Billing-Rate-INKINDO-2020

Dokumen Umum / Internal INKINDO

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

5.

6.

7.

34. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Jl. Bendungan Hilir Raya No.29, Jakarta 10210 T elp. (021) 573 8577 | Fax. (021) 573 3474 W ebsite: www .inkindo.org E-mail : inkindo@inkindo.org I K A T A N N A S I O N A L K O N S U L T A N I N D O N E S I A

1. PEDOMAN ST ANDAR MINIMAL T AHUN 2020 BIA Y A LANGSUNG PERSONIL DAN BIA Y A LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIA T AN JASA KONSUL T ANSI REMUNERA TION/BILLING RA TE AND DIRECT COST FOR CONSUL T ANCY SER VICES I K A T A N N A S I O N A L K O N S U L T A N I N D O N E S I A

4. KODE ETIK IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk: a. Menjunjung ti nggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat. b. Bertindak jujur , tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat. c. Tukar menukar pengeta huan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan. d. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan m emadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi , dan integritas tinggi. e. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya. f. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara - cara persaingan yang tidak sehat. g. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi. h. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggungjawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.

30. INKINDO 20 20 Hal. 23 V. Pedoman Penggunaa n Ind eks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain (selain Provinsi DKI Jakarta) Ilustrasi perhitungan B iaya L angsung P ersonil dan B iaya L angsung Non P ersonil atas penggunaan I ndeks untuk P rovinsi lain . Contoh : 1. Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Su matera Barat (Tabel 5 - 20 ) = 0 , 8 89 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta ( Tabel 2 - 20 ) = Rp . 2 5 . 0 0 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) Maka: Biay a Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0 , 8 89 x Rp . 2 5 . 0 0 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp . 2 2 . 225 . 00 0 , - Dibulatkan = Rp . 2 2 . 2 50.000 , - Ilustrasi diatas berlaku untuk o perasional pekerjaa n / proyek yang ber langsung di Provinsi Sum atera B ar at , dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sum atera Barat . 2. Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Su matera Barat (Tabel 5 - 20 ) = 0 , 8 89 Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Su matera Utara (Tabel 5 - 20 ) = 0 , 93 4 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta ( Tabel 2 - 20 ) = Rp. 2 5 . 0 0 0.000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) Maka: Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0 , 9 3 4 x Rp . 2 5 . 0 0 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp . 2 3 . 3 5 0 . 0 0 0 , - Dibulatkan = Rp . 2 3 . 3 50 . 000 , - Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / p royek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat , dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi) . 3. Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Su matera Barat (Tabel 5 - 20 ) = 0 ,8 89 Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Jawa Barat (Tabel 5 - 20 ) = 0 , 8 05 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta ( Tabel 2 - 20 ) = Rp. 2 5 . 0 0 0.000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) Maka: Bi aya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0 ,8 8 9 x Rp . 2 5 . 0 0 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp . 2 2 . 225 . 00 0 , - Dibulatkan = Rp . 2 2 . 2 5 0 . 00 0 , - I lustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat , dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Barat yang lebih tinggi) . 4. Indeks Biaya Lan g sung Non Personil P rovinsi Su matera Barat (Tabel 7 - 20 ) = 0, 908 Sewa Kendaraan Roda - 4 di Provinsi DKI Jakarta ( Tidak termasuk O&M , Driver ) = Rp . 10 . 3 00 . 000 , - (Tabel 6B - 20 ) Maka: Sewa Kendaraan Roda - 4 di Provinsi Sumatera Barat ( Tidak termasuk O&M , Driver ) = 0 , 908 x Rp . 10 . 3 00 . 000 , - = Rp . 9 . 352 . 4 00 , - Dibulatkan = Rp. 9 . 4 0 0 . 00 0 , -

32. Representasi di Indonesia Jl. Bendungan Hilir Raya No. 29, Central Jakarta 10210 - INDONESIA Phone: +62-21 573 8577 (Hunting) Fax: +62-21 573 3474 Email: inkindo@inkindo.org Website: www.inkindo.org BENGKULU RIAU SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN JAWA TENGAH BALI KALIMANTAN TENGAH NTB D.I.YOGYAKARTA NTT JAWA TIMUR MALUKU PAPUA BARAT MALUKU UTARA SULAWESI TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN BARAT BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA UTARA ACEH KALIMANTAN SELATAN GORONTALO SULAWESI UTARA PAPUA SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT LAMPUNG KALIMANTAN UTARA JAWA BARAT BANTEN DKI .JAKARTA

29. INKINDO 20 20 Hal. 22 Untuk Mata Uang Rupiah : Y4 = f * Y1 * Kurs = f * { 1140 + 0 , 00 15 GDP + 0 , 057 P + 1179 TPP } * Kurs ..... ... ..... .......... (4) Y5 = f * Y2 * Kurs = f * { 2864 + 0 , 0 0 06 GDP + 0 , 499 P + 1182 TPP } * Kurs ........ ............... (5) Y6 = f * Y3 * Kurs = f * { 7120 + 0 , 00 15 GDP + 0 , 03 P + 1253 TPP } * Kurs ... ........... .... ... .. (6) d imana : Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD) , un tuk Tenaga Ahli Asing Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y4 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah) , untuk Tenag a Ahli Nasional Y5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y6 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional f = 0 , 3 5 dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia den gan Input Jasa negara OECD ( Organisation for Economic Cooperation and Development ) Kurs = Kurs pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst GDP = Produk Domestik Regional Bruto ( dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst TPP = Tahun Pengalaman Personil catatan : GDP = Rp. 1 .893.475 , - ( forecast Tahun 2020 untuk Provinsi DKI Jakarta ) P = 10. 626 ( forecast Tahun 2020 untuk Provinsi DKI Jakarta ) Kurs USD = Rp. 15.000 , - ( forecast Tahun 2020 ) 2. B iaya Langsung P ersonil dengan pendidikan S1 , S2 dan S3 dalam rangka U ndangan Pelelangan Nasional (N CB) untuk tahun ke n, n+1 , n+2 , dst . , dihitung dengan menggunakan rumus (7) , (8) dan (9) dengan basis Tahun 2020 (n = 2020 ) . Untuk Mata Uang Rupiah: Y7 = { 102251 + 4 GDP + 639 P + 1 500293 TPP } ...... ... ......... . ... ... .. .......... (7) Y8 = { 3925545 + 8 GDP + 273 P + 1836 207 TPP } .......... . . ... ......... . ... . ........ (8) Y9 = { 6097532 + 9 GDP + 503 P + 20 96827 TPP } ...... ...... ............ .... . ....... (9) d imana : Y7 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y8 = Biaya Langsung Personil untu k pendidikan S2 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y9 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst P = Jumlah Pend uduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1 , n+2 , dst TPP = Tahun Pengalaman Personil catatan : GDP = Rp . 1. 893.475 , - ( forecast Tahun 2020 untuk Provinsi DKI Jakarta ) P = 10 .626 ( forecast Tahun 2020 untuk Provinsi DKI Jakarta )

8. INKINDO 20 20 Hal. 1 P P E E D D O O M M A A N N S S T T A A N N D D A A R R M M I I N N I I M M A A L L TAHUN 2020 Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) & Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) Untuk Usaha J asa Konsultansi Pedoman Standar Minimal Tahun 2020 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh Pengguna J asa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Per kira an Sendiri (HPS) untuk kegiatan Usaha J asa K onsultansi . Sebagaiman a diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 20 1 8 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , pada Pasal 2 6 a yat ( 1 ) disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian d an menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan , serta pada Pasal 26 ayat (5) huruf a. disebutkan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan . Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pad a Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal " , dan pada ayat (3) dise butkan bahwa "Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri" , serta pada Pasal 93 disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan a hli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif" . Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R epublik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , pada Pasal 8 dis ebutkan bahwa "Besaran Remunerasi Mi nimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri " , dan pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahl i yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung" , serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kual ifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing - masing A sosiasi P erusahaan atau A sosiasi P rofesi untuk dilaporkan kepada Menteri" . Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umu m dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897 / KPTS /M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe rumahan Rakyat Republik Indonesia telah memutuskan dan menetapkan pada Lampiran I "Besaran Remunerasi Minimal Tahun 20 18 " , dan pada Lampiran II "Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 20 18 " . Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) seba gai Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultan si menerbitkan secara resmi Pedoman Standar Minimal Tahun 2020 untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan , dalam penghitungan dan penyusunan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1 ) Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 .

14. INKINDO 20 20 Hal. 7 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , pada Pasal 4 ay at (2 ) dis ebutkan bahwa Tenaga Kerja Konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultansi konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai Jenjang Jabatan Ahli. 3. Untuk Tenaga Ahli yang memberikan layanan jasa konsultansi di bidang Non Jasa K onstr uksi , masih banyak yang belum mensyaratkan tentang keharusan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA) , kecuali ditentukan oleh masing - masing Pengguna Jasa . 4. NCB ( National Competitive Bidding ) adalah pelelangan yang diselengg arakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Perusahaan yang terdaftar di Republik Indonesia . 5. Berdasarkan Undang - Undang No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada Pasal 43 ayat ( 2 ) , Pengguna dan Penyedia Jasa Konsultan si Kons truksi wajib memperhatikan S tandar R emunerasi M inimal , dan juga diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2017 dan Keputusan Menteri PUPR No. 897/KPTS/M/2017. 6. Untuk pekerjaan selain bidang Jasa Konstruksi dan pekerjaan yang di dana i Anggaran Pendap atan dan Belanja Daerah ( APBD ), maka Biaya Langsung Personil pada tabel ini dapat dijadikan sebagai acuan. Contoh penggunaan Tabel 2 - 20 : 1. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli yang tidak ber SKA / SKK , Pendidikan S1 / Setara , dengan pengalaman 5 ta hun = Rp. 2 2 . 0 00.000, - 2. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Muda, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 2 5 . 0 00.000, - 3. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 2 8 . 0 00.000, - 4. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 3 9 . 25 0.000, - 5. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 3 2 . 5 00.000, - 6. Biaya Langsung Per sonil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 4 4 . 7 50.000, - 7. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S3 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 5 3 . 5 0 0.000, -

9. INKINDO 20 20 Hal. 2 Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2020 yang disusun INKINDO ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) . Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) untuk T enaga Ahli ( Professional ) dihitung ber dasar kan rumus perkiraan No. ( 1 ) s/d ( 9 ) yang terdapat pada Lampiran buku ini ( butir I V) dengan menggunakan indikator sosial ekonomi yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik , Bank Indonesia dan Instansi Pemerintah terkait berupa forecast Tahun 2020 . Dalam m engguna k an Pedoman Standar Minimal Tahun 2020 ini , dipakai ketentuan sebagai berikut : I. Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billi ng Rate ) 1. Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional) adalah Satuan Biaya yang digunakan dalam J asa K onsultansi yang sudah mencakup Gaji Dasar ( Basic Salary ), Beban Biaya Sosial ( Social Charge ), Beban Biaya Umum ( Overhead Cost ), dan Ke untungan ( Profit/Fee ). 2. Biaya Langsung Personil dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan H arga P asar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen - dokumen yang dapat dipertanggungjawabka n. 3. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Nasional. 4. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pe n gadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (N CB), yang dilakukan di W ilayah Republik Indonesia. 5. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah. 6. Biaya Langsung Pe rsonil bagi seorang T enaga A hli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara ( comparable experiences ) sejak lulus dari pendidikan tinggi . 7. Biaya Langsung Personil T enaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultan si dalam rangka Undangan Pelelangan Internasiona l (ICB) tercantum dalam Tabel 1 - 20 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia. 8. Biaya Langsung Personil T enaga Ahli Nasional untuk pengadaan Jasa Konsultansi d alam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2 - 20 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark ) . 9. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3 - 20 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark ) . 10. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4 - 20 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark ) . 11. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan B enchmarking DKI Jakarta tercan tum pada Tabel 5 - 20 . 12. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing - masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (seb agai Benchmark ) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5 - 20 ).

25. INKINDO 20 20 Hal. 18 Tabel 6 C - 20 Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) Tahun 2020 Untuk Jenis Pengeluaran Lump Sum Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu , dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus , seperti :  Pengumpulan Data Sekunder  Seminar , Workshop , Sosialisasi , Training , Desiminasi , Loka Karya , Diskusi , Koordinasi antar Instansi , FGD ( Focus Group Discussion )  Survey  Biaya Test Laboratorium  Hak Cipta  dll.

11. INKINDO 20 20 Hal. 4  Tunjangan Harian ( Per Diem Allowance )  Tunjangan Perumahan ( Housing Allowance )  Penempatan Sementara ( Temporary Lodging )  Tunjangan Penempatan ( Relocation Allowance )  Tunjangan Tugas Luar ( Out of Station Allowance / OSA )  Penginapan Tugas Luar  Cuti Tahunan ( Annual Leave )  Biaya Pelaporan  Sewa Peralatan Penunjang **)  Dan biaya - biaya lainnya untuk menunjang kebutuhan pekerjaan. **) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7 - 20 ) . c. Lum p S um (Tabel 6C - 20 ), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus , seperti:  Pengumpulan Data Se kunder  Seminar , Workshop , Sosialisasi , Training , Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi , FGD ( Focus Group Discussion )  Survey  Biaya Test Laboratorium  Hak Cipta  dst. nya 2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan s umber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri , nilai kontrak dinyatakan dalam R upiah. 3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan B enchmarking Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7 - 20 .

28. INKINDO 20 20 Hal. 21  Blasting Engineer pada pekerjaan Tunnel , Dam , dll .  Value Engineering Specialist / Value Management Specialist  System Security Specialist  Legal Contractual Expert  Public Private Partnership (PPP / KPBU ) Specialist  Risk Analyst  Financ ial Spe cialist  Project Management Specialist  Information and Com m unication Technology Specialist  Untuk Tenaga Ahli yang bekerja pada Sektor Swasta  d ll . Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan wakt u yang lebih pendek , yaitu : SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu ( Person Week Rate ) SBOH = Satuan Biaya Orang Hari ( Person Day Rate ) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam ( Person Hour Rate ) III. Pengalaman P rofes ional Riil dan Biaya Langsung Personil Dalam rangka eval uasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rill untuk seorang T enaga A hli ditetapkan sebagai berikut : 1. Pengalaman profesional riil yang setara ( Comparable Experi e nces ) di bidang yang diperlukan , diperhitungkan 100% . 2. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang , diperhitungkan 8 0% . 3. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang , akan tetapi terkait , diperhitungkan 5 0 % . 4. Pengalaman yang tidak terkait , diperhitungkan 0 % (tidak diperhitungkan) . IV. Per hitungan Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing R ate ) untuk Tahun 2020 dan Tahun selanjutnya serta untuk adendum atas k ontrak yang lebih dari 1 tahun 1. Biaya Langsung P ersonil dengan pendidikan S1 , S2 dan S3 dalam rangka U ndangan Pelelangan I nterna sional (ICB) untuk tahun ke n, n+1 , n+2 , dst . , dihitung dengan menggunakan rumus (1) , (2) , (3) , (4) , (5) da n (6) dengan basis T ahun 2020 (n = 2020 ) . Untuk Mata Uang Internasional : Y1 = { 1 140 + 0 , 0 015 GDP + 0 , 057 P + 1179 TPP } ................ .................................. (1) Y2 = { 2864 + 0 , 0 0 06 GDP + 0 , 499 P + 118 2 TPP } .................................................. (2) Y3 = { 7120 + 0 , 00 15 GDP + 0 , 03 P + 125 3 TPP } ................ .... ........................ ....... .. (3) d imana : Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD) , u ntuk Tenaga Ahli Asing GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst TPP = Tahun Pengalaman Personil Catatan : INKINDO saat ini bel um mengeluarkan Biaya Langsung Personil untuk T ahun 2020 untuk Tenaga Ahli Asing .

31. INKINDO 20 20 Hal. 24 VI. Pedoman Standar Minimal dan Sanksi Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing R ate ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) ini , merupakan “ Pedoman Standar Minimal ” , dan diharapkan agar Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga “ Pedoman Standar Minimal ” ini . Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konst ruksi, pada Pasal 93 disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif" . Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Rem unerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung" , serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing - masing A sosiasi P erusahaan atau A sosiasi P rofesi untuk dilaporkan kepada Menteri" . VII. Provinsi Baru Untuk Provinsi baru , maka penentuan besarnya B iaya L angsung P ersonil ( Remuneration / Billing R ate ) dan Biaya Langsung N on Personil ( Direct Cost ) mengacu kepada indeks di Provinsi yang terdekat yang lebih tinggi . VIII. Institusi yang sudah meng g unakan Billing Rate INKINDO 1. Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias, 2005. 2. Departemen Pekerjaan Umum (PU), 2007. 3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 4. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2013. 5. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 2013 6. PT. Pupuk Indonesia, 2014. 7. Bank Indo nesia (BI). 8. Pertamina Sektor Hulu dan Hilir . 9. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) , Kementerian Pariwisata . 10. Badan Informasi Geospasial (BIG). 11. Kementerian Pertahanan (Kemenhan). 12. Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bidang Transportasi Udara), 2017. 13. Bi ro Kepegawaian – Sek s retariat Jenderal Kementerian Kesehatan, 2018. 14. PT. The Jakarta Consulting Group, 2018. 15. PT. (Persero) SUCOFINDO JAKARTA, 2019. 16. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2019. 17. RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar, 20 19. 18. Pustekinfokom KP, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), 2019. 19. PT. VSL Jaya Indonesia, 2019. 20. PT. Indra Karya (persero). 21. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) .

33. 1. DPP INKINDO – ACEH Jl. Teuku Chik Ditiro No, 202, Banda Aceh Tlp/Fax : 62-651.23734 /48492/635663 Email : donya_aceh@yahoo.co.id 5. DPP INKINDO – KEPULAUAN RIAU Jl. Bunguran No. 53 Perumnas Sei Jang Tanjung Pinang Kepulauan Riau Tlp/ Fax : 62-771. 23772 Email: inkindo_kepri@yahoo.com 6.DPP INKINDO – JAMBI J l. Untung Suropati Nomor 137 Rt 46 Kel. Jelutung Kec. Jelutung–JAMBI Tlp/ Fax : 62-741. 443906 Email: inkindojbi@yahoo.co.id 7. DPP INKINDO BANGKA BELITUNG Jl. Raya Selindung Lama No. 7A rt 02 Rw 02 Kel. Selindung Gabek Pangkal Pinang 33117 Tlp/Fax : 62-717. 4261515, F 436341 Email: dppinkindobabel@ymail.com 8. DPP INKINDO–SUMATERA SELATAN Jl. Raya Musi II No.591 Rt.07 Kel. Karang Jaya – Palembang Tlp/Fax : 62-711.444171 Email: dppinkindosumsel@yahoo.co.id 2. DPP INKINDO – SUMATERA UTARA Jl. Setia Budi Komplek Business Point Blok BB No. 14, Medan–Sumatera Utara Tlp/ fax : 62-61.8226897 Email: inkindo_sumut@yahoo.com 3. DPP INKINDO – SUMATERA BARAT Jl. Jayapura II/ 10 Asratek , Padang – Sumatera Barat Tlp/ Fax : 62-751. 7059866 Email: inkindo_sb@yahoo.com.sg 4. DPP INKINDO – RIAU Komplek Simpang 3 Bisnis Center Blok. B. No.6-7 Jl. Jenderal Sudirman, Pekanbaru–RIAU Tlp/Fax : 62-761.25484/29198 Email: inkindo.riau@gmail.com 9. DPP INKINDO – BENGKULU Jl. Kapuas Raya No.45, Lingkar Barat–Bengkulu Tlp/Fax : 62-736.345654 Email: inkindo_bengkulu@yahoo.co.id 10. DPP INKINDO – LAMPUNG Jl. Dr. Harun I/96 Kota Baru–Lampung Tlp/Fax : 62-721.265917 Email: inkindo_lampung@yahoo.com 11. DPP INKINDO–BANTEN Komp. Ruko Kawasan Glodok Blok F/21 – Serang Tlp/Fax : 62-254.211680 Email : susi_btn@yahoo.com 12. DPP INKINDO – DKI JAKARTA Jl. Pertani No.7 Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan Tlp/Fax : 62-21. 7942940, 7942938 / 7942941 13. DPP INKINDO – JAWA BARAT Komp. Ruko Blok. E-5 Segitiga Mas Kosambi. Jl. A, Yani No.221-223, Bandung–Jawa Barat Tlp/Fax : 62-22. 7237064-5-7237778 F Email : inkindojabar@yahoo.com 14. DPP INKINDO–JAWA TENGAH Jl. Puri Anjasmoro Blok. O-1/21–Semarang Tlp/Fax : 62-24.7606292/7603340 Email: inkindojawatengah@yahoo.com 15. DPP INKINDO – D.I YOGYAKARTA Jl. Godean KM. 5 Gg. Nogosaren Baru No. 32 Banyuraden, Gamping Sleman Yogyakarta Tlp/Fax : 62-274.627063/627151 Email : bebasari@devi@yahoo.com 16. DPP INKINDO – JAWA TIMUR Jl. Rungkut Asri Utara VII/7, Surabaya Tlp/Fax : 62-31.8715438/ 8702310/8707249 Email: inkindo_jawatimur@yahoo.com 17. DPP INKINDO – KALIMANTAN TIMUR Jl. Kelengkeng (Vorvo) Rt. 08 No.1 Samarinda - Kalimantan Timur Tlp/Fax : 62-541.738180 Email: inkindokaltim@yahoo.com 18. DPP INKINDO – KALIMANTAN SELATAN Jl. Gatot Subroto V.Rt. 32 No.32, Banjarmasin Tlp/Fax : 62-511.3267063/3264842 19. DPP INKINDO – KALIMANTAN TENGAH Jl. Semeru No.38-Palangkaraya Tlp/Fax : 62-536.3235048/46 Email: inkindokalteng@gmail.com 20. DPP INKINDO – KALIMANTAN BARAT Jl. Johar No.55, Pontianak Tlp/Fax : 62-561.743527 21. DPP INKINDO – SULAWESI UTARA Jl. Gunung Kerinci No. 33 Kel. Bumi Nyiur Lingk IV Kec. Wanea – Manado Tlp/Fax : 62-431.858959/ 866124 Email : a115y3@yahoo.com 22. DPP INKINDO – SULAWESI TENGGARA Jl. Syech Yusuf No. 99, Kendari Tlp/Fax : 62-401.3125477 Email: inkindo_sultra@yahoo.co.id 24. DPP INKINDO – SULAWESI SELATAN Jl. Panakukang Mas Boulevard Blok. Rubi II/47, Makasar Tlp/Fax : 62-411.455201-221 25. DPP INKINDO – GORONTALO Jl. Samratulangi No.97-Kota Gorontalo Tlp/Fax : 62-435.831902/831346/ 821624/831902 Email : olla_item@yahoo.co.id 27. DPP INKINDO – BALI Jl. Drupadi VI No.3–Denpasar Tlp/Fax : 62-361.245966/245952/245977 Email: inkindobali@yahoo.co.id 28. DPP INKINDO – NUSA TENGGARA BARAT Jl. Panjitilar Negara No.89A–Mataram Tlp/Fax : 62-370.642819 Email : inkindontb@yahoo.co.id 29. DPP INKINDO – NUSA TENGGARA TIMUR Ruko Lontar Permai Blok.B/18 Jl.Wolter Monginsidi . Kupang Tlp/Fax : 62-380.826038/824004 Email : inkindo_ntt@yahoo.com 30. DPP INKINDO – MALUKU Jl. Sedap Malam No. 9, Ambon 97000 Tlp/Fax : 62-911.343992 Email: inkindo_iknmaluku@yahoo.co.id 31. DPP INKINDO – MALUKU UTARA Jl. Kalumata Puncak No.8–Ternate Tlp/Fax : 62-921.3110476 Email : endho@ymail.com 32. DPP INKINDO – PAPUA Jl. Raya Abepura No. 28 Bucend II Jayapura – Papua Tlp/Fax : 62-967. 522994/523135/523135 F Email : inkindo.papua@yahoo.com 33. DPP INKINDO–PAPUA BARAT Jl. Trikora No. 055 Wosi Sakato Monokwari Tlp/Fax : 62-986. 2701315/211024 Email : inkindo_pabar@yahoo.co.id 34. DPP INKINDO KALIMANTAN UTARA Jl. Sei Kapuas Gang 2 No. 61 RT. 04 Kampung Enam-Tarakan 77123 Email : dppinkindokaltara@gmail.com 26. DPP INKINDO – SULAWESI BARAT Jl. RE Martadinata Komp. Ruko No. 1 Perum Legenda Garden Simboro, Mamuju Tlp/Fax : 62-426.22302 E-mail : inkindosulbar@yahoo.com 23. DPP INKINDO – SULAWESI TENGAH Jl. Balai Kota Selatan No.02, Palu Tlp/Fax : 62-451.426225 Email : inkindosulteng@yahoo.com

16. INKINDO 20 20 Hal. 9 Tabel 4 - 20 Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) Tahun 2020 Untuk Tenaga Pendukung ( Supporting Staff ) *) PROVINSI DKI JAK ARTA Indeks = 1, 000 NO PERSONIL RUPIAH PER BULAN 1. MANAJER KANTOR 11. 25 0.000 2. MANAJER KANTOR LAPANGAN / ADMINSTRATOR 10, 2 5 0,000 3. SEKRETARIS DWIBAHASA 11, 1 5 0.000 4. SEKRETARIS 7,150,000 5. OPERATOR KOMPUTER 6,400,000 6. PENGEMUDI 5.000.000 7 . KURIR 4,500,000 8. SATPAM 4,500,000 9. PESURUH KANTOR 4,300,000 *) Referensi B iaya M inimal Tahun 2020 ( benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1 , 000). Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya L angsung Personil per Provinsi (Tabel 5 - 20 ).

10. INKINDO 20 20 Hal. 3 13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya L angsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut : SBOM = SBOB / 4,1 SBOH = ( SBOB / 2 2) x 1,1 SBOJ = ( SBO H / 8 ) x 1,3 d imana : SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan ( Person Month Rate ) SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu ( Person Week Rate ) SBOH = Satuan Biaya Orang Hari ( Person Day Rate ) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam ( Person Hour Rate ) Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakuk an sebagai berikut : BLP = GD + BBS + BBU + K d imana : GD = Gaji Dasar ( Basic Salary ) BBS = Beban Biaya Sosial ( Social C harge ) BBU = Beban Biaya Umum ( Overhead Cost ) K = Keuntungan ( Profit /Fee ) II. Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) 1. Biaya Langsung No n Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang p elaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung N on Personil ini terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: a. Reimbu r sable (Tabel 6A - 20 ), adalah biaya yang dapat diganti sebesar yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran - pengeluaran yang sesungguhnya ( at cost ) sesuai mata anggaran biaya yang dit etapkan , dan mengikuti batasan maksimum harga satuan ( ceiling rate ) , seperti:  Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri  Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara  Kelebihan Bagasi ( Excess Baggage )  Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri ( Unaccompanied Baggage )  Biaya Perjal anan Darat ( Local / Inland Travel )  Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek  Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website. b. Fixed Unit Rate (Tabel 6B - 20 ), adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:  Sewa Kendaraan dan O&M * * )  Sewa Kantor Proyek  Sewa Peralatan Kantor * * )  Sewa Furniture Kantor * * )  Biaya Operasional Kantor Proyek  Biaya ATK ( Office Consumables ) * * )  Biaya Komputer & Printer Consu mables * * )  Biaya Komunikasi

27. INKINDO 20 20 Hal. 20 LAMPIRAN I. K ualifik asi dan K lasifi kasi Tenaga Ahli Nasiona l dalam Rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Nasional (NCB) A. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SK K / SK A ) dengan mengikuti ketentuan: 1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang J asa Konstruksi. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstr uksi . 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897 / KPTS /M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi . 4. Peraturan lainnya yang mempersyarat kan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Keahlian (SK K / SKA ). B. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang tidak Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SK K / SK A ) dengan mengikuti ketentuan Pengguna J asa C. Tenaga Sub Profesion al 1. Tenaga Ahli berpendidikan S1 dengan pengalaman jasa konsultansi professional dibidangnya kurang dari 3 (tiga) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Sub Profe s sional . 2. Tenaga Ahli berpendidikan D3 dengan pengalaman jasa konsultansi professional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Sub Profe s sional . Catatan: Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) . II. Penentuan Bi aya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli ditentukan dengan kriteria sebagai ber ikut : 1. Pemberi Jasa K onsultansi yang bersifat mencari keuntungan ( profit making organization ) , Biaya Langsung Personil nya diperhitungkan 100% . 2. Pemberi Jasa K onsultansi yang bersifat n ir - laba ( non profit making organization ) seperti Lembaga Pemerintah (Uni versitas , Lembaga Penelitian , Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya , Biaya Langsung Personil nya diperhitungkan 70% . 3. Untuk Pemberi Jasa Konsultansi P erorangan , Biaya Langsung Personil nya diperhitungkan 55 % . 4. Untuk Team Leader dan Co - Team Leader , dapat di perhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% - 6% . 5. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan yang bersifat k husus . C ontoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu , antara lain dan ti dak terbatas seperti di bawah ini :  Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay , Suspension Bridge , Jembatan Box Girder , Arch Bridge , dll . ) .  Struture Engineer pada pekerjaan Power Plant  Mechanical Engineer pada pekerjaa n Power Plant  Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant , Highrise Building , dll .  Geologist pada pekerjaan Power Plant , Highrise Building , dll .  Geotechnical Engineer pada pekerjaan Power Plant  Environmental Engineer pada pekerjaan Power Plant , Highrise Building , dll .

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897 / KPTS /M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , telah memutuskan dan menetapkan pada Lampiran I "Besaran Remunerasi Minimal Tahun 201 8 " , dan pada Lampiran II "Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tah un 201 8 " . Buku ini merupakan salah satu wujud pelayanan INKINDO , yang memiliki manfaat strategis bagi anggota maupun pemangku kepentingan sektor Usaha Jasa Konsultan si . M engingat bahwa INKINDO adalah Asosiasi Perusahaan di bidang Usaha Jasa Konsultansi ya ng memiliki anggota saa t i ni seban yak 6. 501 perusahaan jasa k onsultansi yang berada di seluruh Indonesia , maka praktis INKINDO merupakan cerminan dan representasi dari sektor Usaha Jasa Konsultansi secara nasional. Buku Pedoman ini juga disusun melalui kajian teoritis yang solid , mendalam dan komprehensif dengan melibatkan lembaga dan tenaga ahli yang kompeten dan independen . Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini juga dipertimbangkan tingkat inflasi dan faktor sosial ekonomi di masing - masing Provinsi serta simulasi prediksi GDP tahun yang akan datang . Semoga Buku Pedoman ini dapa t digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB ) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Jakarta, Desember 2019 Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)

15. INKINDO 20 20 Hal. 8 Tabel 3 - 20 Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) Tahun 2020 Untuk Tenaga Sub Profesional *) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1 , 000 NO PERSONIL RUPIAH PER BULAN 1 ASISTEN AHLI ( Sub Profesional Staff ) 13,500,000 2 OPERATOR CAD / CAM 11,250,000 3 OPERATOR SIG 11.250. 000 4 PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK 13.500.000 5 PEMROGRAM BASIS DATA 13.500.000 6 OPERATOR BASIS DATA 13.050.000 7 PEMELIHARA SISTEM 13.050.000 8 TEKNISI JARINGAN T EKN OLOGI INFORMASI 13.050.000 9 ADMINISTRATOR WEB 13.050.000 10 DESAIN GRAFIS 13.5 0 0. 000 11 TEKNISI PERANGKAT KERAS 11,250,000 1 2 FASILITATOR 11,250,000 13 TEKNISI KHUSUS / INSPEKTUR KHUSUS 13.050.000 14 TEKNISI 11,250,000 15 INSPEKT UR 11,250,000 16 SURVEYOR 10, 65 0,000 *) Referensi B iaya M inimal Tahun 2020 ( benchmarking DKI Jak arta dengan Indeks = 1 , 000). Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5 - 20 ). Catatan : 1. Personil dalam kategori Sub Profesional Staff ini adalah Tenaga Ahli ber pen didikan S1 dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun . 2. S emua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultan si yang berpendidikan dibawah S1 dengan pengalaman kerja berapapun , dikategorikan sebagai T enaga Sub Profesio nal . 3. Fa s ilitator dalam tabel ini adalah fa s ilitator yang ber pendidikan dibawah S1. Fa s ilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun keatas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli. 4. Teknisi Khusus / Inspektur Khusus adalah personil yang memili ki S ertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu seperti : inspector pre – post tension , grouting inspector , inspe k t u r pengeboran pondasi dalam dan sejenisnya. 5. Teknisi / Inspektur adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) unt uk bidang ketrampilan tertentu seperti: inspektur pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan.

2. KATA PENGANTAR Puji syukur atas r ahm at Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sa nya Ikatan Nasional Konsultan Indonesia ( INKINDO ) telah menerbitkan Buku ” PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2020 ” Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Kegiatan Usah a Jasa Konsultansi, yang berlaku baik untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi maupun untuk Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi . Buku ini diperbarui dan diterbitkan setiap tahu n oleh INKINDO sejak tahun 200 5 , dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Ang garan Biaya (RAB) u ntuk Usaha Jasa Konsultansi , yang mencakup Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ). Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 20 1 8 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , pada Pasal 2 6 a yat ( 1 ) disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian d an menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan , serta pada Pasal 26 ayat ( 5) huruf a. disebutkan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan . INKINDO m enerbitkan secara resmi b uku ini untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan sumber data yang dapat dipertanggu ngjawabkan , sebagaimana dimaksud dalam Pepres tersebut . Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal " , dan pada ayat (3) disebutkan bahwa "Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri" , serta pada Pasal 93 disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif" . Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerj a Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , pada Pasal 8 dis ebutkan bahwa "Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri " , dan pada Pasal 12 ayat (1) d isebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan lang sung" , serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing - masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri" .

26. INKINDO 20 20 Hal. 19 Tabel 7 - 20 Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2020 * * ) NO PROVINSI INDEKS 1 Nanggroe Aceh Darussalam 0.916 2 Sumatera Utara 0.928 3 Sumatera Barat 0.908 4 Riau 0.890 5 Kepulauan Riau 1.164 6 Jambi 0.849 7 Sumatera Selatan 0.898 8 Kepulauan Bangka Belitung 0.913 9 Bengkulu 0.887 10 Lampung 0.823 11 Banten 0.918 12 DKI Jakarta ( Benchmarking ) 1.000 13 Jawa Barat 0.946 14 Jawa Tengah 0.900 15 DI Yogyakarta 0.953 16 Jawa Timur 0.946 17 Bali 1.114 18 Nusa Tenggara Barat 0.914 19 Nusa Tenggara Timur 0.911 20 Kalimantan Barat 1.043 21 Kalimantan Tengah 0.938 22 Kalimantan Selatan 0.958 23 Kalimantan Timur 1.045 24 Kalimantan Utara 1.022 25 Sulawesi Utara 1.007 26 Sulawesi Tengah 0.888 27 Sulawesi Tenggara 0.929 28 Sulawesi Selatan 0.930 39 Sulawesi Barat 0.859 30 Gorontalo 0.919 31 Maluku 1.230 32 Maluku Utara 1.099 33 Papua 2.010 34 Papua Barat 1.234 * * ) B erlaku hanya untuk beberapa J enis P engeluaran Fixed Unit Rate ( l ihat Tabel 6B - 20 ) Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut .

17. INKINDO 20 20 Hal. 10 Tabel 5 - 20 Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2020 NO PROVINSI INDEKS 1 Nanggroe Aceh Darussalam 1.087 2 Sumatera Utara 0.934 3 Sumatera Barat 0.889 4 Riau 0.963 5 Kepulauan Riau 0.993 6 Jambi 0.876 7 Sumatera Selatan 0.913 8 Kepulauan Bangka Belitung 0.921 9 Bengkulu 0.839 10 Lampung 0.854 11 Bant en 0.882 12 DKI Jakarta ( Benchmarking ) 1.000 13 Jawa Barat 0.805 14 Jawa Tengah 0.804 15 DI Yogyakarta 0.810 16 Jawa Timur 0.874 17 Bali 0.858 18 Nusa Tenggara Barat 0.886 19 Nusa Tenggara Timur 0.879 20 Kalimantan Barat 0.843 21 Kalimantan Tengah 0.908 22 Kalimantan Selatan 0.925 23 Kalimantan Timur 0.974 24 Kalimantan Utara 0.9 75 25 Sulawesi Utara 0.989 26 Sulawesi Tengah 0.886 27 Sulawesi Tenggara 0.910 28 Sulawesi Selatan 0.945 29 Sulawesi Barat 0.916 30 Gorontalo 0.874 31 Maluku 0.9 25 32 Maluku Utara 0.932 33 Papua 1.175 34 Papua Barat 1.147 Catatan : 1. Indeks ini berlaku apabila pengadaan, pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan T enaga A hli juga be rasal dari Provinsi tersebut . 2. Apabila T enaga A hli berasal dari luar Provinsi tersebut , maka yang dipakai adalah Indeks Biaya L angsung Personil (BLP) Provinsi mana yang lebih t inggi , antara provinsi asal domisili tenaga ahli dan provinsi pelaksanaan operasi onal pekerjaan / proyek berlangsung .

24. INKINDO 20 20 Hal. 17 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 17 Sewa Peralatan Penunjang**) A. Peralatan Pemetaan  Meter Laser  Total Station  Theodilite T0  Theodolite T1  Theodolite T2  Theodolite TS  Waterpass  Hand GPS (static)  GPS RTK  Echo S ounder  Drone  d ll . B. Peralatan Soil Mechanic  DC P  Benkleman Beam  Sondir  CBR Lapangan C. Non Destructive Test  Hammer Test Mekanik  Hammer Test Digital  Concrete Crack Detector ( U ltrasonic ) Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Hari Unit - Hari U nit - Hari Unit - hari Unit - Hari Unit - Hari Unit - H ari Unit - Hari Unit - Hari Unit - Hari 250 . 000 9.000.000 7 5 0.000 7 50.000 1 . 500 . 000 1. 7 5 0 . 000 1 . 250 . 000 1 . 00 0 . 000 7 50 . 000 2.000.000 80 0 .000 150.000 150.000 250.000 500.000 150.000 1.000.000 1.250 .000 Disesuaikan dengan type dan merk alat serta spesifikasi , untuk alat berdimensi besar diperhitungkan biaya mobilisasi demolisasi alat ► Spesifikasi yang paling sederhana , tanpa operator **) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7 - 20 ) ***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui , maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate . B ila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui , maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost . Catatan: Sewa p eralatan survey terkait lainnya dapat dilihat pada standar sewa peralatan oleh instansi resmi terkait .

12. INKINDO 20 20 Hal. 5 Tabel 1 - 20 Biaya Langsung Personil ( Remunerat ion / Billing Rate ) Tahun 2020 untuk Tenaga Ahli Nasional b erpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara ( comparable experiences ) *) TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN RUPIAH PER BULAN S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara 1 **) 56,000,000 60,500,000 2 **) 62,000,000 67,000,000 3 42,750,000 68,250,000 73,500,000 4 48,750,000 74,500,000 80,250, 000 5 55,000,000 80,750,000 86,750,000 6 61,250,000 87,000,000 93,250,000 7 67,250,000 93,000,000 99,750,000 8 73,500,000 99,250,000 106,500,000 9 79,750,000 105,750,000 113,000,000 10 86,000,000 111,750,000 119,500,000 11 92,250,000 118,000,000 126,000,000 12 98,250,000 124,250,000 132,750,000 13 104,500 ,000 130,250,000 139,250,000 14 110,750,000 136,500,000 145,750,000 15 117,000,000 143,000,000 152,250,000 16 123,000,000 149,000,000 159,000,000 17 129,250,000 15 5,250,000 165,500,000 18 135,500,000 161,250,000 172,250,000 19 141,500,000 167,500,000 179,000,000 20 148,000,000 174,000,000 185,500,000 21 154,000,000 180,000,000 19 2,000,000 22 160,250,000 186,250,000 198,500,000 23 166,250,000 192,500,000 205,500,000 24 172,500,000 198,500,000 211,750,000 25 179,000,000 204,750,000 218,250,000 *) Referensi Biaya Minimal Tahun 2020 dan b erlaku sa ma besarnya di seluruh Provinsi Indonesia . **) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap S ub P rofessional (lihat T abel 3 - 20 ) . Undangan Pelelangan Internasional (ICB / International C ompetitive Bidding) adalah undangan pelelangan yang pekerjaannya dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan terbuka / diikuti oleh P erusahaan J asa K onsultan si dari negara lain .

19. INKINDO 20 20 Hal. 12 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 6 Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek Kendaraan :  Roda - 4  Roda - 2 Peralatan kantor :  Computer Desk Top  Laptop  Printer Laser Jet A - 3  Printer La ser Jet A - 4  Printer Color A - 3  Printer Color A - 4  Scanner  Mesin Fotocopy  Mesin Fax  Mesin Ketik  LCD Proyektor  Digital Camera  Plotter  Software / Royalty  Perlengkapan Khusus  d ll . Furniture Kantor :  Meja dan Kursi Kerja  Meja dan Kursi Rapat  Air Conditioner  Fili ng Cabinet  White Board  Shelf  Water Dispenser  d ll . Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At C ost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost ● Spesifikasi ditetapkan proyek ► Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan ► Termasuk biay a registrasi dan asuransi kendaraan 7 Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website Unit At Cost Catatan : Penentuan harga “ At Cost ” ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No . 16 Tahun 201 8 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , yaitu pada Pasal 2 6 a yat ( 8 ) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS di tetapkan paling l a ma 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk : a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi ; atau b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemili han dengan prakualifikasi .

13. INKINDO 20 20 Hal. 6 T abel 2 - 20 Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) Tahun 2020 untuk Tenaga Ahli Nasional b erpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara ( comparable experiences ) *) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1 , 000 KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAM AN RUPIAH PER BULAN S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara TENAGA AHLI (TIDAK PUNYA SKA / SKK) ► 1 **) 24,500,000 31,500,000 2 **) 26,500,000 33,500,000 AHLI MUDA ► 1 3 19,000,000 28,250,000 35,500,000 2 4 20,500,000 30,000,000 37,500,000 AHLI MADYA ► 1 3 5 22,000,000 32,000,000 39,500,000 2 4 6 23,500,000 33,750,000 41,500,000 3 5 7 25 ,000,000 35,750,000 43,500,000 AHLI UTAMA ► 1 4 6 8 26,500,000 37,500,000 45,500,000 2 5 7 9 28,000,000 39,250,000 47,500,000 3 6 8 10 29,500,000 41,250,000 49,500,000 4 7 9 11 31,000,000 43,000,000 51,500,000 5 8 10 12 32,500,000 44,750,000 53,5 00,000 6 9 11 13 34,000,000 46,750,000 55,500,000 7 10 12 14 35,500,000 48,500,000 57,500,000 8 11 13 15 37,000,000 50,250,000 59,500,000 9 12 14 16 38,500,000 52,250,000 61,500,000 10 13 15 17 40,000,000 54,000,000 63,500,000 11 14 16 18 41,50 0,000 55,750,000 65,500,000 12 15 17 19 43,000,000 57,750,000 67,500,000 13 16 18 20 44,500,000 59,500,000 69,500,000 14 17 19 21 46,000,000 61,250,000 71,500,000 15 18 20 22 47,500,000 63,250,000 73,500,000 16 19 21 23 49,000,000 65,000,000 75,5 00,000 17 20 22 24 50,500,000 66,750,000 77,500,000 18 21 23 25 52,000,000 68,750,000 79,500,000 *) Referensi Biaya Minimal Tahun 2020 ( B enchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1 , 000). * *) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap S ub P r ofessional (lihat T abel 3 - 20 )  Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman profesi yang setara ( comparable experiences ).  Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan memiliki SKA, perhitung an pengalaman nya berdasarkan akumulasi pengalaman profesi yang setara ( comparable experiences ), bukan dihitung sejak kepemilikan SKA. Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalik an dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Pro vinsi (Tabel 5 - 20 ). Catatan : 1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , pada Pasal pada Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kom petensi Kerja (SKK).

18. INKINDO 20 20 Hal. 11 Tabel 6 A - 20 Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) Tahun 2020 Untuk Jenis Pengeluaran Reimbursable NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 1 Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri ● Biaya untuk pengurusan Paspor , Visa , Fiskal , Sertifikat Kesehatan , dll ● Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi , Perjalanan Dinas , Cuti Tahunan dan Demobilsasi ● Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilis asi , Cuti Tahunan dan Demobilisasi  Untuk Lajang Org - Trip At Cost Proyek ≥ 12 Bulan :  Untuk Keluarga Org - Trip At Cost 2 Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara ● Untuk Penerbangan Internasional , berlaku tarif IATA , kelas ekon omi ● Untuk Penerbangan Domestik , berlaku tarif kelas ekonomi ● Tidak termasuk Airport Tax  Untuk Lajang  Airport Tax PP Org At Cost At Cost Proyek ≥ 12 bulan :  Untuk Keluarga PP At Cost ► Untuk 1 Istri , 2 anak (belum kawin) dengan usia d ibawah 18 tahu n  Airport Tax Org At Cost ► Untuk 1 Istri , 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun 3 Kelebihan Bagasi ( Excess Baggage ) Kg / Trip At Cost ● Max 10 Kg / Orang / Trip ● Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi 4 Bag asi yang Tidak Dibawa Sendiri ( Unaccompanied Baggage ) Proyek ≥ 12 bulan :  Untuk Lajang  Untuk Keluarga Kg - Trip Kg - Trip At Cost At Cost ► Max 25 Kg / Orang / Trip ► Max 40 Kg / Keluarga / Trip 5 Biaya Perjalanan Darat ( Local / Inlan d Travel )  Untuk Lajang Proyek ≥ 12 bulan :  Untuk Keluarga Org - Trip Kel - Trip At Cost At Cost

21. INKINDO 20 20 Hal. 14 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 4 Sewa Furniture Kantor ** )  Meja dan Kursi Kerja  Meja dan Kursi Rapat  Air Conditioner  Filing Cabinet  White Board  Book Shelf  Water Dispenser  d ll . Set - Bulan Set - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan 1.800 . 000 2.600 . 000 6 00 . 000 250 . 000 1 00 . 000 150 . 000 150.000 5 Biaya Operasional Kantor Proyek  Kantor Utama Proyek  Kantor Sub Proyek  Kantor Lapangan per m 2 per bulan per m 2 per bulan per m 2 per bulan 75.000 60.000 50.000 ● Untuk biaya Listrik , Air , Kebersihan , Keamanan Lingkungan, dll (termasuk perawatan) 6 Biaya ATK ( Office Consumables ) ** )  Kantor Utama Proyek  Kantor Sub Proyek  Kantor Lapanga n Bulan Bulan Bulan 8 . 0 0 0 . 000 5 . 00 0 . 000 3 . 50 0 . 000 7 Biaya Komp uter & Printer Consumables ** )  Kantor Utama Proyek  Kantor Sub Proyek  Kantor Lapangan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan 5 . 00 0 . 000 3 . 50 0 . 000 2 . 50 0 . 000 8 Biaya Komunikasi Domestic :  Kantor Utama Proyek  Kantor Sub Proyek  Kantor Lapangan Inte rnational : Bulan Bulan Bulan Bulan 7.750 . 000 4 . 00 0 . 000 3 . 250 . 000 8 . 250 . 000 ● Untuk Telepon , Fax , Internet / Wifi , Website ● Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon, Internet / Wifi , Website , Co - Location Server

23. INKINDO 20 20 Hal. 16 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 14 Penginap an Tugas Luar  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota  Lokasi Proyek / Lapangan Org - Hari Org - Hari Org - Hari Org - Hari 60 0 . 000 45 0 . 000 35 0 . 000 30 0 . 000 ● Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek ► Di luar Ibu Kota Kabupaten 1 5 Cuti Tahunan ( Annual Leave ) P royek ≥ 12 bulan :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota  Lokasi Proyek / Lapangan Org Org Org Org ***) ***) ***) ***) ● S et elah bertugas 1 tahun terus menerus ● U ntuk tiket pesawat (PP) dan Transport Lokal ● Ketentuan cuti mengikuti Peraturan / Perundangan yang berlaku 1 6 Biaya Pelaporan Kantor Utama Proyek :  Laporan Pendahuluan  Laporan Antara  Konsep Lap . Akhir  Laporan Akhir  Ringkasan Eksekutif  Laporan Bulanan  Laporan Triwulan  Laporan Teknis / Khusus  Dokumen Tender  Manual O&M  SSD (1 TB)  Flash Disk  d ll . Kantor Lapangan Proyek :  Konsep Lap . Akhir  Laporan Akhir  Laporan Bulanan  Laporan Triwulan  Laporan Teknis / Kh usus Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buah Buah Buku Buku Buku Buku Buku 15 0 . 000 2 0 0 . 000 250 . 000 3 0 0 . 000 1 0 0 . 000 10 0 . 000 25 0 . 000 75 0 . 000 2 . 60 0 . 000 4 0 0 . 000 1.000.000 1 00 . 000 20 0 . 000 25 0 . 000 10 0 . 000 2 0 0 . 000 5 0 0 . 000 ● Untuk b iaya Pelaporan S tandar ● Untuk biaya Pelaporan yang tidak Standar ( ditentukan jenis kertas, cetakan, cover dan penjilidan ), maka dihitung sesuai pengeluaran ● Untuk biaya pembuatan gambar teknik / peta dengan ukuran diatas A3 , maka dihitun g sesuai pengeluaran

20. INKINDO 20 20 Hal. 13 Tabel 6 B - 20 Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) Tahun 2020 Untuk Jenis Pengeluaran Fixed Unit Rate NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 1 Sewa Kendaraan dan O&M ** )  Roda - 4  Roda - 4  Roda - 2  Roda - 2  Kendaraan Air  O &M Roda - 4  O&M Roda - 2 O&M = Operation & Maintenance Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan Bulan 10 . 3 0 0 . 000 825 . 000 1.800 . 000 300 . 000 ***) 4 . 6 5 0 . 000 85 0 . 000  Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi , harga dap at 1 , 5 s/d 2 , 5 kali lebih besar  Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda - 4  Disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan yang diper syaratkan oleh P engguna J asa ► T idak t ermasuk O&M , Driver ► Termasuk O&M ► T idak t ermasuk O&M ► Termasuk O&M ► Termasuk O&M 2 Sewa Kantor Proyek  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota  Lokasi Proyek / Lapangan M ² / Bulan M ² / Bulan M ² / Bulan M ² / Bulan 260 . 000 2 1 0 . 000 155 . 000 1 5 5 . 000 ● Kebutuhan ruangan rata - rata 6 M ² per Orang , maksimu m untuk 25 orang , dan ruang rapat ± 30 M ² ● Untuk proyek < 6 Bulan , fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksaanaan operasional pekerjaan / proyek ber beda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan ● Untuk proyek < 6 Bulan , minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan ● Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir / kondisi khusus , harga dapat 1 , 5 s/d 2 , 5 kali lebih besar 3 Sewa Peralatan Kantor ** )  Computer Desk Top  Laptop  Printer Laser Jet A - 3  Printer Laser Jet A - 4  Printer Colo r A - 3  Printer Color A - 4  Scanner A - 3  Scanner A - 4  Mesin Fotocopy  Mesin Fax  LCD Proyektor  Digital Camera  Plotter  d ll . Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Hari Unit - Bulan Unit - Bu lan 1 . 250 . 000 2 . 000 . 000 1 . 500 . 000 850 . 000 950 . 000 750 . 000 6 00 . 000 450 . 000 6 . 000 . 000 450 . 000 750 . 000 5 00 . 000 5 . 250 . 000  Disesuaikan dengan spesifikasi Peralatan yang dipersyaratkan oleh P engguna J asa

22. INKINDO 20 20 Hal. 15 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 9 Tunjangan Harian ( Per Diem Allowance ) Khusus P royek < 3 bulan :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota Org - Hari Org - Hari Org - Hari 850 . 000 750 . 000 6 00 . 000 ● Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian ● Berlaku h anya untuk Lajang , penugasan di luar domisili Kantor Perusahaan < 3 bulan ● Untuk proyek ≥ 3 bulan , diganti dengan Tunjangan Pe rumahan 10 Tunjangan Perumahan ( Housing Allowance ) P royek ≥ 3 bulan ( Prof Staf ) :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota P royek ≥ 3 bulan ( Sub Prof ) :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota P royek ≥ 12 bulan ( Prof Staf )  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Kel - Bulan Kel - Bulan Kel - Bulan 5.500 . 000 4 . 50 0 . 000 3 . 600 . 000 4 . 000 . 000 2.800. 000 2 . 600 . 000 7.50 0 . 000 6.75 0 . 000 6 . 00 0 . 000 ● Untuk proyek < 12 bulan , dibayar diawal proyek ● Un tuk proyek ≥ 12 bulan , dibayar disetiap awal tahun proyek ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Keluarga ► Untuk Keluarga ► Untuk Keluarga 11 Penempatan Sementara ( Temporary Lodging ) Un tuk proyek ≥ 3 bulan :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota Org - Hari Org - Hari Org - Hari 85 0 . 000 75 0 . 000 6 0 0 . 000 ● Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek 12 Tunjangan Penempatan ( Relocation Allowance ) Untuk proyek ≥ 24 bu lan :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota Penugasan Penugasan Penugasan 2 3 . 0 00 . 000 2 3 . 0 00 . 000 2 3 . 0 00 . 000 ● Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga 13 Tunjangan Tugas Luar ( Out of Station Allowance / OSA )  Jakarta  Prov insi  Kabupaten / Kota  Lokasi Proyek / Lapangan Org - Hari Org - Hari Org - Hari Org - Hari 35 0 . 000 3 5 0 . 000 3 5 0 . 000 3 5 0 . 000 ● Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek ● Untuk Uang Harian , diluar biaya pengina pan ► Di luar Ibu Kota Kabupaten

Views

  • 101 Total Views
  • 49 Website Views
  • 52 Embeded Views

Tindakan

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+

Embeds 2

  • 18 www.google.com
  • 6 www.google.co.id