Billing-Rate-INKINDO-2019

Dokumen Umum / Internal INKINDO

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

1. Jl. Bendungan Hilir Raya No.29 Jakarta 10210 - Indonesia Telp : (62-21) 5738577 Fax : (62-21) 5733474 E-mail : inkindo@inkindo.org : info@inkindo.org Website : www.inkindo.org PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2019 BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI REMUNERATION/BILLING RATE AND DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

3. Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , telah memutuskan dan menetapkan pada Lampiran I "Besaran Remunerasi Minimal Tahun 201 8 " , dan pada Lampiran II "Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 201 8 " . Buk u ini merupakan salah satu wujud pelayanan INKINDO kepada anggota maupun pemangku kepentingan sektor jasa konsultan yang memiliki manfaat strategis. M engingat bahwa INKINDO adalah Asosiasi Perusahaan di bidang Usaha Jasa Konsultansi yang merepresentasikan kepentingan lebih dari 5 8 00 perusahaan jasa k onsultansi di seluruh Indonesia , maka praktis INKINDO merupakan cerminan dari sektor jasa konsultansi secara nasional. Buku Pedoman ini juga disusun melalui kajian teoritis yang solid dan komprehensif den gan melibatkan lembaga dan tenaga ahli yang kompeten dan independen . Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini juga dipertimbangkan tingkat inflasi di masing - masing Provinsi. Semoga B uku Pedoman ini dapat d igunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencan a Anggaran Biaya (RAB ) maupun dalam m enetap k an Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Jakarta, November 2018 Dewan Pengurus Nasiona l Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)

31. INKINDO 201 9 Hal. 24 Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 93 disebutkan bahwa "Setiap Pe ngguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan t ertulis dan/atau denda administratif" . Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsulta nsi Konstruksi , pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif ber upa peringatan tertulis oleh atasan langsung" , serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal diken ai sanksi administratif yang diatur oleh masing - masing A sosiasi P erusahaan atau A sosiasi P rofesi untuk dilaporkan kepada Menteri" . VII. Provinsi Baru Untuk Provinsi baru , maka penentuan besarnya B iaya L angsung P ersonil ( Remuneration / Billing R ate ) dan Biaya Langsung N on Personil ( Direct Cost ) mengacu kepada indeks di Provinsi yang terdekat yang lebih tinggi .

4. KODE ETIK IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk: a. Menjunjung ti nggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat. b. Bertindak jujur , tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat. c. Tukar menukar pengeta huan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan. d. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan m emadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi , dan integritas tinggi. e. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya. f. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara - cara persaingan yang tidak sehat. g. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi. h. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggungjawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.

32. Representasi di Indonesia Jl. Bendungan Hilir Raya No. 29, Central Jakarta 10210 - INDONESIA Phone: +62-21 573 8577 (Hunting) Fax: +62-21 573 3474 Email: inkindo@inkindo.org Website: www.inkindo.org BENGKULU RIAU SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN JAWA TENGAH BALI KALIMANTAN TENGAH NTB D.I.YOGYAKARTA NTT JAWA TIMUR MALUKU PAPUA BARAT MALUKU UTARA SULAWESI TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN BARAT BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA UTARA ACEH KALIMANTAN SELATAN GORONTALO SULAWESI UTARA PAPUA SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT LAMPUNG KALIMANTAN UTARA JAWA BARAT BANTEN DKI .JAKARTA

14. INKINDO 201 9 Hal. 7 3. Untuk Tenaga Ahli yang memberikan layanan jasa konsultansi di bidang Non Jasa K onstruksi , masih banyak yang belum mensyaratkan tentang keharusan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) a tau Sertifikat Keahlian (SKA) , kecuali ditentukan oleh masing - masing Pengguna Jasa . Contoh penggunaan Tabel 2 - 1 9 : 1. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli yang tidak ber SKA / SKK , Pendidikan S1 / Setara , dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 21. 5 00.000, - 2. Bi aya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Muda, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 24 . 5 00.000, - 3. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 27 . 5 00.000, - 4. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 3 8 . 25 0.000, - 5. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 3 2 . 0 00.000, - 6. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli U tama, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 4 3 . 7 50.000, - 7. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S3 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 5 2 . 25 0.000, -

29. INKINDO 201 9 Hal. 22 Untuk Mata Uang Rupia h : Y4 = f * Y1 * Kurs = f * { 1140 + 0 , 00 15 GDP + 0 , 057 P + 1179 Exp } * Kurs ..... ... ..... .......... (4) Y5 = f * Y2 * Kurs = f * { 2864 + 0 , 0 0 06 GDP + 0 , 499 P + 1182 Exp } * Kurs ........ ............... (5) Y6 = f * Y3 * Kurs = f * { 71 20 + 0 , 00 15 GDP + 0 , 03 P + 1253 Exp } * Kurs ... ........... .... ... .. (6) d imana : Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y 3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y4 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y6 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional f = 0 , 3 5 dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD ( Organisation for Economic Cooperation and Development ) Kurs = Ku rs pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst GDP = Produk Domestik Regional Bruto ( dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst Exp = Tahun Pengalaman Personil catatan : GDP = R p. 1.779.374, - ( forecast Tahun 201 9 ) P = 10.5 05 ( forecast Tahun 201 9 ) Kurs USD = Rp . 15.000 , - ( forecast Tahun 201 9 ) 2. B iaya Langsung P ersonil dengan pendidikan S1 , S2 dan S3 dalam rangka U ndangan Pelelangan Nasional (N CB) untuk tahun ke n, n +1 , n+2 , dst . , dihitung dengan menggunakan rumus (7) , (8) dan (9) dengan basis Tahun 201 9 (n = 201 9 ) . Untuk Mata Uang Rupiah: Y7 = { 102251 + 4 GDP + 639 P + 1 500293 Exp } ...... ... ......... . ... ... .. .......... (7) Y8 = { 3925545 + 8 G DP + 273 P + 1836 207 Exp } .......... . . ... ......... . .... ........ (8) Y9 = { 6097532 + 9 GDP + 503 P + 19 96827 Exp } ...... ...... ............ .... . ....... (9) d imana : Y7 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (R upiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y8 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y9 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1 , n+2 , dst Exp = Tahun Pengalaman Personil catatan : GDP = Rp . 1.779.374, - ( forecast Tahun 201 9 ) P = 10 . 5 05 ( forecast Tahun 201 9 )

2. KATA PENGANTAR Puji syukur atas r ahm at Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sa nya Ikatan Nasional Konsultan Indonesia ( INKINDO ) berhasil menerbitkan Buku ” PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 201 9 ” Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Kegiatan U saha Jasa Konsultansi, yang berlaku baik untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi maupun untuk Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi . Buku ini diperbarui dan diterbitkan setiap tahu n oleh INKINDO sejak tahun 2006 . Buku ini dimaksudkan untuk dapat digun akan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Ang garan Biaya (RAB) u ntuk Usaha Jasa Konsultansi , yang mencakup Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ). Sebagaimana diketahui bahwa Peratu ran Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 20 1 8 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , pada Pasal 2 6 a yat ( 1 ) disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian d an menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan , serta pada Pas al 26 ayat (5) huruf a. disebutkan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan . INKINDO m enerbitkan secara resmi b uku ini untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan , sebagaimana dimaksud dalam Pepres tersebut . Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Kons truksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal " , dan pada ayat (3) disebutkan bahwa "Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ment eri" , serta pada Pasal 93 disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif" . Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , pada Pasal 8 dis ebutkan bahwa "Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri " , dan pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bah wa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung" , serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing - masin g Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri" . Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897 / KPTS /M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang

30. INKINDO 201 9 Hal. 23 V. Pedoman Penggunaan Ind eks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain (selain Provinsi DKI Jakarta) Ilustrasi perhitungan B iaya L angsung P ersonil dan B iaya L angsung Non P ersonil atas penggunaan I ndeks untuk P rovi nsi lain . Contoh : 1. Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Su matera Barat (Tabel 5 - 1 9 ) = 0 , 894 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta ( Tabel 2 - 1 9 ) = Rp . 2 4.5 0 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Unda ngan NCB) Maka: Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0 , 894 x Rp . 2 4.5 0 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp . 21 . 903 . 00 0 , - Dibulatkan = Rp . 21.950.000 , - Ilustrasi diatas berlaku untuk o perasional pekerjaan / proyek yang ber langsung di Provinsi Sum atera B ar at , dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sum atera Barat . 2. Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Su matera Barat (Tabel 5 - 1 9 ) = 0 , 894 Indeks Biaya Lan g sung Personi l Provinsi Su matera Utara (Tabel 5 - 1 9 ) = 0 , 939 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta ( Tabel 2 - 1 9 ) = Rp. 2 4 . 5 0 0.000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) Maka: Biaya Langsung Personil Provinsi Sumater a Barat = 0 , 9 39 x Rp . 2 4 . 5 0 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp . 2 3 . 005 . 5 0 0 , - Dibulatkan = Rp . 2 3 . 050 . 000 , - Ilustrasi diatas berlaku untuk operas ional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat , dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi) . 3. Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Su matera Barat (Tabel 5 - 1 9 ) = 0 ,894 Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Jawa Barat (Tabel 5 - 1 9 ) = 0 , 810 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta ( Tabel 2 - 1 9 ) = Rp. 2 4 . 5 0 0.000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Und angan NCB) Maka: Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0 ,894 x Rp . 2 4 . 5 0 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp . 21 . 903 . 00 0 , - Dibulatkan = Rp . 21 . 950 . 00 0 , - Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat , dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Barat yang lebih tinggi) . 4. Indeks Biaya Lan g sung Non Personil Provinsi Su matera Barat (Tabel 7 - 1 9 ) = 0,823 Sewa Kendaraan Roda - 4 di Provinsi DKI Jakarta ( Tidak termasuk O&M , Driver ) = Rp . 10 . 5 00 . 000 , - (Tabel 6B - 1 9 ) Maka: Sewa Kendaraan Roda - 4 di Provinsi Sumatera Barat ( Tidak termasuk O&M , Driver ) = 0 , 823 x Rp . 10 . 3 00 . 000 , - = Rp . 8 . 500 . 0 00 , - VI. Pedoman Standar Minimal dan Sanksi Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing R ate ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) ini , merupakan “ Pedoman Standar Minimal ” , dan diharapkan agar Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga “ Pedoman Standar Minimal ” ini .

8. INKINDO 201 9 Hal. 1 P P E E D D O O M M A A N N S S T T A A N N D D A A R R M M I I N N I I M M A A L L TAHUN 201 9 Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) & Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) Untuk Usaha J asa Konsultansi Pedoman Standar Minimal Tahun 201 9 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh Pengguna J asa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Per kira an Sendiri (HPS) untuk kegiatan Usaha J asa K onsultansi . Sebagaiman a diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 20 1 8 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , pada Pasal 2 6 a yat ( 1 ) disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian d an menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan , serta pada Pasal 26 ayat (5) huruf a. disebutkan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan . Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Ja sa Konstruksi, pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal " , dan pada ayat (3) disebutkan bahwa "Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri" , serta pada Pasal 93 disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif" . Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , pada Pasal 8 dis ebutkan bahwa "Bes aran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri " , dan pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi J enjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung" , serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Ko nstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing - masing A sosiasi P erusahaan atau A sosiasi P rofesi untuk dilaporkan kepada Menteri" . Berdasarkan Keputusan Men teri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897 / KPTS /M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , telah memutuska n dan menetapkan pada Lampiran I "Besaran Remunerasi Minimal Tahun 20 1 9 " , dan pada Lampiran II "Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 201 9 " . Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) sebagai Asosiasi Perusahaan di bidang Usaha Jasa Konsultansi dengan ini menerbitkan secara resmi Billing Rate dan Direct Cost 201 9 untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. INKINDO 201 9 Hal. 2 Pedoman S tandar Minimal untuk Tahun 201 9 yang disususn INKINDO ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) . Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) untuk T enaga Ahli ( Professi onal ) dihitung ber dasar kan rumus perkiraan No. ( 1 ) s/d ( 9 ) yang terdapat pada Lampiran buku ini ( butir I V) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah berupa forecast Tahun 201 9 . Dalam m engguna k an Pedoman Standar Minimal Tahun 201 9 ini , dipakai ketentuan sebagai berikut : I. Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) 1. Biaya Langsung Personil untuk j asa k onsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan H arga P asar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen - dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional. 3. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil un tuk pengadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pen gadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (N CB). 4. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah. 5. Biaya Langsung Personil bagi seorang T enaga A hli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setar a ( comparable experiences ) sejak lulus dari pendidikan tinggi . 6. Biaya Langsung Personil T enaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultan si dalam rangka Undangan Pelelangan Internasiona l (ICB) tercantum dalam Tabel 1 - 1 9 dan berlaku sama besarnya di selur uh Provinsi Indonesia. 7. Biaya Langsung Personil T enaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultan si d alam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2 - 1 9 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) . 8. Biaya Langsung Person il Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3 - 1 9 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) . 9. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4 - 1 9 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) . 10. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan B enchmarking DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5 - 1 9 . 11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing - masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan me ngalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5 - 1 9 ). 12. Biaya Langsung Personil ( T enaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional) yang dihitung sudah mencakup G aji D asar ( B asic S alary ) termasuk PPh - 21 , B eban B iaya S osial ( Social C harge ), B eban B iaya U mum ( Overhead Cost ), dan Keuntungan ( Profit /Fee ) . 13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya L angsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

28. INKINDO 201 9 Hal. 21  Environmental Engineer pada pekerjaan Power Plant , Highrise Building , dll  Blasting Engineer pada pekerjaan Tunnel , Dam , dll  Value Engineering Specialist / Value Management Specialist  System Security Specialist  Legal Contractual Expert  Public Private Partnership (PPP) Specialist  Dll . Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek , yaitu : SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu ( Person Week Rate ) SBOH = Satuan Biaya Orang Hari ( Person Day Rate ) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam ( Person Hour Rate ) III. Pengalaman P rofes ional Riil dan Biaya Langsung Personil Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rill untuk seorang T enaga A hli ditetapkan sebag ai berikut : 1. Pengalaman profesional riil yang setara ( Comparable Experi e nces ) di bidang yang diperlukan , diperhitungkan 100% . 2. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang , diperhitungkan 8 0% . 3. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang ti dak secara langsung menunjang , akan tetapi terkait , diperhitungkan 5 0 % . 4. Pengalaman yang tidak terkait , diperhitungkan 0 % (tidak diperhitungkan) . IV. Perhitungan Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing R ate ) untuk Tahun 201 9 dan Tahun selanjutnya serta untuk adendum atas k ontrak yang lebih dari 1 tahun 1. Biaya Langsung P ersonil dengan pendidikan S1 , S2 dan S3 dalam rangka U ndangan Pelelangan I nternasional (ICB) untuk tahun ke n, n+1 , n+2 , dst . , dihitung dengan menggunakan rumus (1) , (2) , (3) , (4) , (5) da n (6) dengan basis T ahun 201 9 (n = 201 9 ) . Untuk Mata Uang Internasional : Y1 = { 1 140 + 0 , 0 015 GDP + 0 , 057 P + 1179 Exp } .................................................. (1) Y2 = { 2864 + 0 , 0 0 06 GDP + 0 , 499 P + 118 2 Exp } .......... ........................................ (2) Y3 = { 7120 + 0 , 00 15 GDP + 0 , 03 P + 125 3 Exp } ................ .... ............................... .. (3) d imana : Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD) , untuk Tenaga Ahli As ing Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst Exp = Tahun Pengalaman Personil Catatan : INKINDO saat ini belum mengeluarkan Biaya Langsung Personil untuk T ahun 201 9 untuk Tenaga Ahli Asing .

11. INKINDO 201 9 Hal. 4  Penempatan Sementara ( Temporary Lodging )  Tunjangan Penempatan ( Relocation Allowance )  Tunjangan Tugas Luar ( Out of Station Allowance / OSA )  Penginapan Tugas Luar  Cuti Tahunan ( Annual Leav e )  Biaya Pelaporan  Sewa Peralatan Penunjang **)  Dan biaya - biaya lainnya untuk menunjang kebutuhan pekerjaan. **) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi ( Tabel 7 - 1 9 ) . c. Lump Sum (Tabel 6C - 1 9 ), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus , seperti:  Pengumpulan Data Sekunder  Seminar , Workshop , Sosialisas i , Training , Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi , FGD ( Focus Group Discussion )  Survey  Biaya Test Laboratorium  Hak Cipta  dst. nya 2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinja man luar negeri , nilai kontrak dinyatakan dalam R upiah. 3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan B enchmarking Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7 - 1 9 .

25. INKINDO 201 9 Hal. 18 Tabel 6 C - 1 9 Biaya Langsung Non Personil (D irect Cost) Tahun 201 9 Untuk Jenis Pengeluaran Lump Sum Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu , dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus , seperti :  Pengumpulan Data Sekunder  Seminar , Workshop , Sosialisasi , Training , Desiminasi , Loka Karya , Diskusi , Koordinasi antar Instansi , FGD ( Focus Group Discussion )  Survey  Biaya Test Laboratorium  Hak Cipta  D ll .

33. 1. DPP INKINDO – ACEH Jl. Teuku Chik Ditiro No, 202, Banda Aceh Tlp/Fax : 62-651.23734 /48492/635663 Email : donya_aceh@yahoo.co.id 5. DPP INKINDO – KEPULAUAN RIAU Jl. Bunguran No. 53 Perumnas Sei Jang Tanjung Pinang Kepulauan Riau Tlp/ Fax : 62-771. 23772 Email: inkindo_kepri@yahoo.com 6.DPP INKINDO – JAMBI J l. Untung Suropati Nomor 137 Rt 46 Kel. Jelutung Kec. Jelutung–JAMBI Tlp/ Fax : 62-741. 443906 Email: inkindojbi@yahoo.co.id 7. DPP INKINDO BANGKA BELITUNG Jl. Raya Selindung Lama No. 7A rt 02 Rw 02 Kel. Selindung Gabek Pangkal Pinang 33117 Tlp/Fax : 62-717. 4261515, F 436341 Email: dppinkindobabel@ymail.com 8. DPP INKINDO–SUMATERA SELATAN Jl. Raya Musi II No.591 Rt.07 Kel. Karang Jaya – Palembang Tlp/Fax : 62-711.444171 Email: dppinkindosumsel@yahoo.co.id 2. DPP INKINDO – SUMATERA UTARA Jl. Setia Budi Komplek Business Point Blok BB No. 14, Medan–Sumatera Utara Tlp/ fax : 62-61.8226897 Email: inkindo_sumut@yahoo.com 3. DPP INKINDO – SUMATERA BARAT Jl. Jayapura II/ 10 Asratek , Padang – Sumatera Barat Tlp/ Fax : 62-751. 7059866 Email: inkindo_sb@yahoo.com.sg 4. DPP INKINDO – RIAU Komplek Simpang 3 Bisnis Center Blok. B. No.6-7 Jl. Jenderal Sudirman, Pekanbaru–RIAU Tlp/Fax : 62-761.25484/29198 Email: inkindo.riau@gmail.com 9. DPP INKINDO – BENGKULU Jl. Kapuas Raya No.45, Lingkar Barat–Bengkulu Tlp/Fax : 62-736.345654 Email: inkindo_bengkulu@yahoo.co.id 10. DPP INKINDO – LAMPUNG Jl. Dr. Harun I/96 Kota Baru–Lampung Tlp/Fax : 62-721.265917 Email: inkindo_lampung@yahoo.com 11. DPP INKINDO–BANTEN Komp. Ruko Kawasan Glodok Blok F/21 – Serang Tlp/Fax : 62-254.211680 Email : susi_btn@yahoo.com 12. DPP INKINDO – DKI JAKARTA Jl. Pertani No.7 Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan Tlp/Fax : 62-21. 7942940, 7942938 / 7942941 13. DPP INKINDO – JAWA BARAT Komp. Ruko Blok. E-5 Segitiga Mas Kosambi. Jl. A, Yani No.221-223, Bandung–Jawa Barat Tlp/Fax : 62-22. 7237064-5-7237778 F Email : inkindojabar@yahoo.com 14. DPP INKINDO–JAWA TENGAH Jl. Puri Anjasmoro Blok. O-1/21–Semarang Tlp/Fax : 62-24.7606292/7603340 Email: inkindojawatengah@yahoo.com 15. DPP INKINDO – D.I YOGYAKARTA Jl. Godean KM. 5 Gg. Nogosaren Baru No. 32 Banyuraden, Gamping Sleman Yogyakarta Tlp/Fax : 62-274.627063/627151 Email : bebasari@devi@yahoo.com 16. DPP INKINDO – JAWA TIMUR Jl. Rungkut Asri Utara VII/7, Surabaya Tlp/Fax : 62-31.8715438/ 8702310/8707249 Email: inkindo_jawatimur@yahoo.com 17. DPP INKINDO – KALIMANTAN TIMUR Jl. Kelengkeng (Vorvo) Rt. 08 No.1 Samarinda - Kalimantan Timur Tlp/Fax : 62-541.738180 Email: inkindokaltim@yahoo.com 18. DPP INKINDO – KALIMANTAN SELATAN Jl. Gatot Subroto V.Rt. 32 No.32, Banjarmasin Tlp/Fax : 62-511.3267063/3264842 19. DPP INKINDO – KALIMANTAN TENGAH Jl. Semeru No.38-Palangkaraya Tlp/Fax : 62-536.3235048/46 Email: inkindokalteng@gmail.com 20. DPP INKINDO – KALIMANTAN BARAT Jl. Johar No.55, Pontianak Tlp/Fax : 62-561.743527 21. DPP INKINDO – SULAWESI UTARA Jl. Gunung Kerinci No. 33 Kel. Bumi Nyiur Lingk IV Kec. Wanea – Manado Tlp/Fax : 62-431.858959/ 866124 Email : a115y3@yahoo.com 22. DPP INKINDO – SULAWESI TENGGARA Jl. Syech Yusuf No. 99, Kendari Tlp/Fax : 62-401.3125477 Email: inkindo_sultra@yahoo.co.id 24. DPP INKINDO – SULAWESI SELATAN Jl. Panakukang Mas Boulevard Blok. Rubi II/47, Makasar Tlp/Fax : 62-411.455201-221 25. DPP INKINDO – GORONTALO Jl. Samratulangi No.97-Kota Gorontalo Tlp/Fax : 62-435.831902/831346/ 821624/831902 Email : olla_item@yahoo.co.id 27. DPP INKINDO – BALI Jl. Drupadi VI No.3–Denpasar Tlp/Fax : 62-361.245966/245952/245977 Email: inkindobali@yahoo.co.id 28. DPP INKINDO – NUSA TENGGARA BARAT Jl. Panjitilar Negara No.89A–Mataram Tlp/Fax : 62-370.642819 Email : inkindontb@yahoo.co.id 29. DPP INKINDO – NUSA TENGGARA TIMUR Ruko Lontar Permai Blok.B/18 Jl.Wolter Monginsidi . Kupang Tlp/Fax : 62-380.826038/824004 Email : inkindo_ntt@yahoo.com 30. DPP INKINDO – MALUKU Jl. Sedap Malam No. 9, Ambon 97000 Tlp/Fax : 62-911.343992 Email: inkindo_iknmaluku@yahoo.co.id 31. DPP INKINDO – MALUKU UTARA Jl. Kalumata Puncak No.8–Ternate Tlp/Fax : 62-921.3110476 Email : endho@ymail.com 32. DPP INKINDO – PAPUA Jl. Raya Abepura No. 28 Bucend II Jayapura – Papua Tlp/Fax : 62-967. 522994/523135/523135 F Email : inkindo.papua@yahoo.com 33. DPP INKINDO–PAPUA BARAT Jl. Trikora No. 055 Wosi Sakato Monokwari Tlp/Fax : 62-986. 2701315/211024 Email : inkindo_pabar@yahoo.co.id 34. DPP INKINDO KALIMANTAN UTARA Jl. Sei Kapuas Gang 2 No. 61 RT. 04 Kampung Enam-Tarakan 77123 Email : dppinkindokaltara@gmail.com 26. DPP INKINDO – SULAWESI BARAT Jl. RE Martadinata Komp. Ruko No. 1 Perum Legenda Garden Simboro, Mamuju Tlp/Fax : 62-426.22302 E-mail : inkindosulbar@yahoo.com 23. DPP INKINDO – SULAWESI TENGAH Jl. Balai Kota Selatan No.02, Palu Tlp/Fax : 62-451.426225 Email : inkindosulteng@yahoo.com

27. INKINDO 201 9 Hal. 20 LAMPIRAN I. K ualifik asi dan K lasifi kasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Nasional (NCB) A. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang Dipersyaratkan Bersertifikat Kea hlian (SK K / SK A ) dengan mengikuti ketentuan: 1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi . 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897 / KPTS /M/2017, tentang Besaran Remune rasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi . 4. Peraturan lainnya yang mempersyarat kan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Keahlian (SK K / SKA ). B. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang tidak Dipers yaratkan Bersertifikat Keahlian (SK K / SK A ) dengan mengikuti ketentuan Pengguna J asa C. Tenaga Sub Profesional 1. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya kurang dari 3 ( tiga ) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Pemula ( Sub Professional ) . 2. Pendidikan Akademi Diploma (D3 ) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 ( tiga ) tahun . Catatan: Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) . II. Penentuan Bi aya Lan gsung Personil terhadap Tenaga Ahli ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Pemberi Jasa K onsultansi yang bersifat mencari keuntungan ( profit making organization ) , Biaya Langsung Personil nya diperhitungkan 100% . 2. Pemberi Jasa K onsultansi yang bersifa t n ir - laba ( non profit making organization ) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas , Lembaga Penelitian , Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya , Biaya Langsung Personil nya diperhitungkan 70% . 3. Untuk Pemberi Jasa Konsultansi P erorangan , Biaya Langsung Per sonil nya diperhitungkan 55 % . 4. Untuk Team Leader dan Co - Team Leader , dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% - 6% . 5. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan yang bersifat k husus . C ontoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu , antara lain dan tidak terbatas seperti di bawah ini :  Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay , Suspension Bridge , Jembatan Box Girder , Arch Bridge , dll . ) .  Str uture Engineer pada pekerjaan Power Plant  Mechanical Engineer pada pekerjaan Power Plant  Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant , Highrise Building , dll  Geologist pada pekerjaan Power Plant , Highrise Building , dll  Geotechnical Engineer pada pekerjaa n Power Plant

10. INKINDO 201 9 Hal. 3 SBOM = SBOB / 4,1 SBOH = ( SBOB / 2 2) x 1,1 SBOJ = ( SBO H / 8 ) x 1,3 d imana : SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan ( Person Month Rate ) SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu ( Person Week Rate ) SBOH = Satuan Biaya Orang Hari ( Person Day Rate ) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam ( Person Hour Rate ) Perhit ungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut : BLP = GD + BBS + BBU + K d imana : GD = Gaji Dasar ( Basic Salary ) BBS = Beban Biaya Sosial ( Social C harge ) BBU = Beban Biaya Umum ( Overhead Cost ) K = Keuntungan ( Profit /Fee ) II. Biaya Langsung No n Personil ( Direct Cost ) 1. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang p elaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: a. Reimbursable (Tabel 6A - 1 9 ), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran - pengeluaran yang sesungguhnya ( at cos t ) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:  Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri  Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara  Kelebihan Bagasi ( Excess Baggage )  Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri ( Unaccompanied Baggage )  Biaya Perjalanan Darat ( Local / Inland Travel )  B iaya Pembelian Kebutuhan Proyek  Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website. b. Fixed Unit Rate (Tabel 6B - 1 9 ), adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:  Sewa Kendaraan dan O&M * * )  Sewa Kantor Proyek  Sewa Peralatan Kantor * * )  Sewa Furniture Kantor * * )  Biaya Operasional Kantor Proyek  Biaya ATK ( Office Consumables ) * * )  Biaya Komputer & Printer Consumables * * )  Biaya Komunikasi  Tunjanga n Harian ( Per Diem Allowance )  Tunjangan Perumahan ( Housing Allowance )

7. INKINDO PASAL 5 Memberikan sanksi kepada Anggota INKINDO yang tidak mematuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik lndonesia No. 19/PRTlMl2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dimana pada Pasal 12 ayal (2) disebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minima! dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri". PASAL 6 Mencabut Surat Keputusan DPN INKINDO Nomor : 02lSK.DPN/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2018 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi. PASAL 7 Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. PASAL 8 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Padatanggal : 6 November2018 DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA lr. Nugroho Pudji Rahardjo Ketua Umum lr. Erie Heryadi Sekretaris Jenderal

16. INKINDO 201 9 Hal. 9 Tabel 4 - 1 9 Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) Tahun 201 9 Untuk Tenaga Pendukung ( Supporting Staff ) *) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1, 000 NO PERSONIL RUPIAH PER BULAN 1. OFFICE MANAGER 11.250.000 2. SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTR ATOR 10.150.000 3. BILINGUAL SECRETARY 11.100.000 4. SECRETARY 6 . 900 . 000 5. COMPUTER OPERATOR / TYPIST 6 . 1 0 0 . 000 6. DRAFTER (MANUAL) 5 . 7 0 0 . 000 7. MESSENGER 4 . 3 0 0 . 000 8. OFFICE BOY 4 . 000 . 000 9. DRIVER 4 . 6 0 0 . 000 10. OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER 4 . 25 0 . 000 *) Referensi B iaya M inimal Tahun 201 9 ( benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1 , 000). Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5 - 1 9 ).

15. INKINDO 201 9 Hal. 8 Tabel 3 - 1 9 Biaya Langsung Pe rsonil ( Remuneration / Billing Rate ) Tahun 201 9 Untuk Tenaga Sub Profesional *) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1 , 000 NO PERSONIL RUPIAH PER BULAN 1. CAD / CAM OPERATOR 10 . 7 00 . 000 2. SOFTWARE PROGRAMMER / IMPLEMENTER 12 . 55 0 . 000 3. HARDWARE TECHNICIA N 10 . 7 00 . 000 4. FACILITATOR 10 . 7 00 . 000 5. SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF 13 . 65 0 . 000 6. ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF 1 2.90 0 . 000 7. SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR 12 . 55 0 . 000 8. TECHNICIAN 10 . 7 00 . 000 9. INSPECTOR 10 . 7 00 . 000 10. SURVE YOR 9 . 60 0 . 000 *) Referensi B iaya M inimal Tahun 201 9 ( benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1 , 000). Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5 - 1 9 ).

24. INKINDO 201 9 Hal. 17 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 17 Sewa Peralatan Penunjang**)  Thermometer Digital Laser  Hammer Test  Theodi lite T0  Theodolite T1  Theodolite T2  Theodolite TS  Waterpass  Hand GPS  dll Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan 5 0 0 . 000 4 0 0 . 000 1 . 35 0 . 000 1 . 65 0 . 000 1.95 0 . 000 9 . 30 0 . 000 1 . 00 0 . 000 5 0 0 . 000 ► Bl uetooth , Reflectorless **) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7 - 1 9 ) ***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui , ma ka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate . B ila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui , maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost .

6. INKINDO 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik lndonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, Lampiran ldan ll. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2019, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATTON / BILLING RAT1 DAN BTAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COSD, UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN USAHA JASA KONSULTANSI. PASAL 1 Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2019, Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rafe) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. PASAL 2 Menyampaikan kepada Kementerian I Lembaga / Perangkat Daerah, Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait, agar dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2019 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rafe) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran "Memperhatikan" pada butir 1,2, 3, dan 4 diatas. PASAL 3 Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi INKINDO untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) INKINDO ini kepada seluruh anggota INKINDO serta kepada Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran "Memperhatikan" pada butir 1, 2, 3, dan 4 diatas. PASAL 4 Menginstruksikan kepada seluruh Anggota INKINDO agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rafe) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2019 dan seterusnya. PASAL 5..../

5. KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA NOMOR : @ /SK.DPN/X112018 Tentang PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2019 BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATTON / BILLING RATa DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONTL IDIRECT COSr) UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIR! (HPS) KEGIATAN USAHA JASA KONSULTANSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA : 1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf); 2. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rafe) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) lkatan Nasional Konsultan lndonesia (INKINDO) Tahun 2018 sudah waktunya untuk direvisi; 3. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) INKINDO Tahun 2019 telah selesai disusun oleh Tim Penyiapan Billing Rate INKINDO Tahun 2019; 4. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rafe) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) INKINDO. : 1. Anggaran Dasar INKINDO BAB lX Pasal 16 Ayat (2) & (4), BAB Xll Pasal 43 Ayat (1) huruf d; 2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO BAB V paiat 16 Ayat (7) huruf a & b; Mengingat Memperhatikan:1. Peraturan Presiden Republik lndonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (5) huruf a. 2. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 43 ayat (2) dan (3), serta Pasal 93. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan lndonesia No. 19/PRTiM/2017, tentang Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jasa Konsultansi Konstruksi, Pasal 8 dan Jalan Bendungan Hilir Raya 29, Jakarta 1 0210 lndonesia Tel. +62 21 5738577 (Hunting) Fax. +62 21 5733474 E-mail : inkindo@inkindo.org Website : i/www.inkindo.org Perumahan Rakyat Republik Standar Remunerasi Minimal Jabatan Ahli Untuk Layanan Pasal 12ayat (1) dan ayat(2). 4. Keputusan..../

17. INKINDO 201 9 Hal. 10 Tabel 5 - 1 9 Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 201 9 NO PROVINSI INDEKS 1 Nanggroe Aceh Darussalam 1 , 091 2 Sumatera Utara 0 , 939 3 Sumatera Barat 0 , 894 4 Riau 0 , 967 5 Kepulauan Riau 0 , 997 6 Jamb i 0 , 879 7 Sumatera Selatan 0 , 915 8 Kepulauan Bangka Belitung 0 , 923 9 Bengkulu 0 , 843 10 Lampung 0 , 858 11 Banten 0 , 886 12 DKI Jakarta ( Benchmarking ) 1 , 000 13 Jawa Barat 0 , 810 14 Jawa Tengah 0 , 809 15 DI Yogyakarta 0 , 815 16 Jawa Timur 0 , 880 17 B ali 0 , 861 18 Nusa Tenggara Barat 0 , 891 19 Nusa Tenggara Timur 0 , 885 20 Kalimantan Barat 0 , 847 21 Kalimantan Tengah 0 , 911 22 Kalimantan Selatan 0 , 928 23 Kalimantan Timur 0 , 978 24 Kalimantan Utara 0 , 979 25 Sulawesi Utara 0 , 992 26 Sul awesi Tengah 0 , 891 27 Sulawesi Tenggara 0 , 914 28 Sulawesi Selatan 0 , 948 29 Sulawesi Barat 0 , 920 30 Gorontalo 0 , 877 31 Maluku 0 , 930 32 Maluku Utara 0 , 936 33 Papua 1 , 181 34 Papua Barat 1 , 152 Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan op erasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan T enaga A hli juga berasal dari Provinsi tersebut . Apabila T enaga A hli berasal dari luar Provinsi tersebut , maka yang dipakai adalah Indeks Biaya L angsung Personil (BLP) Provinsi mana yang lebih t inggi .

26. INKINDO 201 9 Hal. 19 Tabel 7 - 1 9 Indeks Biaya Langsung Non Per sonil per Provinsi Tahun 201 9 * * ) NO PROVINSI INDEKS 1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 , 828 2 Sumatera Utara 0 , 869 3 Sumatera Barat 0 , 823 4 Riau 0 , 818 5 Kepulauan Riau 1 , 052 6 Jambi 0 , 765 7 Sumatera Selatan 0 , 850 8 Kepulauan Bangka Belitung 0 , 875 9 Be ngkulu 0 , 805 10 Lampung 0 , 779 11 Banten 0 , 842 12 DKI Jakarta ( Benchmarking ) 1 , 000 13 Jawa Barat 0 , 834 14 Jawa Tengah 0 , 801 15 DI Yogyakarta 0 , 798 16 Jawa Timur 0 , 837 17 Bali 0 , 955 18 Nusa Tenggara Barat 0 , 785 19 Nusa Tenggara Timur 0 , 824 20 Kali mantan Barat 0 , 941 21 Kalimantan Tengah 0 , 843 22 Kalimantan Selatan 0 , 871 23 Kalimantan Timur 0 , 942 24 Kalimantan Utara 1 , 003 25 Sulawesi Utara 0 , 944 26 Sulawesi Tengah 0 , 771 27 Sulawesi Tenggara 0 , 852 28 Sulawesi Selatan 0 , 821 39 Sulawesi Barat 0 , 772 30 Gorontalo 0 , 822 31 Maluku 1 , 056 32 Maluku Utara 1 , 133 33 Papua 1 , 887 34 Papua Barat 1 , 203 * * ) B erlaku hanya untuk beberapa J enis P engeluaran Fixed Unit Rate ( l ihat Tabel 6B - 1 9 ) Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut .

19. INKINDO 201 9 Hal. 12 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 6 Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek Kendaraan :  Roda - 4  Roda - 2 Peralatan kantor :  Computer Desk Top  Laptop  Printer Laser Jet A - 3  Printer Laser Jet A - 4  Printer C olor A - 3  Printer Color A - 4  Scanner  Mesin Fotocopy  Mesin Fax  Mesin Ketik  LCD Proyektor  Digital Camera  Plotter  Software / Royalty  Perlengkapan Khusus  dll Furniture Kantor :  Meja dan Kursi Kerja  Meja dan Kursi Rapat  Air Conditioner  Filing Cabinet  White Board  Shelf  Water Dispenser  d ll Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost ● Spesifikasi ditetapkan proyek ► Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan ► Termasuk biaya registrasi dan asuran si kendaraan 7 Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website Unit At Cost Catatan : Penentuan harga “ At Cost ” ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No . 16 Tahun 201 8 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , yaitu pada Pasal 2 6 a ya t ( 8 ) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS di tetapkan paling l a ma 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk : a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi ; atau b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifika si .

13. INKINDO 201 9 Hal. 6 Tabel 2 - 1 9 Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) Tahun 201 9 untuk Tenaga Ahli Nasional b erpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara ( comparable experiences ) *) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1 , 000 KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN RUPIAH PER BULAN S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara TENAGA AHLI (TIDAK BER SKA / SKK) ► 1 **) 23.750.000 30.250.000 2 **) 25.500.000 32.250.000 AHLI MUDA ► 1 3 18.500.000 27.250.000 34.250.000 2 4 20.000.000 29.250.000 36.250.000 AHLI MADYA ► 1 3 5 21.500.000 31.000.000 38.250.000 2 4 6 23.000.000 32.750.000 40.250.000 3 5 7 24.500.000 34.750.000 42.250.000 AHLI UTAMA ► 1 4 6 8 26.000.000 36.500.000 44.250.000 2 5 7 9 27.500.000 38.250.000 46.250.000 3 6 8 10 29.000.000 40.250.000 48.250.000 4 7 9 11 30.500.000 42.000.000 50.250.000 5 8 10 12 32.000.000 43.750.000 52 .250.000 6 9 11 13 33.500.000 45.750.000 54.250.000 7 10 12 14 35.000.000 47.500.000 56.250.000 8 11 13 15 36.500.000 49.250.000 58.250.000 9 12 14 16 38.000.000 51.250.000 60.250.000 10 13 15 17 39.500.000 53.000.000 62.250.000 11 14 16 18 41. 000.000 54.750.000 64.250.000 12 15 17 19 42.500.000 56.750.000 66.250.000 13 16 18 20 44.000.000 58.500.000 68.250.000 14 17 19 21 45.500.000 60.250.000 70.250.000 15 18 20 22 47.000.000 62.250.000 72.250.000 16 19 21 23 48.500.000 64.000.000 74 .250.000 17 20 22 24 50.000.000 65.750.000 76.250.000 18 21 23 25 51.500.000 67.750.000 78.250.000 *) Referensi Biaya Minimal Tahun 201 9 ( benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1 , 000). * *) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap S ub P r ofessional (lihat T abel 3 - 1 9 ) Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalik an dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5 - 1 9 ). Catatan : 1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , pada Pasal pada Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT / M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , pada Pasal 4 ayat (2 ) dis ebutkan bahwa Tenaga Kerja Konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultansi konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai Jenjang Jabatan Ahli.

18. INKINDO 201 9 Hal. 11 Tabel 6 A - 1 9 Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) Tahun 201 9 Untuk Jenis Pengeluaran Reimbursable NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 1 Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri  Untuk Lajang Proyek ≥ 12 Bulan :  Untuk Keluarga Org - Trip Org - Trip At Cost At Cost ● Biaya untuk pengurusan Paspor , Visa , Fiskal , Sertifikat Kesehatan , dll ● Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi , Perjalanan Dinas , Cuti Tahunan dan Demobilsasi ● Jumlah T rip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi , Cuti Tahunan dan Demobilisasi 2 Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara  Untuk Lajang  Airport Tax Proyek ≥ 12 bulan :  Untuk Keluarga  Airport Tax PP Org PP Org At Cost At Cost At Cost At Cost ● Untuk Penerbangan Internasional , berlaku tarif IATA , kelas ekonomi ● Untuk Penerbangan Domestik , berlaku tarif kelas ekonomi ● Tidak termasuk Airport Tax ► Untuk 1 Istri , 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun ► Untuk 1 Istri , 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun 3 Kelebihan Bagasi ( Excess Baggage ) Kg / Trip At Cost ● Max 10 Kg / Orang / Trip ● Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi 4 Bagasi yang Tidak Dibawa Sendi ri ( Unaccompanied Baggage ) Proyek ≥ 12 bulan :  Untuk Lajang  Untuk Keluarga Kg - Trip Kg - Trip At Cost At Cost ► Max 25 Kg / Orang / Trip ► Max 40 Kg / Keluarga / Trip 5 Biaya Perjalanan Darat ( Local / Inland Travel )  Untuk Lajang Proyek ≥ 12 bulan :  Untuk Keluarga Org - Trip Kel - Trip At Cost At Cost

21. INKINDO 201 9 Hal. 14 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 4 Sewa Furniture Kantor ** )  Meja dan Kursi Kerja  Meja dan Kursi Rapat  Air Conditioner  Filing Cabinet  W hite Board  Shelf  Water Dispenser  dll Set - Bulan Set - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan 1.800 . 000 2.600 . 000 6 00 . 000 250 . 000 1 00 . 000 150 . 000 150.000 5 Biaya Operasional Kantor Proyek  Kantor Utama Proyek  Kantor Sub Proy ek  Kantor Lapangan Bulan Bulan Bulan 1 6 . 000 . 000 8.500.000 5.250.000 ● Untuk biaya Listrik , Air , Kebersihan , dll (termasuk perawatan) 6 Biaya ATK (Office Consumables) ** )  Kantor Utama Proyek  Kantor Sub Proyek  Kantor Lapangan Bulan Bulan Bulan 8 . 0 0 0 . 000 5 . 00 0 . 000 3 . 50 0 . 000 7 Biaya Komputer & Printer Co nsumables ** )  Kantor Utama Proyek  Kantor Sub Proyek  Kantor Lapangan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan 5 . 00 0 . 000 3 . 50 0 . 000 2 . 50 0 . 000 8 Biaya Komunikasi Domestic :  Kantor Utama Proyek  Kantor Sub Proyek  Kantor Lapangan International : Bulan Bulan Bulan Bulan 7.750 . 000 4 . 00 0 . 000 3 . 250 . 000 8 . 250 . 000 ● Untuk Telepon , Fax , Internet , Website ● Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon, Internet , Website

23. INKINDO 201 9 Hal. 16 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 14 Penginap an Tugas Luar  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota  Lokasi Proyek / Lapangan Org - Hari Org - Hari Org - Hari Org - Hari 60 0 . 000 45 0 . 000 35 0 . 000 30 0 . 000 ● Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor ● Untuk Biaya Akomodasi ► Di luar Ibu Kota Kabupaten 1 5 Cuti Tahunan ( Annual Leave ) P royek ≥ 12 bulan :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota  Lokasi Proyek / Lapangan Org Org Org Org ***) ***) ***) ***) ● S etelah bertugas 1 tahun terus menerus ● U ntuk tiket pesawat (PP) dan Transport L okal ● Ketentuan cuti mengikuti Peraturan / Perundangan yang berlaku 1 6 Biaya Pelaporan Kantor Utama Proyek :  Laporan Pendahuluan  Laporan Antara  Konsep Lap . Akhir  Laporan Akhir  Ringkasan Eksekutif  Laporan Bulanan  Laporan Triwulan  Laporan Teknis / Khusus  Dokumen Tender  Manual O&M  CD  Flash Disk  dll Kantor Lapangan Proyek :  Konsep Lap . Akhir  Laporan Akhir  Laporan Bulanan  Laporan Triwulan  Laporan Teknis / Khusus Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Keping Buah Buku Buku Buku Buku Buku 15 0 . 000 2 0 0 . 000 250 . 000 3 0 0 . 000 1 0 0 . 000 10 0 . 000 25 0 . 000 75 0 . 000 2 . 60 0 . 000 4 0 0 . 000 25 . 000 1 00 . 000 20 0 . 000 25 0 . 000 10 0 . 000 2 0 0 . 000 5 0 0 . 000 ● Biaya Pelaporan tergantung dari jenis , macam , bentuk , dan banyak halaman laporan . Apabila dengan gambar teknik / peta , dapat dihitung sesuai pengeluaran

12. INKINDO 201 9 Hal. 5 Tabel 1 - 1 9 Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) Tahun 201 9 untuk Tenaga Ahli Nasional b erpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara ( comparable experiences ) *) TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN RUPIAH PER BULAN S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara 1 **) 55 . 250 . 000 59 . 500 . 000 2 **) 61 . 250 . 000 66 . 000 . 000 3 41 . 500 . 000 67 . 500 . 000 72 . 500 . 000 4 48 . 000 . 000 74 . 000 . 000 79 . 250 . 000 5 54 . 250 . 000 80 . 000 . 000 85 . 750 . 000 6 60 . 250 . 000 86 . 250 . 000 92 . 250 . 000 7 66 . 500 . 000 92 . 500 . 000 99 . 000 . 000 8 72 . 500 . 000 98 . 500 . 000 105 . 750 . 000 9 78 . 750 . 000 104 . 750 . 000 112 . 250 . 000 10 85 . 000 . 000 111 . 250 . 000 118 . 750 . 000 11 91 . 250 . 000 117 . 250 . 000 125 . 250 . 000 12 97 . 500 . 000 123 . 500 . 000 132 . 000 . 000 13 103 . 500 . 000 129 . 750 . 000 138 . 500 . 000 14 109 . 750 . 000 135 . 750 . 000 145 . 00 0 . 000 15 116 . 000 . 000 142 . 250 . 000 151 . 500 . 000 16 122 . 250 . 000 148 . 500 . 000 158 . 250 . 000 17 128 . 250 . 000 154 . 500 . 000 164 . 750 . 000 18 134 . 500 . 000 160 . 750 . 000 171 . 250 . 000 19 140 . 750 . 000 166 . 750 . 000 177 . 750 . 000 20 146 . 750 . 000 173 . 000 . 000 184 . 500 . 000 21 153 . 25 0 . 000 179 . 500 . 000 191 . 000 . 000 22 159 . 250 . 000 185 . 500 . 000 197 . 500 . 000 23 165 . 500 . 000 191 . 750 . 000 204 . 250 . 000 24 171 . 750 . 000 198 . 000 . 000 210 . 750 . 000 25 178 . 000 . 000 204 . 000 . 000 217 . 500 . 000 *) Referensi Biaya Minimal Tahun 201 9 dan b erlaku sa ma besar nya di seluruh Provinsi Indonesia . **) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap S ub P rofessional (lihat T abel 3 - 1 9 ) .

20. INKINDO 201 9 Hal. 13 Tabel 6 B - 1 9 Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) Tahun 201 9 Untuk Jenis Pengeluaran Fixed Unit Rate NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 1 Sewa Kendaraan dan O&M ** )  Roda - 4  Roda - 4  Roda - 2  Roda - 2  Kendaraan Air  O &M Roda - 4  O&M Roda - 2 O&M = Operation & Maintenance Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan Bulan 10 . 3 0 0 . 000 825 . 000 1.800 . 000 300 . 000 ***) 4 . 6 5 0 . 000 85 0 . 000 ● Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi , harga dapat 1 , 5 s/d 2 , 5 kali lebih besar ● Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda - 4 ► T idak t ermasuk O&M , Driver ► Termasuk O&M ► T idak t ermasuk O&M ► Termasuk O&M ► Termasuk O&M 2 Sewa Kantor Proyek  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota  Lokasi Proyek / Lapangan M ² / Bulan M ² / Bulan M ² / Bulan M ² / Bulan 260 . 000 2 1 0 . 000 155 . 000 155 . 000 ● Kebutuhan ruangan rata - rata 6 M ² per Orang , maksimum unt uk 25 orang , dan ruang rapat ± 30 M ² ● Untuk proyek < 6 Bulan , fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksaanaan operasional pekerjaan / proyek ber beda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan ● Untuk proyek < 6 Bulan , minimal peny ewaan dihitung untuk 6 Bulan ● Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir , harga dapat 1 , 5 s/d 2 , 5 kali lebih besar 3 Sewa Peralatan Kantor ** )  Computer Desk Top  Laptop  Printer Laser Jet A - 3  Printer Laser Jet A - 4  Printer Color A - 3  Printer Color A - 4  Scanner A - 3  Scanner A - 4  Mesin Fotocopy  Mesin Fax  Mesin Ketik  LCD Proyektor  Digital Camera  Plotter  dll Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Hari Unit - Bulan Unit - Bu lan 1 . 250 . 000 2 . 000 . 000 1 . 500 . 000 850 . 000 950 . 000 750 . 000 6 00 . 000 450 . 000 6 . 000 . 000 450 . 000 350 . 000 750 . 000 5 00 . 000 5 . 250 . 000

22. INKINDO 201 9 Hal. 15 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 9 Tunjangan Harian ( Per Diem Allowance ) Khusus P royek < 3 bulan :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota Org - Hari Org - Hari Or g - Hari 850 . 000 750 . 000 6 00 . 000 ● Berlaku h anya untuk Lajang ● Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian ● Tidak mendapat Housing Allowance ● Untuk proyek ≥ 3 bulan , mendapat Tunjangan Perumahan 10 Tunjangan Perumahan ( Housing Allowance ) P royek ≥ 3 bulan ( Prof Staf ) :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota P royek ≥ 3 bulan ( Sub Prof ) :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota P royek ≥ 12 bulan ( Prof Staf )  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Org - Bu lan Kel - Bulan Kel - Bulan Kel - Bulan 5.500 . 000 4 . 50 0 . 000 3 . 600 . 000 4 . 000 . 000 2.800. 000 2 . 600 . 000 7.50 0 . 000 6.75 0 . 000 6 . 00 0 . 000 ● Untuk proyek < 12 bulan , dibayar diawal proyek ● Untuk proyek ≥ 12 bulan , dibayar disetiap awal tahun proyek ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Keluarga ► Untuk Keluarga ► Untuk Keluarga 11 Penempatan Sementara ( Temporary Lodging ) Untuk proyek ≥ 3 bulan :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota Org - Hari Org - Hari Org - Hari 85 0 . 000 75 0 . 000 6 0 0 . 000 ● Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek 12 Tunjangan Penempatan ( Relocation Allowance ) Untuk proyek ≥ 24 bulan :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota Penugasan Penugas an Penugasan 2 3 . 0 00 . 000 2 3 . 0 00 . 000 2 3 . 0 00 . 000 ● Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga 13 Tunjangan Tugas Luar ( Out of Station Allowance / OSA )  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota  Lokasi Proyek / Lapangan Org - Hari Or g - Hari Org - Hari Org - Hari 35 0 . 000 3 5 0 . 000 3 5 0 . 000 3 5 0 . 000 ● Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor ● Untuk Uang Harian ► Di luar Ibu Kota Kabupaten

Dilihat

  • 1443 Total Views
  • 739 Website Views
  • 704 Embeded Views

Tindakan

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+

Embeds 7

  • 1 eperformance.kemenpar.go.id
  • 242 www.google.com
  • 7 com.google.android.googlequicksearchbox
  • 7 www.google.co.id
  • 1 www.google.co.uk
  • 1 int.search.tb.ask.com
  • 1 www.google.co.th