Billing Rate INKINDO 2018

Dokumen Umum / Internal INKINDO

Pedoman Standard Minimal Tahun 2018

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

1.

2.

6.

10.

34. INKINDO 201 8 Hal. 24 Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 93 disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang meng gunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau dend a administratif" . Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertul is oleh atasan langsung" , serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administrat if yang diatur oleh masing - masing A sosiasi P erusahaan atau A sosiasi P rofesi untuk dilaporkan kepada Menteri" . VII. Provinsi Baru Untuk Provinsi baru , maka penentuan besarnya B iaya L angsung P ersonil ( Remuneration / Billing R ate ) dan Biaya Langsung N on Personil ( Direct Cost ) mengacu kepada indeks di Provinsi yang terdekat yang lebih tinggi .

5. KODE ETIK IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk: a. Menjunjung ti nggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat. b. Bertindak jujur , tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat. c. Tukar menukar pengeta huan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan. d. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan m emadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi , dan integritas tinggi. e. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya. f. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara - cara persaingan yang tidak sehat. g. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi. h. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggungjawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.

35. Representasi di Indonesia Jl. Bendungan Hilir Raya No. 29, Central Jakarta 10210 - INDONESIA Phone: +62-21 573 8577 (Hunting) Fax: +62-21 573 3474 Email: inkindo@inkindo.org Website: www.inkindo.org BENGKULU RIAU SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN JAWA TENGAH BALI KALIMANTAN TENGAH NTB D.I.YOGYAKARTA NTT JAWA TIMUR MALUKU PAPUA BARAT MALUKU UTARA SULAWESI TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN BARAT BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA UTARA ACEH KALIMANTAN SELATAN GORONTALO SULAWESI UTARA PAPUA SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT LAMPUNG KALIMANTAN UTARA JAWA BARAT BANTEN DKI .JAKARTA

17. INKINDO 201 8 Hal. 7 3. Untuk Tenaga Ahli yang memberikan layanan jasa konsultansi di bidang Non Jasa K onstruksi , masih banyak yang belum mensyaratkan tentang keharusan memiliki Sertifikat Kompeten si Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA) , kecuali ditentukan oleh masing - masing Pengguna Jasa . Contoh penggunaan Tabel 2 - 18 : 1. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli yang belum ber SKA / SKK , Pendidikan S1 / Setara , dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 21.000.000, - 2. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Muda, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 24 .000.000, - 3. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 27 .000.000, - 4. Biaya L angsung Personil untuk Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 37 . 25 0.000, - 5. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 3 1 . 5 00.000, - 6. Biaya Langsung Personil unt uk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 4 2 . 7 50.000, - 7. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S3 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 5 1 .000.000, -

32. INKINDO 201 8 Hal. 22 Untuk Mata Uang Rupiah : Y4 = f * Y1 * Kurs = f * { 1140 + 0 , 004 GDP + 0 , 057 P + 1179 Exp } * Kurs ..... ... ..... .......... (4) Y5 = f * Y2 * Kurs = f * { 2864 + 0 , 0 02 GDP + 0 , 499 P + 1182 Exp } * Kurs ........ ............... (5) Y6 = f * Y3 * Kurs = f * { 7120 + 0 , 00 4 GDP + 0 , 03 P + 1253 Exp } * Kurs ... ........... .... ... .. (6) d imana : Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y3 = Biaya La ngsung Personil untuk pendidikan S3 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y4 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y6 = Biaya Langs ung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional f = 0 , 3 5 dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD ( Organisation for Economic Cooperation and Development ) Kurs = Kurs pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst GDP = Produk Domestik Regional Bruto ( dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst Exp = Tahun Pengalaman Personil catatan : GDP = Rp. 606.401 ( f orecast Tahun 2018) P = 10.548 ( forecast Tahun 2018) Kurs USD = Rp. 13.500, - ( forecast Tahun 2018) 2. B iaya Langsung P ersonil dengan pendidikan S1 , S2 dan S3 dalam rangka U ndangan Pelelangan Nasional (N CB) untuk tahun ke n, n+1 , n+2 , dst . , di hitung dengan menggunakan rumus (7) , (8) dan (9) dengan basis Tahun 201 8 (n = 201 8 ) . Untuk Mata Uang Rupiah: Y7 = { 102251 + 11 GDP + 639 P + 1 500293 Exp } ...... ... ......... . ... ... .. .......... (7) Y8 = { 3925545 + 2 3 GDP + 27 3 P + 1836 207 Exp } .......... . . ... ......... . .... ........ (8) Y9 = { 6097532 + 26 GDP + 503 P + 19 96827 Exp } ...... ...... ............ .... . ....... (9) d imana : Y7 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y8 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional Y9 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah) , untuk Tenaga Ahli Nasional GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1 , n+2 , dst Exp = Tahun Pengalaman Personil catatan : GDP = Rp . 606 . 401 ( forecast Tahun 2018) P = 10 . 548 ( forecast Tahun 2018)

33. INKINDO 201 8 Hal. 23 V. Pedoman Penggun aan Ind eks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain (selain Provinsi DKI Jakarta) Ilustrasi perhitungan B iaya L angsung P ersonil dan B iaya L angsung Non P ersonil atas penggunaan I ndeks untuk P rovinsi lain . Contoh : 1. Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Su matera Barat (Tabel 5 - 18 ) = 0 , 9 15 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta ( Tabel 2 - 18) = Rp . 2 1 . 00 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) Maka: Bia ya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0 , 9 15 x Rp . 2 1 . 00 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp . 1 9 . 215 . 00 0 , - Dibulatkan = Rp . 1 9 . 25 0 . 000 , - Ilustrasi diatas berlaku untuk o perasional pekerja an / proyek yang ber langsung di Provinsi Sum atera B ar at , dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sum atera Barat . 2. Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Su matera Barat (Tabel 5 - 1 8 ) = 0 , 9 15 Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Su matera Utara (Tabel 5 - 1 8 ) = 0 , 9 64 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta ( Tabel 2 - 18) = Rp . 2 1 . 00 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) Maka: Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0 , 9 64 x Rp . 2 1 . 00 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp . 20 . 244 . 00 0 , - Dibulatkan = Rp . 20 . 25 0 . 000 , - Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / p royek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat , dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi) . 3. Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Su matera Barat (Tabel 5 - 1 8 ) = 0 , 9 15 Indeks Biaya Lan g sung Personil Provinsi Jawa Barat (Tabel 5 - 1 8 ) = 0 , 85 3 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta ( Tabel 2 - 18) = Rp . 2 1 . 00 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) Maka: Bi aya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0 , 9 1 5 x Rp . 2 1 . 00 0 . 000 , - (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp . 1 9 . 215 . 00 0 , - Dibulatkan = Rp . 1 9 . 25 0 . 000 , - Ilu strasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat , dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Barat yang lebih tinggi) . 4. Indeks Biaya Lan g sung Non Personil Pro vinsi Su matera Barat (Tabel 7 - 1 8 ) = 0 , 9 24 Sewa Kendaraan Roda - 4 di Provinsi DKI Jakarta ( Tidak termasuk O&M , Driver ) = Rp . 10 . 0 00 . 000 , - (Tabel 6B - 1 8 ) Maka: Sewa Kendaraan Roda - 4 di Provinsi Sumatera Barat ( Tidak termasuk O&M , Driver ) = 0 , 9 24 x Rp . 10 . 0 00 . 000 , - = Rp . 9 . 24 0 . 0 00 , - VI. Pedoman Standar Minimal dan Sanksi Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing R ate ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) ini , merupakan “ Pedoman Standar Minimal ” , dan diharapkan agar P engguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga “ Pedoman Standar Minimal ” ini .

11. INKINDO 201 8 Hal. 1 P P E E D D O O M M A A N N S S T T A A N N D D A A R R M M I I N N I I M M A A L L TAHUN 201 8 Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) & Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) Untuk J asa Konsultansi Pedoman Standar Minimal Tahun 201 8 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa K onsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh Pengguna J asa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Per kira an Sendiri (HPS) untuk kegiatan j asa k onsultansi . Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 20 1 5 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang merupakan p erubahan k e - empat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 T entang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ) , pada Pasal 66 a yat (5) huruf a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya . Kemudian p ada Pasal 66 ayat (7) huruf a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berda sarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh a sosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjaw abkan. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang j abatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal " , dan pada ayat (3) disebutkan bahwa "Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri" , serta pada Pasal 93 disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Ja sa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis d an/atau denda administratif" . Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konst ruksi , pada Pasal 8 dis ebutkan bahwa "Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri " , dan pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung" , serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa yang memb erikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing - masing A sosiasi P erusahaan atau A sosiasi P rofesi untuk dilaporkan k epada Menteri" . Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897 / KPTS /M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , telah memutuskan dan menetapkan pada Lampiran I "Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018 " , dan pada Lampiran II "Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2018 " .

12. INKINDO 201 8 Hal. 2 INKINDO sebagai salah satu Asosiasi terkait, membuat Pedoman Standar Minimal untuk Tahu n 201 8 ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) . Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) untuk T enaga Ahli ( Professional ) dihitung ber dasar ka n rumus perkiraan No. ( 1 ) s/d ( 9 ) yang terdapat pada Lampiran buku ini ( butir I V) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah berupa forecast Tahun 201 8 . Dalam m engguna k an Pedoman Standar Minimal Tahun 201 8 ini , dipakai ketentu an sebagai berikut : I. Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) 1. Biaya Langsung Personil untuk j asa k onsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan H arga P asar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, pene litian yang komprehensif serta dokumen - dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional. 3. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pen gadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (N CB). 4. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah. 5. Biaya Langsung Personil bagi seorang T enaga A hli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara ( comparable experiences ) sejak lulus dari pendidikan tinggi . 6. Biaya Langsung Personil T enaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultan si dalam rangka Undangan Pelelangan Internasiona l (ICB) tercantum dalam Tabel 1 - 1 8 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia. 7. B iaya Langsung Personil T enaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultan si d alam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2 - 1 8 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) . 8. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3 - 1 8 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) . 9. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4 - 1 8 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) . 10. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi de ngan B enchmarking DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5 - 1 8 . 11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing - masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung P ersonil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5 - 1 8 ). 12. Biaya Langsung Personil ( T enaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional) yang dihitung sudah mencakup G aji D asar ( B asic S alary ) termasuk PPh - 21 , B eban B iaya S osial ( Social C harge ), B eban B iaya U mum ( Overhead Cost ), dan Keuntungan ( Profit /Fee ) .

31. INKINDO 201 8 Hal. 21  Environmental Engineer pada pekerjaan Po wer Plant , Highrise Building , dll  Blasting Engineer pada pekerjaan Tunnel , Dam , dll  Value Engineering Specialist / Value Management Specialist  System Security Specialist  Legal Contractual Expert  Public Private Partnership (PPP) Specialist  Dll . Biaya Langs ung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek , yaitu : SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu ( Person Week Rate ) SBOH = Satuan Biaya Orang Hari ( Person Day Rate ) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam ( Person Hour Rate ) III. Pengalaman P rofes ional Riil dan Biaya Langsung Personil Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rill untuk seorang T enaga A hli ditetapkan sebagai berikut : 1. Pengalaman profesional riil yang setara ( Comparable Experi e nces ) di bidang yang diperlukan , diperhitungkan 100% . 2. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang , diperhitungkan 8 0% . 3. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang , akan tetapi terkait , di perhitungkan 5 0 % . 4. Pengalaman yang tidak terkait , diperhitungkan 0 % (tidak diperhitungkan) . IV. Perhitungan Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing R ate ) untuk Tahun 2018 dan Tahun selanjutnya serta untuk adendum atas k ontrak yang lebih dari 1 tahun 1. B iaya Langsung P ersonil dengan pendidikan S1 , S2 dan S3 dalam rangka U ndangan Pelelangan I nternasional (ICB) untuk tahun ke n, n+1 , n+2 , dst . , dihitung dengan menggunakan rumus (1) , (2) , (3) , (4) , (5) da n (6) dengan basis T ahun 201 8 (n = 201 8 ) . Untuk Mata Uang Internasional : Y1 = { 1 140 + 0 , 00 4 GDP + 0 , 057 P + 1179 Exp } .................................................. (1) Y2 = { 2864 + 0 , 0 02 GDP + 0 , 499 P + 118 2 Exp } .................................................. (2) Y3 = { 712 0 + 0 , 004 GDP + 0 , 03 P + 125 3 Exp } ................ .... ............................... .. (3) d imana : Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD) , untuk Tenaga Ahli Asing GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1 , n+2 , dst Exp = Tahun Pengalaman Personil Catatan : INKINDO saat ini belum mengeluarkan Biaya Langsung Personil untuk T ahun 201 8 untuk Tenaga Ahli Asing .

28. INKINDO 201 8 Hal. 18 Tabel 6 C - 1 8 Biaya Langsung Non Personil (D irect Cost) Tahun 201 8 Untuk Jenis Pengeluaran Lump Sum Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu , dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus , seperti :  Pengumpulan Data Sekunder  Seminar , Workshop , Sosialisasi , Training , Desiminasi , Loka Karya , Diskusi , Koordinasi antar Instansi , FGD ( Focus Group Discussion )  Survey  Biaya Test Laboratorium  Hak Cipta  D ll .

14. INKINDO 201 8 Hal. 4  Tunjangan Perumahan ( Housing Allowance )  Penempatan Sementara ( Temporary Lodging )  Tunjangan Penempatan ( Relocation Allowance )  Tunjangan Tugas Luar ( Out of Station Allowance / OSA )  Penginapan Tugas Luar  Cuti Tahunan ( Annual Leave )  Biaya Pelaporan  Sewa P eralatan Penunjang **)  Dan biaya - biaya lainnya untuk menunjang kebutuhan pekerjaan. **) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7 - 1 8 ) . c. Lump Sum (T abel 6C - 1 8 ), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus , seperti:  Pengumpulan Data Sekunder  Seminar , Workshop , Sosialisasi , Training , Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi , FGD ( Focus Group Discussion )  Survey  Biaya Test Laboratorium  Hak Cipta  dst. nya 2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri , nilai ko ntrak dinyatakan dalam R upiah. 3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan B enchmarking Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7 - 18 .

36. 1. DPP INKINDO – ACEH Jl. Teuku Chik Ditiro No, 202, Banda Aceh Tlp/Fax : 62-651.23734 /48492/635663 Email : donya_aceh@yahoo.co.id 5. DPP INKINDO – KEPULAUAN RIAU Jl. Bunguran No. 53 Perumnas Sei Jang Tanjung Pinang Kepulauan Riau Tlp/ Fax : 62-771. 23772 Email: inkindo_kepri@yahoo.com 6.DPP INKINDO – JAMBI J l. Untung Suropati Nomor 137 Rt 46 Kel. Jelutung Kec. Jelutung–JAMBI Tlp/ Fax : 62-741. 443906 Email: inkindojbi@yahoo.co.id 7. DPP INKINDO BANGKA BELITUNG Jl. Raya Selindung Lama No. 7A rt 02 Rw 02 Kel. Selindung Gabek Pangkal Pinang 33117 Tlp/Fax : 62-717. 4261515, F 436341 Email: dppinkindobabel@ymail.com 8. DPP INKINDO–SUMATERA SELATAN Jl. Raya Musi II No.591 Rt.07 Kel. Karang Jaya – Palembang Tlp/Fax : 62-711.444171 Email: dppinkindosumsel@yahoo.co.id 2. DPP INKINDO – SUMATERA UTARA Jl. Setia Budi Komplek Business Point Blok BB No. 14, Medan–Sumatera Utara Tlp/ fax : 62-61.8226897 Email: inkindo_sumut@yahoo.com 3. DPP INKINDO – SUMATERA BARAT Jl. Jayapura II/ 10 Asratek , Padang – Sumatera Barat Tlp/ Fax : 62-751. 7059866 Email: inkindo_sb@yahoo.com.sg 4. DPP INKINDO – RIAU Komplek Simpang 3 Bisnis Center Blok. B. No.6-7 Jl. Jenderal Sudirman, Pekanbaru–RIAU Tlp/Fax : 62-761.25484/29198 Email: inkindo.riau@gmail.com 9. DPP INKINDO – BENGKULU Jl. Kapuas Raya No.45, Lingkar Barat–Bengkulu Tlp/Fax : 62-736.345654 Email: inkindo_bengkulu@yahoo.co.id 10. DPP INKINDO – LAMPUNG Jl. Dr. Harun I/96 Kota Baru–Lampung Tlp/Fax : 62-721.265917 Email: inkindo_lampung@yahoo.com 11. DPP INKINDO–BANTEN Komp. Ruko Kawasan Glodok Blok F/21 – Serang Tlp/Fax : 62-254.211680 Email : susi_btn@yahoo.com 12. DPP INKINDO – DKI JAKARTA Jl. Pertani No.7 Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan Tlp/Fax : 62-21. 7942940, 7942938 / 7942941 13. DPP INKINDO – JAWA BARAT Komp. Ruko Blok. E-5 Segitiga Mas Kosambi. Jl. A, Yani No.221-223, Bandung–Jawa Barat Tlp/Fax : 62-22. 7237064-5-7237778 F Email : inkindojabar@yahoo.com 14. DPP INKINDO–JAWA TENGAH Jl. Puri Anjasmoro Blok. O-1/21–Semarang Tlp/Fax : 62-24.7606292/7603340 Email: inkindojawatengah@yahoo.com 15. DPP INKINDO – D.I YOGYAKARTA Jl. Godean KM. 5 Gg. Nogosaren Baru No. 32 Banyuraden, Gamping Sleman Yogyakarta Tlp/Fax : 62-274.627063/627151 Email : bebasari@devi@yahoo.com 16. DPP INKINDO – JAWA TIMUR Jl. Rungkut Asri Utara VII/7, Surabaya Tlp/Fax : 62-31.8715438/ 8702310/8707249 Email: inkindo_jawatimur@yahoo.com 17. DPP INKINDO – KALIMANTAN TIMUR Jl. Kelengkeng (Vorvo) Rt. 08 No.1 Samarinda - Kalimantan Timur Tlp/Fax : 62-541.738180 Email: inkindokaltim@yahoo.com 18. DPP INKINDO – KALIMANTAN SELATAN Jl. Gatot Subroto V.Rt. 32 No.32, Banjarmasin Tlp/Fax : 62-511.3267063/3264842 19. DPP INKINDO – KALIMANTAN TENGAH Jl. Semeru No.38-Palangkaraya Tlp/Fax : 62-536.3235048/46 Email: inkindokalteng@gmail.com 20. DPP INKINDO – KALIMANTAN BARAT Jl. Johar No.55, Pontianak Tlp/Fax : 62-561.743527 21. DPP INKINDO – SULAWESI UTARA Jl. Gunung Kerinci No. 33 Kel. Bumi Nyiur Lingk IV Kec. Wanea – Manado Tlp/Fax : 62-431.858959/ 866124 Email : a115y3@yahoo.com 22. DPP INKINDO – SULAWESI TENGGARA Jl. Syech Yusuf No. 99, Kendari Tlp/Fax : 62-401.3125477 Email: inkindo_sultra@yahoo.co.id 24. DPP INKINDO – SULAWESI SELATAN Jl. Panakukang Mas Boulevard Blok. Rubi II/47, Makasar Tlp/Fax : 62-411.455201-221 25. DPP INKINDO – GORONTALO Jl. Samratulangi No.97-Kota Gorontalo Tlp/Fax : 62-435.831902/831346/ 821624/831902 Email : olla_item@yahoo.co.id 27. DPP INKINDO – BALI Jl. Drupadi VI No.3–Denpasar Tlp/Fax : 62-361.245966/245952/245977 Email: inkindobali@yahoo.co.id 28. DPP INKINDO – NUSA TENGGARA BARAT Jl. Panjitilar Negara No.89A–Mataram Tlp/Fax : 62-370.642819 Email : inkindontb@yahoo.co.id 29. DPP INKINDO – NUSA TENGGARA TIMUR Ruko Lontar Permai Blok.B/18 Jl.Wolter Monginsidi . Kupang Tlp/Fax : 62-380.826038/824004 Email : inkindo_ntt@yahoo.com 30. DPP INKINDO – MALUKU Jl. Sedap Malam No. 9, Ambon 97000 Tlp/Fax : 62-911.343992 Email: inkindo_iknmaluku@yahoo.co.id 31. DPP INKINDO – MALUKU UTARA Jl. Kalumata Puncak No.8–Ternate Tlp/Fax : 62-921.3110476 Email : endho@ymail.com 32. DPP INKINDO – PAPUA Jl. Raya Abepura No. 28 Bucend II Jayapura – Papua Tlp/Fax : 62-967. 522994/523135/523135 F Email : inkindo.papua@yahoo.com 33. DPP INKINDO–PAPUA BARAT Jl. Trikora No. 055 Wosi Sakato Monokwari Tlp/Fax : 62-986. 2701315/211024 Email : inkindo_pabar@yahoo.co.id 34. DPP INKINDO KALIMANTAN UTARA Jl. Sei Kapuas Gang 2 No. 61 RT. 04 Kampung Enam-Tarakan 77123 Email : dppinkindokaltara@gmail.com 26. DPP INKINDO – SULAWESI BARAT Jl. RE Martadinata Komp. Ruko No. 1 Perum Legenda Garden Simboro, Mamuju Tlp/Fax : 62-426.22302 E-mail : inkindosulbar@yahoo.com 23. DPP INKINDO – SULAWESI TENGAH Jl. Balai Kota Selatan No.02, Palu Tlp/Fax : 62-451.426225 Email : inkindosulteng@yahoo.com

18. INKINDO 201 8 Hal. 8 Tabel 3 - 18 B iaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) Tahun 201 8 Untuk Tenaga Sub Profesional *) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1 , 000 NO PERSONIL RUPIAH PER BULAN 1. CAD / CAM OPERATOR 10, 35 0,000 2. SOFTWARE PROGRAMMER / IMPLEMENTER 12, 1 50,000 3. HARDWARE TECHNICIAN 10, 35 0,000 4. FACILITATOR 10, 35 0,000 5. SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF 13,2 0 0,000 6. ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF 12, 45 0,000 7. SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR 12,150,000 8. TECHNICIAN 10, 35 0,000 9. INSPE CTOR 10, 35 0,000 10. SURVEYOR 9,3 00,000 *) Referensi B iaya M inimal Tahun 201 8 ( benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1 , 000). Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per P rovinsi (Tabel 5 - 1 8 ).

30. INKINDO 201 8 Hal. 20 LAMPIRAN I. K ualifik asi dan K lasifi kasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Nasional (NCB) A. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang Dipersyaratkan Bersertifikat Kea hlian (SK K / SK A ) dengan mengikuti ketentuan: 1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi . 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897 / KPTS /M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jaba tan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi . 4. Peraturan lainnya yang mempersyarat kan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Keahlian (SK K / SKA ). B. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang tidak Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SK K / SK A ) dengan men gikuti ketentuan Pengguna J asa C. Tenaga Sub Profesional 1. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya kurang dari 3 ( tiga ) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Pemula ( Sub Professional ) . 2. Pendidikan Akademi Dip loma (D3 ) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 ( tiga ) tahun . Catatan: Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) . II. Penentuan Bi aya Langsung Personil terhadap Tenaga A hli ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Pemberi Jasa K onsultansi yang bersifat mencari keuntungan ( profit making organization ) , Biaya Langsung Personil nya diperhitungkan 100% . 2. Pemberi Jasa K onsultansi yang bersifat n ir - laba ( non profit making organization ) seperti Le mbaga Pemerintah (Universitas , Lembaga Penelitian , Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya , Biaya Langsung Personil nya diperhitungkan 70% . 3. Untuk Pemberi Jasa Konsultansi P erorangan , Biaya Langsung Personil nya diperhitungkan 55 % . 4. Untuk Team Leader dan Co - Team Leader , dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% - 6% . 5. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan yang bersifat k husus . C ontoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertent u , antara lain dan tidak terbatas seperti di bawah ini :  Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay , Suspension Bridge , Jembatan Box Girder , Arch Bridge , dll . ) .  Struture Engineer pada pekerjaan Power Plant  Mechanical E ngineer pada pekerjaan Power Plant  Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant , Highrise Building , dll  Geologist pada pekerjaan Power Plant , Highrise Building , dll  Geotechnical Engineer pada pekerjaan Power Plant

13. INKINDO 201 8 Hal. 3 13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya L angsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut : SBOM = SBOB / 4,1 SBOH = ( SBOB / 2 2) x 1,1 SBOJ = ( SBO H / 8 ) x 1,3 d imana : SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan ( Person Month Rate ) SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu ( Person Week Rate ) SBOH = Satuan Biaya Orang Hari ( Person Day Rate ) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam ( Person Hour Rate ) Perhitungan Biaya Langsung Pers onil (BLP) dilakukan sebagai berikut : BLP = GD + BBS + BBU + K d imana : GD = Gaji Dasar ( Basic Salary ) BBS = Beban Biaya Sosial ( Social C harge ) BBU = Beban Biaya Umum ( Overhead Cost ) K = Keuntungan ( Profit /Fee ) II. Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) 1. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang p elaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan . Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: a. Reimbursable (Tabel 6A - 18 ), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran - pengeluaran yang sesungguhnya ( at cost ) dan kegiatan yang dite tapkan, seperti:  Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri  Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara  Kelebihan Bagasi ( Excess Baggage )  Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri ( Unaccompanied Baggage )  Biaya Perjalanan Darat ( Local / Inland Travel )  Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek  Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website. b. Fixed Unit Rate (Tabel 6B - 18 ), adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:  S ewa Kendaraan dan O&M * * )  Sewa Kantor Proyek  Sewa Peralatan Kantor * * )  Sewa Furniture Kantor * * )  Biaya Operasional Kantor Proyek  Biaya ATK ( Office Consumables ) * * )  Biaya Komputer & Printer Consumables * * )  Biaya Komunikasi  Tunjangan Harian ( Per Diem Allowa nce )

4. INK INDO sa a t ini jug a te lah m e n e rbit k a n ” P E DO M AN S TAN DA R M INI M A L TAH UN 2 0 1 8 ” B iay a L a n g su n g P e rso n il d a n B i a ya L a n g su n g Non P e rson il u n tu k K e g ia ta n J a sa K o n su lta n si, ya n g b e rl a k u b a ik u n tu k Lay a nan J a s a Ko nsul tans i Ko nstruk s i m a u p u n u n t u k La y a nan J a s a Ko nsul tans i No n Ko nstruk s i . M a n fa a t b u ku i n i b a g i a n g g o ta INK INDO d a n p a r a p e n g g u n a Ja s a K o n su lt a n si sa n g a t p e n tin g a rtinya , m e n g ing a t b a h wa INK INDO a d a la h A s o siasi P e rus a h a a n Ja s a K o n s u lta n si ya n g m e wad a h i leb ih d a ri 5 0 00 p e rusa h a a n jasa k o n su lta n si d i se luru h In d o n e sia , m a ka h a l ini m e rup a ka n wuj u d p e l a ya n a n INK IND O ke p a d a a n g g o ta n ya d a n p a ra p e m a n g ku ke p e n tin g a n . B u ku P e d o m a n ini jug a d is u su n m e lalu i k a ji a n ya n g ko m p reh e n sif d e n g a n m e l iba tka n te n a g a a h li ya n g ko m p e t e n d a n in d e p e n d e n . Dala m p e n y u su n a n P e d o m a n S ta n d a r M inim a l i n i jug a d ipe rtim b a n g k a n tin g ka t in fla si d i m a sin g - m a sin g P rovin si. S e m o g a B u k u P e d o m a n ini d a p a t d igu n a ka n se b a g a i a cu a n d a lam p e n yu s u n a n Ren ca n a A n g g a ra n B iay a (R A B ) m a u p u n d a lam m e n e ta p k a n Harg a P e rki raa n S e n d ir i (H P S ) o leh P e ja b a t P e m b u a t K o m itm e n (PP K ) se rta j u g a o leh b e r b a g a i p ih a k ya n g t e rkait s e c a r a lan g su n g ma u p u n t ida k la n g su n g . Ja ka rta , Ja n u a ri 2 0 1 8 Dew a n P e ngu rus Na s iona l Ik a tan N a s iona l Konsul ta n I ndo nes ia (INKIN DO)

19. INKINDO 201 8 Hal. 9 Tabel 4 - 18 Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) Tahun 201 8 Untuk Tenaga Pendukung ( Supporting Staff ) *) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1, 000 NO PERSONIL RUPIAH PER BULAN 1. OFFICE MANAGER 10, 85 0,000 2. SI TE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR 9, 85 0,000 3. BILINGUAL SECRETARY 10, 7 50,000 4. SECRETARY 6, 65 0,000 5. COMPUTER OPERATOR / TYPIST 5, 90 0,000 6. DRAFTER (MANUAL) 5 , 50 0,000 7. MESSENGER 4 , 15 0,000 8. OFFICE BOY 3, 8 50,000 9. DRIVER 4, 45 0,000 10 . OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER 4 , 1 00,000 *) Referensi B iaya M inimal Tahun 201 8 ( benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1 , 000). Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Pro vinsi (Tabel 5 - 1 8 ).

9. !NKINDO PASAL 5 Memberikan sanksi kepada Anggota INKINDO yang tidak mematuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik lndonesia No. 19/PRTlMl2O17, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dimana pada Pasal 12 ayal (2) disebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesiona! Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri". PASAL 6 Mencabut Surat Keputusan DPN INKINDO Nomor Dewan Pengurus Nasi INIfiN-] Pudji Rahardjo Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : lfJanuari 2018 DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASTONAL KONSULTAN TNDONES.aA/ : 08/SK.DPN/Ill/2017 Tanggal 23 Maret 2017 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2017 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rafe) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi. PASAL 7 Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. PASAL 8 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. lr. Erie Heryadi Sekretaris Jenderal Ketua Umum

27. INKINDO 201 8 Hal. 17 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 17 Sewa Peralatan Penunjang**)  Thermometer Digital Laser  Hammer Test  Theodi lite T0  Theodolite T1  Theodolite T2  Theodolite TS  Waterpass  Hand GPS  dll Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan 5 0 0 . 000 4 0 0 . 000 1 . 3 00 . 000 1 . 60 0 . 000 1 . 9 00 . 000 9 . 00 0 . 000 1 . 00 0 . 000 5 0 0 . 000 ► Bl uetooth , Reflectorless **) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7 - 18 ) ***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui , ma ka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate . B ila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui , maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost .

8. INKINDO 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik lndonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, Lampiran I dan ll. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2018, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATTON / BILLING RAT1 DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COSD, UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI. PASAL 1 Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2018, Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rafe) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. PASAL 2 Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja / lnstitusi (t(LiDll), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait, agar dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2018 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rafe) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) I Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran "Memperhatikan" pada butir 1, 2, 3, dan 4 diatas. PASAL 3 Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi INKINDO untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2018 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rafe) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) INKINDO ini kepada seluruh anggota INKINDO serta kepada Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / lnstitusi (l(L/D/l), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran "Memperhatikan" pada butir 1,2, 3, dan 4 diatas. PASAL 4 Menginstruksikan kepada seluruh Anggota INKINDO agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2018 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rafe) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2018 dan seterusnya. PASAL 5:..../

3. KA TA PEN GA NT A R P u ji syu ku r a ta s r ahm a t T u h a n Y a n g M a h a E s a , b a h wa sa n y a INK INDO se tia p ta h u n se c a ra rut in te l a h d a p a t m e n e rbitk a n B u k u ” P E DOM AN S TAN DA R M INI M AL ” . B u ku ini d a p a t d igu n a ka n se b a g a i sa lah sa t u a cu a n d a lam P e n yu su n a n Ren ca n a A n g g a ra n B iaya ( RAB ) u n tu k Ja s a K o n su lta n si , ya n g m e n ca k u p B iay a L a n g su n g P e rson il ( Remun e rat ion / B il li n g Ra te ) d a n B iaya L a n g su n g No n P e rso n il ( Di rect Co st ). S e b a g a im a n a d iket a h u i b a h wa P e ra tu ran P resi d e n Rep u b li k In d o n e sia No. 4 Tah u n 2 0 1 5 Ten ta n g P e n g a d a a n B a ra n g /J a s a P e m e ri n ta h (yan g m e rup a ka n p e rub a h a n k e - e m p a t a ta s P e rat u r a n P r e side n Rep u b li k In d o n e sia No. 5 4 Tah u n 2 0 1 0 T e n ta n g P e n g a d a a n B a ran g /Ja s a P e m e ri n ta h ) , p a d a P a s a l 66 a ya t (5) h u ruf a d iseb u tka n b a h wa Harg a P e rki raa n S e n d ir i (H P S ) d igu n a ka n s e b a g a i a l a t un tu k me nil a i k e wa ja ra n pen a wa r a n ter ma s uk ri n c ia nny a . K e m u d i a n p a d a P a sa l 66 a y a t (7) h u ruf a d a n c d ise b u tk a n b a h wa P e n y u su n a n H P S d ikalku lasika n se ca ra ke a h li a n b e rd a sa rka n d a t a ya n g d a p a t d ipe rta n g g u n g jawa b k a n m e li p u ti Harg a P a s a r se t e m p a t m e n jela n g d il a ksa n a ka n n ya P e n g a d a a n B a ra n g / Ja sa , d a n inf o rm a si b iay a s a tu a n y a n g d ip u b li ka sika n s e ca ra resmi o leh a s o s ia s i t e rk a it d a n s u m b e r d a t a lain ya n g d a p a t d ip e rtan g g u n g jawa b ka n . B e rda s a rkan U n d a n g - Un d a n g Re p u b li k In d o n e sia N o . 2 Ta h u n 2 0 1 7 te n ta n g Ja sa K o n str u ksi, p a d a P a sa l 4 3 a ya t (2) d iseb u tka n b a h wa "Dal a m hal pem il iha n peny e dia l a y a n a n J a s a Ko nsul tans i Ko nstruk s i y a ng me ngg unak a n tena ga k e rj a k onstruk s i pad a je nja ng j a bata n a h li , P e ngg una J a s a har u s me mpe rha ti k a n s tanda r re mune r a s i mi nima l " , d a n p a d a a ya t (3) d ise b u tka n b a h wa "S tanda r re mune ra s i mi nim a l s e ba gai ma na dim a k s ud pada a y a t (2) diteta pk a n ole h M e nt e ri " , se rt a p a d a P a sa l 9 3 d iseb u tka n b a h w a "S e ti a p P e ngg una J a s a y a ng me ngg unak a n la y a nan pr of e s iona l tena ga k e rj a k onstruk s i pada k u a li fik a s i je nj a ng ja bata n a hli y a ng tidak me mpe rh a tik a n s tanda r re mune ra s i mi nima l s e b a gai m a na dima k s ud dal a m P a s a l 4 3 a y a t (2) dik e nai s a nk s i a dmini s tratif ber upa per inga tan te rtu li s da n/ a tau de nda a dmini s tratif" . B e rda s a rkan P e r a tu ra n M e n te ri P e k e rj a a n Um u m d a n P e rumah a n Rakya t Rep u b li k In d o n e sia No . 19 / P RT /M/2 0 1 7 , te n ta n g S t a n d a r Remun e rasi Mi n im a l Ten a g a K e rj a K o n stru ksi P a d a Je n ja n g Ja b a ta n A h li Unt u k L a ya n a n Ja sa K o n s u lta n si K o n str u ksi , p a d a P a sa l 8 d is e b u tka n b a h wa "Bes a r a n Rem une ra s i M ini ma l Tena g a Kerj a Ko nstruk s i pad a J e nja ng J a bata n Ah li diteta pk a n dal a m Keput usa n M e nt e r i " , d a n p a d a P a s a l 1 2 a ya t ( 1 ) d iseb u tk a n b a h wa "S e ti a p P e ngg una J a s a y a ng me ngg unak a n la y a nan prof e s iona l Ten a ga Ke rj a Ko nstruk s i pad a k u a li fik a s i J e nja ng J a b a tan Ah li y a ng tida k me m a tu hi s tanda r Rem uner a s i M ini ma l dik e na i s a nk s i a dmi nis tratif ber upa per inga tan tertulis ole h a tas a n la ngsung" , se rta p a d a a y a t (2) d iseb u tka n b a h wa " S e tiap P e nye di a J a s a y a ng me mbe ri k a n la y a na n prof e s iona l Ten a ga Ke rj a Ko nstruk s i pad a k u a li fik a s i J e nja ng J a b a tan Ah li y a ng tida k me m a tu hi s tanda r Rem uner a s i M ini ma l dik e n a i s a n k s i a dm ini s tratif y a ng dia tu r ole h m a s ing - ma s ing Asos ia s i P e rus a h a a n a tau As os ia s i P rofes i unt uk di la pork a n k e pada Me nt e ri " . B e rda s a rkan K e p u tu sa n M e n te ri P e k e rj a a n Um u m d a n P e rumah a n Raky a t Rep u b l ik In d o n e sia No. 897 / K P TS /M/ 2 0 1 7 , t e n t a n g B e sa ra n Remun e rasi M inim a l Ten a g a K e rj a K o n stru ksi P a d a J e n ja n g Ja b a t a n A h li Unt u k L a ya n a n Ja sa K o n su lt a n si K o n stru ksi , t e l a h m e m u tu ska n d a n m e n e ta p ka n p a d a L a m p ir a n I "Bes a r a n Rem uner a s i M i nima l Tahun 2 0 1 8 " , d a n p a d a L a m p ir a n I I "I nde k s S tanda r Rem un e ra s i M ini ma l P e r P ro v ins i T a h un 2 0 1 8 " .

7. 7 \ KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA NOMOR : DL /SK. DPN/|/201 8 Tentang PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2018 BrAYA LANGSUNG PERSONTL (REMUNERATION / BILLING RAT+ DAN BrAYA LANGSUNG NON PERSONTL (DIRECT COSr) UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN Menimbang '. 1. SENDIR! (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan jasa konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost); Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) lkatan Nasional Konsultan lndonesia (INKINDO) Tahun 2017 sudah waktunya untuk direvisi; Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rafe) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) INKINDO Tahun 2018 telah selesai disusun oleh Tim Penyiapan Billing Rate INKINDO Tahun 2018, Bahwa oleh karena itu, Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2018 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rafe) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cosf) INKINDO. Anggaran Dasar INKINDO BAB lX Pasal 16 ayat (2) & (3); Anggaran Rumah Tangga INKINDO BAB V Pqsal 16 ayat (7) huruf a & b. Peraturan Presiden Republik lndonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat (5) huruf a dan Pasal 66 ayat (7) huruf a dan c. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tenlang Jasa Konstruksi, Pasal 43 ayal (2) dan (3), serta Pasal 93. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik lndonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pasal 8 dan Pasal 12ayat (1)dan ayat(2). 2. 3. 4. Mengingat : 1. 2. Memperhatikan : 1. Jalan Bendungan Hilir Raya 29, Jakarta 1 021 0 lndonesia Tel. +62 21 5738577 (Hunting) Fax. +62 21 5733474 E-mail : inkindo@inkindo.org Website : //www. inkindo.org 2. 3 ,NrNr<tNDo DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA 4. Keputusan:..../

20. INKINDO 201 8 Hal. 10 Tabel 5 - 1 8 Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 201 8 NO PROVINSI INDEKS 1 Nanggroe Aceh Darussalam 1 , 117 2 Sumatera Utara 0 , 964 3 Sumatera Barat 0 , 9 15 4 Riau 0 , 987 5 Kepulauan Riau 1 , 018 6 Jambi 0 , 897 7 Sumatera Selatan 0 , 929 8 Kepulauan Bangka Belitung 0 , 934 9 Bengkulu 0 , 865 10 Lampung 0 , 878 11 Banten 0 , 907 12 DKI Jakarta ( Benchmarking ) 1 , 000 13 Jawa Barat 0 , 853 14 Jawa Tengah 0 , 842 15 DI Yogyakarta 0 , 845 16 Jawa Timur 0 , 926 17 Bali 0 , 880 18 Nusa Tenggara Barat 0 , 918 19 Nusa Tenggara Timur 0 , 916 20 Kalimantan Barat 0 , 866 21 Kalimantan Tengah 0 , 928 22 Kalimantan Selatan 0 , 946 23 Kalimantan Timur 0 , 998 24 Kalimantan Utara 0 , 999 25 Sulawesi Utara 1 , 007 2 6 Sulawesi Tengah 0 , 915 27 Sulawesi Tenggara 0 , 936 28 Sulawesi Selatan 0 , 964 29 Sulawesi Barat 0 , 943 30 Gorontalo 0 , 896 31 Maluku 0 , 953 32 Maluku Utara 0 , 962 33 Papua 1 , 211 34 Papua Barat 1 , 185 Indeks ini berlaku apabila pelaksana an operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan T enaga A hli juga berasal dari Provinsi tersebut . Apabila T enaga A hli berasal dari luar Provinsi tersebut , maka yang dipakai adalah Indeks Biaya L angsung Personil (BLP) Provinsi mana yang lebih t inggi .

29. INKINDO 201 8 Hal. 19 Tabel 7 - 1 8 Indeks Biaya Langsung Non Per sonil per Provinsi Tahun 201 8 * * ) NO PROVINSI INDEKS 1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 , 892 2 Sumatera Utara 0 , 917 3 Sumatera Barat 0 , 924 4 Riau 0 , 926 5 Kepulauan Riau 1 , 118 6 Jambi 0 , 874 7 Sumatera Selatan 0 , 946 8 Kepulauan Bangka Belitung 0 , 958 9 Be ngkulu 0 , 909 10 Lampung 0 , 885 11 Banten 0 , 922 12 DKI Jakarta ( Benchmarking ) 1 , 000 13 Jawa Barat 0 , 922 14 Jawa Tengah 0 , 879 15 DI Yogyakarta 0 , 896 16 Jawa Timur 0 , 905 17 Bali 1 , 006 18 Nusa Tenggara Barat 0 , 835 19 Nusa Tenggara Timur 0 , 890 20 Kali mantan Barat 1 , 052 21 Kalimantan Tengah 0 , 960 22 Kalimantan Selatan 0 , 924 23 Kalimantan Timur 1 , 051 24 Kalimantan Utara 1 , 120 25 Sulawesi Utara 0 , 974 26 Sulawesi Tengah 0 , 866 27 Sulawesi Tenggara 0 , 950 28 Sulawesi Selatan 0 , 884 39 Sulawesi Barat 0 , 886 30 Gorontalo 0 , 932 31 Maluku 1 , 103 32 Maluku Utara 1 , 278 33 Papua 2 , 026 34 Papua Barat 1 , 307 * * ) B erlaku hanya untuk beberapa J enis P engeluaran Fixed Unit Rate ( l ihat Tabel 6B - 1 8 ) Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut .

22. INKINDO 201 8 Hal. 12 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 6 Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek Kendaraan :  Roda - 4  Roda - 2 Peralatan kantor :  Computer Desk Top  Laptop  Printer Laser Jet A - 3  Printer Laser Jet A - 4  Prin ter Color A - 3  Printer Color A - 4  Scanner  Mesin Fotocopy  Mesin Fax  Mesin Ketik  LCD Proyektor  Digital Camera  Plotter  Software / Royalty  Perlengkapan Khusus  dll Furniture Kantor :  Meja dan Kursi Kerja  Meja dan Kursi Rapat  Air Conditioner  Filing Cabinet  White Board  Shelf  Water Dispenser  d ll Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cos t At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost ● Spesifikasi ditetapkan proyek ► Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan ► Termasuk biaya registrasi dan a suransi kendaraan 7 Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website Unit At Cost Catatan : Penentuan harga “ At Cost ” ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No . 4 Tahun 201 5 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang merupakan p eru bahan k e - empat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 T entang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ) , pada Pasal 66 a yat (4) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS di tetapkan paling l a ma 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran u ntuk pemilihan dengan pascakualifikasi , atau paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi .

21. INKINDO 201 8 Hal. 11 Tabel 6 A - 1 8 Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) Tahun 201 8 Untuk Jenis Pengeluaran Reimbursable NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 1 Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri  Untuk Lajang Proyek ≥ 12 Bulan :  Untuk Keluarga Org - Trip Org - Trip At Cost At Cost ● Biaya untuk pengurusan Paspor , Visa , Fiskal , Sertifikat Kesehatan , dll ● Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi , Perjalanan Dinas , Cuti Tahunan dan Demobilsasi ● Jum lah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi , Cuti Tahunan dan Demobilisasi 2 Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara  Untuk Lajang  Airport Tax Proyek ≥ 12 bulan :  Untuk Keluarga  Airport Tax PP Org PP Or g At Cost At Cost At Cost At Cost ● Untuk Penerbangan Internasional , berlaku tarif IATA , kelas ekonomi ● Untuk Penerbangan Domestik , berlaku tarif kelas ekonomi ● Tidak termasuk Airport Tax ► Untuk 1 Istri , 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun ► Untuk 1 Istri , 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun 3 Kelebihan Bagasi ( Excess Baggage ) Kg / Trip At Cost ● Max 10 Kg / Orang / Trip ● Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi 4 Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri ( Unaccompanied Baggage ) Proyek ≥ 12 bulan :  Untuk Lajang  Untuk Keluarga Kg - Trip Kg - Trip At Cost At Cost ► Max 25 Kg / Orang / Trip ► Max 40 Kg / Keluarga / Trip 5 Biaya Perjalanan Darat ( Local / Inland Travel )  Untuk L ajang Proyek ≥ 12 bulan :  Untuk Keluarga Org - Trip Kel - Trip At Cost At Cost

24. INKINDO 201 8 Hal. 14 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 4 Se wa Furniture Kantor ** )  Meja dan Kursi Kerja  Meja dan Kursi Rapat  Air Conditioner  Filing Cabinet  White Board  Shelf  Water Dispenser  dll Set - Bulan Set - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan 1 . 7 5 0 . 000 2 . 50 0 . 000 6 0 0 . 000 2 5 0 . 000 1 00 . 000 150 . 000 1 50 . 000 5 Biaya Operasional Kantor Proyek  Kantor Utama Proyek  Kantor Sub Proyek  Kantor Lapangan Bulan Bulan Bulan 1 6 . 0 00 . 000 8 . 50 0 . 000 5 . 25 0 . 000 ● Untuk biaya Listrik , Air , Kebersihan , dll (termasuk perawatan) 6 Biaya ATK (Office Consumables) ** )  Kantor Utama Proyek  Kantor Sub Proyek  Kantor Lapangan Bulan Bulan Bulan 8 . 00 0 . 000 5 . 0 00 . 000 3 . 5 00 . 000 7 Biaya Komputer & Printer Co nsumables ** )  Kantor Utama Proyek  Kantor Sub Proyek  Kantor Lapangan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan 5 . 0 00 . 000 3 . 50 0 . 000 2 . 50 0 . 000 8 Biaya Komunikasi Domestic :  Kantor Utama Proyek  Kantor Sub Proyek  Kantor Lapangan International : Bulan Bulan Bulan Bulan 7 . 75 0 . 000 4 . 0 00 . 000 3 . 25 0 . 000 8 . 25 0 . 000 ● Untuk Telepon , Fax , Internet , Website ● Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon, Internet , Website

16. INKINDO 201 8 Hal. 6 Tabel 2 - 18 Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) Tahun 201 8 untuk Tenaga Ahli Nasional b erpendidikan S1/S2/S3 dalam r angka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara ( comparable experiences ) *) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1 , 000 KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN RUPIAH PER BULAN S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara TENAG A AHLI (TIDAK PUNYA SKA / SKK) ► 1 **) 22,500,000 29,000,000 2 **) 24,500,000 31,000,000 AHLI MUDA ► 1 3 18,000,000 26,250,000 33,000,000 2 4 19,500,000 28,000,000 35,000,000 AHLI MADYA ► 1 3 5 21.000. 000 30 ,000,000 37,000,000 2 4 6 22.500. 000 31,75 0,000 39,00 0,000 3 5 7 24.000. 000 3 3 .500.000 41,000,000 AHLI UTAMA ► 1 4 6 8 25.500. 000 35,5 00,000 43.000. 000 2 5 7 9 27.000. 000 37.250. 000 45.000. 000 3 6 8 10 28.500. 000 39.000. 000 47.000. 000 4 7 9 11 30.000. 000 41.000. 000 49.000. 000 5 8 1 0 12 31.500. 0 00 42.750. 000 51.000. 000 6 9 1 1 13 33.000. 000 44.500. 000 53.000. 000 7 10 1 2 14 34.500. 000 46.500. 000 55.000. 000 8 11 1 3 15 36.000. 000 48.250. 000 57.000. 000 9 1 2 1 4 16 37.500. 000 50.000. 000 59.000. 000 10 1 3 1 5 17 39.000. 000 52.000. 000 61.000. 000 11 1 4 1 6 18 40.500. 000 53.750. 000 63.000. 000 12 1 5 1 7 19 42.000. 000 55.500. 000 65.000. 000 13 16 18 20 43.500. 000 57.500. 000 67.000. 000 14 17 19 21 45.000. 000 59.250. 000 69.000. 000 15 18 2 0 22 46.500. 000 61.000. 000 71.000. 000 16 19 2 1 23 48.000. 0 00 63.000. 000 73.000. 000 17 20 2 2 24 49.500. 000 64.750. 000 75.000. 000 18 21 2 3 25 51.000. 000 66.500. 000 77.000. 000 *) Referensi Biaya Minimal Tahun 201 8 ( benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1 , 000). * *) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap S ub P rofessional (lihat T abel 3 - 18 ) Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalik an dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5 - 1 8 ). Catatan : 1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang J asa Konstruksi , pada Pasal pada Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indon esia No. 19 / PRT /M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi , pada Pasal 4 ayat (2 ) dis ebutkan bahwa Tenaga Kerja Konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultansi konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai Jenjang Jabatan Ahli.

26. INKINDO 201 8 Hal. 16 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 14 Penginap an Tugas Luar  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota  Lokasi Proyek / Lapangan Org - Hari Org - Hari Org - Hari Org - Hari 55 0 . 000 45 0 . 000 35 0 . 000 2 5 0 . 000 ● Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor ● Untuk Biaya Akomodasi ► Di luar Ibu Kota Kabupaten 1 5 Cuti Tahunan ( Annual Leave ) P royek ≥ 12 bulan :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota  Lokasi Proyek / Lapangan Org Org Org Org ***) ***) ***) ***) ● S etelah bertugas 1 tahun terus menerus ● U ntuk tiket pesawat (PP) dan Transport L okal ● Ketentuan cuti mengikuti Peraturan / Perundangan yang berlaku 1 6 Biaya Pelaporan Kantor Utama Proyek :  Laporan Pendahuluan  Laporan Antara  Konsep Lap . Akhir  Laporan Akhir  Ringkasan Eksekutif  Laporan Bulanan  Laporan Triwulan  Laporan Teknis / Khusus  Dokumen Tender  Manual O&M  CD  Flash Disk  dll Kantor Lapangan Proyek :  Konsep Lap . Akhir  Laporan Akhir  Laporan Bulanan  Laporan Triwulan  Laporan Teknis / Khusus Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Keping Buah Buku Buku Buku Buku Buku 15 0 . 000 2 0 0 . 000 2 5 0 . 000 3 0 0 . 000 10 0 . 000 1 0 0 . 000 25 0 . 000 75 0 . 000 2 . 500 . 000 4 0 0 . 000 1 0 . 000 10 0 . 000 2 0 0 . 000 25 0 . 000 1 0 0 . 000 20 0 . 000 5 0 0 . 000 ● Biaya Pelaporan tergantung dari jenis , macam , bentuk , dan banyak halaman laporan . Apabila dengan gambar teknik / peta , dapat dihitung sesuai pengeluaran

15. INKINDO 201 8 Hal. 5 Tabel 1 - 18 Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) Tahun 201 8 untuk Tenaga Ahli Nasional b erp endidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara ( comparable experiences ) *) TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN RUPIAH PER BULAN S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara 1 **) 49 . 500 . 000 52 . 500 . 000 2 **) 55 . 000 . 000 58 . 500 . 000 3 36 . 750 . 000 60 . 500 . 000 64 . 500 . 000 4 42 . 250 . 000 66 . 000 . 000 70 . 500 . 000 5 47 . 750 . 000 71 . 750 . 000 76 . 500 . 000 6 53 . 250 . 000 77 . 500 . 000 82 . 250 . 000 7 59 . 000 . 000 82 . 750 . 000 88 . 250 . 000 8 64 . 500 . 000 88 . 500 . 000 94 . 250 . 000 9 70 . 000 . 000 94 . 250 . 000 100 . 000 . 000 10 75 . 750 . 000 99 . 500 . 000 106 . 000 . 000 11 81 . 250 . 000 105 . 250 . 000 111 . 750 . 000 12 86 . 750 . 000 111 . 000 . 000 117 . 750 . 000 13 92 . 250 . 000 116 . 250 . 000 123 . 750 . 000 14 98 . 000 . 000 122 . 000 . 000 129 . 500 . 000 15 103 . 500 . 000 127 . 750 . 000 135 . 500 . 000 16 109 . 000 . 000 133 . 250 . 000 141 . 500 . 000 17 114 . 750 . 000 138 . 750 . 000 147 . 250 . 000 18 120 . 250 . 000 144 . 250 . 000 153 . 250 . 000 19 125 . 750 . 000 150 . 000 . 000 159 . 000 . 000 20 131 . 250 . 000 155 . 500 . 000 165 . 000 . 000 21 137 . 000 . 000 161 . 000 . 000 171 . 000 . 000 22 142 . 500 . 000 166 . 750 . 000 176 . 750 . 000 23 148 . 250 . 000 172 . 250 . 000 183 . 000 . 000 24 153 . 500 . 000 177 . 750 . 000 189 . 000 . 000 25 159 . 250 . 000 183 . 500 . 000 195 . 000 . 000 *) Referensi Biaya Minimal Tahun 201 8 dan b erlaku sa ma besarnya di seluruh Provinsi Indone sia . **) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap S ub P rofessional (lihat T abel 3 - 18 ) .

23. INKINDO 201 8 Hal. 13 Tabel 6 B - 1 8 Biaya Langsung Non Personil ( Direc t Cost ) Tahun 201 8 Untuk Jenis Pengeluaran Fixed Unit Rate NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 1 Sewa Kendaraan dan O&M ** )  Roda - 4  Roda - 4  Roda - 2  Roda - 2  Kendaraan Air  O &M Roda - 4  O&M Roda - 2 O&M = Operation & Maintenance Bulan Ha ri Bulan Hari Hari Bulan Bulan 10 . 0 0 0 . 000 8 0 0 . 000 1 . 7 5 0 . 000 25 0 . 000 ***) 4 . 50 0 . 000 8 5 0 . 000 ● Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi , harga dapat 1 , 5 s/d 2 , 5 kali lebih besar ● Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda - 4 ► T idak t ermasuk O&M , Driver ► Termasuk O&M ► T idak t ermasuk O&M ► Termasuk O&M ► Termasuk O&M 2 Sewa Kantor Proyek  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota  Lokasi Proyek / Lapangan M ² / Bulan M ² / Bulan M ² / Bulan M ² / Bulan 25 0 . 000 200 . 000 1 5 0 . 000 1 50 . 000 ● Kebutuhan ruangan rata - rata 6 M ² per Orang , maksimum untuk 25 orang , dan ruang rapat ± 30 M ² ● Untuk proyek < 6 Bulan , fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksaanaan operasional pekerjaan / proyek ber beda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan ● Untuk proyek < 6 Bulan , minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan ● Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir , harga dapat 1 , 5 s/d 2 , 5 kali lebih besar 3 Sewa Peralatan Kantor ** )  Comput er Desk Top  Laptop  Printer Laser Jet A - 3  Printer Laser Jet A - 4  Printer Color A - 3  Printer Color A - 4  Scanner A - 3  Scanner A - 4  Mesin Fotocopy  Mesin Fax  Mesin Ketik  LCD Proyektor  Digital Camera  Plotter  dll Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - B ulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Bulan Unit - Hari Unit - Bulan Unit - Bulan 1 . 25 0 . 000 2 . 0 0 0 . 000 1 . 5 0 0 . 000 8 5 0 . 000 9 5 0 . 000 7 5 0 . 000 6 0 0 . 000 4 5 0 . 000 6 . 0 00 . 000 4 5 0 . 000 3 5 0 . 000 7 5 0 . 000 50 0 . 000 5 . 25 0 . 000

25. INKINDO 201 8 Hal. 15 NO JENIS PENGELUARAN SATUAN HARGA (RP) KETERANGAN 9 Tunjangan Harian ( Per Diem Allowance ) Khusus P royek < 3 bulan :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota Org - Hari Org - Hari Or g - Hari 8 5 0 . 000 7 5 0 . 000 6 0 0 . 000 ● Berlaku h anya untuk Lajang ● Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian ● Tidak mendapat Housing Allowance ● Untuk proyek ≥ 3 bulan , mendapat Tunjangan Perumahan 10 Tunjangan Perumahan ( Housing Allowance ) P royek ≥ 3 bulan ( Prof Staf ) :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota P royek ≥ 3 bulan ( Sub Prof ) :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota P royek ≥ 12 bulan ( Prof Staf )  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Org - Bulan Org - Bu lan Kel - Bulan Kel - Bulan Kel - Bulan 5 . 25 0 . 000 4 . 25 0 . 000 3 . 50 0 . 000 4 . 0 00 . 000 2 . 7 5 0 . 000 2 . 50 0 . 000 7 . 50 0 . 000 6 . 75 0 . 000 6 . 00 0 . 000 ● Untuk proyek < 12 bulan , dibayar diawal proyek ● Untuk proyek ≥ 12 bulan , dibayar disetiap awal tahun proyek ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Keluarga ► Untuk Keluarga ► Untuk Keluarga 11 Penempatan Sementara ( Temporary Lodging ) Untuk proyek ≥ 3 bulan :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota Org - Hari Org - Hari Org - Hari 8 5 0 . 000 7 5 0 . 000 6 0 0 . 000 ● Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek 12 Tunjangan Penempatan ( Relocation Allowance ) Untuk proyek ≥ 24 bulan :  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota Penugasan Penugas an Penugasan 2 3 . 0 00 . 000 2 3 . 0 00 . 000 2 3 . 0 00 . 000 ● Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga 13 Tunjangan Tugas Luar ( Out of Station Allowance / OSA )  Jakarta  Provinsi  Kabupaten / Kota  Lokasi Proyek / Lapangan Org - Hari Or g - Hari Org - Hari Org - Hari 3 5 0 . 000 30 0 . 000 30 0 . 000 3 0 0 . 000 ● Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor ● Untuk Uang Harian ► Di luar Ibu Kota Kabupaten

Views

  • 140 Total Views
  • 87 Website Views
  • 53 Embeded Views

Tindakan

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+

Embeds 1

  • 3 www.google.co.id