks Sta ndar Remunerasi P er Provinsi Tahun 202 1 NO PROVINSI INDEKS 1 Nanggroe Aceh Darussalam 1.090 2 Sumatera Utara 0.938 3 Sumatera Barat 0.893 4 Riau 0.966 5 Kepulauan Riau 0.996 6 Jambi 0.879 7 Sumatera Selatan 0.915 8 Kepulauan Bangka Beli tung 0.923 9 Bengkulu 0.842 10 Lampung 0.857 11 Banten 0.885 12 DKI Jakarta ( Benchmarking ) 1.000 13 Jawa Barat 0.809 14 Jawa Tengah 0.808 15 DI Yogyakarta 0.814 16 Jawa Timur 0.878 17 Bali 0.861 18 Nusa Tenggara Barat 0.890 19 Nusa Tenggara Timur 0.884 20 Kalimantan Barat 0.846 21 Kalimantan Tengah 0.910 22 Kalimantan Selatan 0.927 23 Kalimantan Timur 0.977 24 Kalimantan Utara 0.978 25 Sulawesi Utara 0.991 26 Sulawesi Tengah 0.890 27 Sulawesi Tenggara 0.91 3 28 Sulawesi Selatan 0.947 29 Sulawesi Barat 0.919 30 Gorontalo 0.877 31 Maluku 0.929 32 Maluku Utara 0.935 33 Papua 1.179 34 Papua Barat 1.151 1. Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi ini berlaku apabila pengadaa n dan p elaksanaan oper asional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan T enaga A hli juga berasal dari Provinsi tersebut . 2. Apabila T enaga A hli berasal dari luar Provinsi tersebut , maka yang dipakai adalah Indeks Standar Remunerasi Provinsi yang lebih t inggi , ant ara provinsi asal domisili T enaga A hli dan provinsi pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung .

17. INKINDO 20 21 Hal. 10 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Tabel 3 - 21 Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Tahun 202 1 untuk Tenaga Ahli Nasional ( Professional ) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK / SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara ( comparable experiences ) * 3 ) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1 , 000 TENAGA AHLI TANPA SKK / SKA DAN TAHUN PENGALAMAN REMUNERASI / BIAYA PERSONIL ( RUPIAH PER BULAN ) S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara 1 **) 26,600,000 34,500,000 2 **) 28,500,000 36,500,000 3 21,950,000 30,400,000 38,5 0 0,000 4 23,500,000 32,300,000 40,450,000 5 25,050,000 34,200,000 42,450,000 6 26,600,000 36,100,000 44,450,000 7 28,150,000 38, 000,000 46,450,000 8 29,650,000 39,900,000 48,450,000 9 31,200,000 41,800,000 50,450,000 10 32,750,000 43,650,000 52,450,000 11 34,300,000 45,550,000 54,450,000 12 35,850,000 47,450,000 56,450,000 13 37,350,000 49,350,000 58,450,000 14 38,900,000 51 ,250,000 60,450,000 15 40,450,000 53,150,000 62,4 5 0,000 16 42,000,000 55,050,000 64,400,000 17 43,550,000 56,950,000 66,400,000 18 45,050,000 58,850,000 68,400,000 19 46,600,000 60,750,000 70,400,000 20 48,150,000 62,650,000 72,400,000 21 49,700,000 64,550,000 74,400,000 22 51,250,000 66,450,000 76,400,000 23 52, 75 0,000 68,300,000 78,400,000 24 54,300,000 70,200,000 80,400,000 25 55,850,000 72,100,000 82,400,000 * 3 ) Referensi Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Minimal Tahun 202 1 ( B en chmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1 , 000). * *) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap S ub P rofessional (lihat T abel 4 - 21) Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKK / SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulas i tahun pengalaman profesi yang setara ( comparable experiences ) dihitung sejak tamat pendidikan S1. Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi P er Provins i (Tabel 6 - 2 1 ). Catatan : 1. NCB ( National Competitive Bidding ) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Kon sultansi yang terdaftar di Republik Indonesia .

13. INKINDO 20 21 Hal. 6 The National Association Of Ind onesian Consultants, A FIDIC Me mber Association Tabel 1 - 2 1 Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Tahun 202 1 untuk Tenaga Ahli Nasional ( Professional ) b erpendidikan S1/S2/S3 d alam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara ( comparable experiences ) * 1 ) TAHUN PENGALAMAN TENAGA AHLI REMUNERASI / BIAYA PERSONIL ( RUPIAH PER BULAN ) S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara 1 **) 58 , 550 , 000 62,250,000 2 **) 64 , 600 , 000 68,800,000 3 46 , 750 , 000 70 , 900 , 000 75,350,000 4 53 , 050 , 000 77 , 200 , 000 81,900,000 5 59 , 100 , 000 83 , 250 , 000 88,500,000 6 65 , 400 , 000 89 , 550 , 000 95,050,000 7 71 , 400 , 000 95 , 850 , 000 101,600,000 8 77 , 700 , 000 101 , 850 , 000 108, 1 50,000 9 83 , 750 , 000 108 , 150 , 000 11 4 , 75 0,000 10 90 , 050 , 000 114 , 450 , 000 121, 300 ,000 11 96 , 350 , 000 120 , 500 , 000 12 7 , 850 ,000 12 102 , 400 , 000 126 , 800 , 000 134, 4 00,000 13 108 , 700 , 000 133 , 100 , 000 141,250,0 00 14 114 , 750 , 000 139 , 150 , 000 147,800,000 15 121 , 050 , 000 145 , 450 , 000 154,350,000 16 127 , 050 , 000 151 , 750 , 000 160,950,000 17 133 , 350 , 000 157 , 800 , 000 167,500,000 18 139 , 650 , 000 164 , 100 , 000 174,050,000 19 145 , 700 , 000 170 , 100 , 000 1 80,600,000 20 152 , 000 , 000 176 , 400 , 000 187,200,000 21 158 , 050 , 000 182 , 700 , 000 193,750,000 22 164 , 350 , 000 188 , 750 , 000 200,550,000 23 170 , 500 , 000 195 , 050 , 000 206,850,000 24 176 , 800 , 000 201 , 350 , 000 213,700,000 25 183 , 100 , 000 207 , 40 0 , 000 220,500,000 * 1 ) Referensi Remunerasi / Biaya Personil ( Billing Rate ) Minimal Tahun 202 1 ini b erlaku sa ma besarnya di seluruh Provinsi Indonesia . **) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap S ub P rofessional (lihat T abel 4 - 2 1 ) . Undan gan Pelelangan Internasional (ICB / International Competitive Bidding) adalah undangan pelelangan yang pekerjaannya dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan bisa diikuti oleh Badan Usaha J asa K onsultan si dari negara lain .

Dilihat

  • 49 Total Views
  • 23 Website Views
  • 26 Embeded Views

Tindakan

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+

Embeds 1

  • 13 www.google.com